PENDAPILAN DAN TUNTUTAN PROFESIONALITAS PARPOL

Dalam terminologi Ilmu Politik terdapat istilah Gerrymandering yang mengacu pada nama gubernur Massachusetts Elbridge Gerry (1810-1812) sedangkan kata mandering sendiri mengacu pada ikan Salamander. Istilah Gerrymandering sendiri kemudian akrab diartikan sebagai upaya merekayasa daerah pemilihan (dapil) sehingga pemilu yang dilakukan dapat menguntungkan salah satu parpol atau kandidat. Hal tersebut dilakukan dengan cara memusatkan banyak pemilih yang merupakan pendukung parpol tertentu dalam satu dapil sekaligus menyebar pemilih yang akan merugikannya dalam banyak dapil. Tujuannya agar pemilih yang tidak menguntungkan perolehan suara parpol tersebut suaranya menjadi tidak berguna karena akan sulit menyolidkan dukungan di dapil yang terlanjur dibuat secara manipulatif.

Praktik culas seperti ini pernah dilakukan oleh Elbridge Gerry di tahun 1812 di mana dia membuat batas-batas dapil di Massachusetts sedemikian rupa agar menguntungkan parpolnya. Bahkan dapil dibuat dengan bentuk kadal menyerupai ikan Salamander sehingga aneh dan mencong-mencong. Tujuannya agar kontrol dalam pemilu mudah dilakukan dan menguntungkan perolehan suara Partai Republik di Massachusetts, partainya Elbridge Gerry. Oleh karena itu, melekat praktik rekayasa dapil secara culas. Dari sinilah kemudian muncul istilah Gerrymandering.

Berdasarkan UU Pemilu yang baru, KPU diamanahkan untuk merancang dapil untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Oleh karena itu, sebelum mematangkannya menjadi sebuah peraturan baku, KPU meminta pengkajian dari KPU Kabupaten alternatif-alternatif yang mungkin dalam pendapilan menuju pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut penting dilakukan sebab isu lokal yang dimiliki tiap kabupaten mempunyai karakteristik masing-masing dan hanya mungkin bisa diterjemahkan dengan baik jika partisipasi stakeholder di tingkat kabupaten ikut dilibatkan.

 

Alternatif Pendapilan

Idealnya sebuah dapil didesain untuk lebih menguatkan konsolidasi demokrasi dan menghadirkan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan konstituennya. UU Pemilu baru mengamanahkan bahwa besaran dapil (district magnitude) yang mungkin untuk kursi DPRD kabupaten/kota adalah berkisar 3-12 kursi per dapil. Hal tersebut membuka peluang bagi kabupaten/kota memilih: Apakah akan mempertahankan dapil yang sudah berlaku di pemilu 2014 silam atau melakukan perubahan dapil. Perubahan dapil di sini bisa berarti menambah jumlah dapil (yang berarti jumlah kursi berkurang) atau mengurangi jumlah dapil dari dapil yang ada sebelumnya (yang berarti jumlah kursi bertambah). Pilihan apa pun yang hendak diambil akan mempunyai konsekuensi logis. Tetapi satu yang pasti dalam pendapilan ini adalah KPU harus taat pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam UU Pemilu, yaitu kesetaraan suara; ketaatan pada sistem pemilu proporsional; integralitas wilayah; coterminus; kohesivitas; dan kesinambungan.

Jika pilihan pada mengurangi jumlah dapil, maka tentunya akan membuat suara terbuang dalam pemilu lebih sedikit karena perangkingan yang ada digunakan maksimal sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam suatu dapil. Akan berbeda halnya jika pilihan yang diambil adalah dengan menambah jumlah dapil, maka tentu saja akan mengakibatkan  suara terbuang lebih banyak, yang membuat para wakil rakyat yang memperoleh kursi kemudian tidak merepresentasikan suara mayoritas dari masyarakat pemilih.

Hanya saja, pilihan dalam mengurangi jumlah dapil lebih dapat merepresentasikan suara mayoritas pemilih karena akan sedikit suara yang terbuang bukan berarti tanpa sejumlah kelemahan. Misalnya dengan pilihan tersebut parpol berpotensi menghadirkan “caleg bumper” di surat suara. Hal tersebut karena pilihan mengurangi jumlah dapil otomatis membuat jumlah kursi yang diperebutkan dalam suatu dapil akan banyak. Di saat yang sama, parpol kekurangan orang yang layak dijadikan caleg (parpol krisis kader).

Sementara pilihan menambah jumlah dapil yang berarti membuat jumlah kursi semakin sedikit, selain membuat suara yang terbuang semakin besar. Pilihan ini bukan berarti tidak memberikan dampak positif bagi demokrasi. Misalnya, jika demokrasi di Indonesia selalu mendorong agar ruang partisipasi politik semakin besar bagi perempuan, maka salah satu bentuk rekayasa politik yang dapat diambil adalah dengan mengurangi jumlah kursi dalam tiap dapil. Dengan kebijakan 1 dari 3 caleg parpol adalah perempuan, maka peluang terpilih lebih besar. Apalagi dengan sistem multi partai yang diterapkan di Indonesia, yang mengindikasikan adanya persaingan partai-partai, yang berarti terdapat sejumlah caleg parpol adalah perempuan.

Selain membuka peluang terpilihnya perempuan dalam pemilu, pilihan menambah jumlah dapil juga akan mendorong kontestasi politik semakin keras. Kontestasi keras yang bukan hanya terjadi antar parpol karena perubahan mekanisme konversi suara menjadi kursi dari sistem Kuota Hare ke sistem Sainte Lague, tapi juga kontestasi sesama kader parpol sendiri. Jumlah kursi yang sedikit dalam sebuah dapil membuat parpol harus lebih selektif dalam proses seleksi calegnya, yang kelak akan dikandidasi dalam pemilu.

Profesionalisme Parpol Mengelola Konflik

Tuntutan akan semakin selektifnya parpol dalam proses seleksi calegnya akan mengarahkan parpol agar dapat lebih profesional dalam mengelola konflik internalnya. Jika tidak, maka konflik internal dalam proses seleksi calegnya tersebut akan mengakibatkan pada perpecahan, yang bisa jadi akan berimbas pada tingkat elektabilitas parpol bersangkutan nantinya. Oleh karena itu paradigma yang harusnya dibangun dalam mengelola potensi konflik tersebut adalah dengan berusaha membuat proses seleksi caleg dalam parpol lebih demokratis dan terbuka, sebagaimana diamanahkan oleh UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 (Pasal 241 Ayat 2). Dengan proses seleksi caleg yang lebih demokratis dan terbuka, maka ada garansi bahwa seleksi yang berjalan di internal parpol berproses secara objektif dan rasional.

Terkait proses seleksi caleg yang demokratis dan terbuka, realitas politik yang lazim dilakukan  menunjukkan setidaknya ada dua bentuk yang dapat dipraktekkan, misalnya dengan proses konvensi ataupun dengan proses primary election di internal parpol. Model konvensi dengan membuka ruang seleksi caleg parpol oleh para delegasi partai. Delegasi partai ini adalah mereka yang telah mendapatkan mandat dari anggota partai di akar rumput. Mereka yang nantinya menyeleksi caleg berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya di partai. Adapun model primary election adalah dengan membuat mekanisme pemilu di internal parpol, yang mana setiap bakal calon berebut suara para anggota partai dari seluruh cabang partai. Mirip dengan proses pemilu sesungguhnya. Kemudian dari proses pemilu itu, yang terpilih menjadi caleg partai dan akan dikandidasi dalam pemilu adalah mereka yang meraih suara terbanyak dari anggota partai yang memberikan suaranya dalam proses seleksi tersebut.

Proses demokratis dan terbuka dalam seleksi caleg partai di atas diharapkan, selain dapat meredam konflik di internal parpol, tentu juga untuk mendorong ruang partisipasi politik yang lebih besar demi proses demokrasi yang lebih berkualitas. Caleg partai yang dimunculkan dari proses yang objektif dan rasional akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Dan partai yang telah melakukan seleksi caleg secara demokratis dan terbuka berpeluang mendapatkan imbas suara dari para pemilih.

 

Penulis

Muhammad, S.IP., M.Si.

Ketua Program Studi Ilmu Politik Unsulbar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *