Kebijakan Divestasi Saham Freeport dalam Tinjauan Ekonomi Politik Internasional

Pendahuluan

Salah satu pembahasan yang cukup mengemuka dalam diskursus nasional termasuk juga lokal Papua adalah tentang upaya dari pemerintah untuk melakukan divestasi saham Freeport Indonesia. Hal tersebut masih terus di bahas dengan melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah terkait hal teknis mengenai kerjasama antara Freeport-McMoran dan Rio Tinto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan menunjuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan proses akuisisi hak partisipasi Rio Tinto dalam kerjasama pengelolaan tambang Grasberg dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI), dimana pemerintah akan mengakuisisi hak partisipasi 40% Rio Tinto. Mengingat perusahaan yang bergerak di sektor material tersebut memiliki hak 40% saham apabila produksi mencapai level tertentu, jatah 40% tersebut dihitung dari seluruh produksi yang mencakup didalamnya antara lain operasi, teknis, eksplorasi, pengembangan tambang, dan manajemen tailing. Kerjasama antara Rio Tinto dengan Freeport-McMoran tersebut telah di teken sejak tahun 1995.

Participating interest dari Rio Tinto sebesar 40% akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugasi oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar di Papua yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia. Selain itu, Menteri ESDM juga menegaskan bahwa saham 9,36% dari PT. Indocopper Investama yang dimiliki sepenuhnya Freeport-McMoran juga akan dibeli oleh pemerintah Indonesia untuk menggenapkan akuisisi saham 51%, proses divestasi ini akan berupaya dituntaskan oleh pemerintah pada tahun 2018. Keberadaan Rio Tinto yang telah membuat perjanjian dengan Freeport mengenai pendanaan dan kemudian membagi keuntungan cukup menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan divestasi, mengingat perjanjian kerjasama tersebut memiliki implikasi yang sangat teknis dan detail, hal tersebut sementara di bahas oleh pemerintah dengan Freeport dalam rangka upaya untuk mendukung proses divestasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

 

MNCs sebagai Salah Satu Aktor dalam Hubungan Internasional

Keberadaan PT. Freeport-McMoran di Indonesia yang bergerak pada bidang pertambangan dalam konteks Hubungan Internasional dapat diklasifikasikan sebagai aktor non-state dengan jenis Multinational Corporations (MNCs). Menurut W.F. Schoell, MNCs merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara (disebut Negara induk) dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (Negara tuan rumah). Sedangkan menurut S.C. Certo, MNCs adalah sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih dari satu Negara dengan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, MNCs mengontrol aliran modal, teknologi dan bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tuan rumah atau negara penerima bagi MNCs, dimana MNCs menginvestasikan dana yang dimilikinya pada berbagai bidang di Indonesia, dalam konteks Freeport-McMoran tentunya bidang yang terkait langsung dengan pertambangan. Keberadaan Indonesia sebagai Host Country dalam menerima MNCs yang ingin membuka perusahaannya di Indonesia turut membantu perkembangan dari MNCs tersebut. Terdapat keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh oleh Indonesia sebagai implikasi dari keberadaan sebuah MNCs, keuntungan yang diperoleh antara lain adanya penambahan dan penanaman modal asing, pendapatan pajak dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk di Indonesia. Kemudian, untuk kerugiannya adalah ketergantungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan asing tersebut.     

 

Divestasi Saham Freeport : Tinjauan Ekonomi Politik Internasional

Divestasi bisa kita maknai sebagai pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Terkait dengan divestasi saham Freeport sebesar 51%, hal tersebut dapat kita maknai sebagai sebuah keberhasilan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, utamanya berkaitan dengan langkah untuk mengembalikan tambang emas dan tembaga pada pangkuan Ibu Pertiwi, serta merupakan bentuk upaya untuk menghidupkan kembali apa yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam yang dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui hal tersebut peluang pemerintah Indonesia untuk meletakkan dasar-dasar industrialisasi nasional sebagai prasyarat membangun kemandirian ekonomi nasional sangat berpeluang besar.

Meskipun demikian pemerintah Indonesia tidak boleh larut dalam euforia yang berlebihan, mengingat pemerintah harus memastikan pencapaian ini membawa berkah bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena tantangan dan jebakan salah urus bisa jadi akan lahir sebagai momok yang membuyarkan tujuan sejati dari divestasi saham Freeport Indonesia tersebut. Pada akhirnya, saham divestasi jatuh ke tangan swasta, kembali listing di pasar saham sehingga kembali jatuh ke pihak korporasi asing, tentu hal semacam ini tidak diinginkan. Oleh sebab itu, BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap divestasi saham tersebut harus menunjukkan kemampuan dan profesionalitas kerjanya.

Dalam konteks hubungan internasional, keberadaan Multinational Corporations (MNCs) berperan sebagai aktor utama dalam bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang peranan yang sangat penting untuk transaksi internasional. Perdagangan internasional seperti impor dan ekspor merupakan tahap awal dari operasi internasional perusahaan. Subjek dalam perdagangan internasional secara tegas sangat memperhitungkan peran pemerintah yang besar dalam hubungan dengan MNCs serta perusahaan lainnya dalam bisnis internasional. Di negara-negara berkembang, semacam Indonesia, eksistensi MNCs telah mendominasi hampir dari setiap aspek kehidupan, baik dari segi kebutuhan primer bahkan sampai kebutuhan tersier. MNCs dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian lokal dan memainkan peranan penting dalam hubungan internasional dan globalisasi.

Divestasi saham Freeport sebesar 51% ini menarik untuk ditinjau dari sudut pandang ekonomi politik internasional, dimana secara umum ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul sebagai akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Pengkajian ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya masalah-masalah dalam isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi. Dapat pula dinyatakan bahwa ekonomi politik internasional adalah sebuah studi tentang masalah internasional yang terfokus pada elemen-elemen interdependensi kompleks yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari.

Robert Gilpin mendefenisikan konsep ekonomi politik sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). Dalam defenisi ini terdapat hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah nasional dalam hubungan internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mewujudkan program-program yang telah digariskan dalam kebijakan suatu negara.

Divestasi sebagai sebuah kebijakan atau aturan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia setidaknya dapat kita maknai sebagai upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Aturan ini mengamanatkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan porsi saham secara berkala dan meningkat dari entitas mereka yang berdomisili lokal, untuk orang Indonesia. Dengan demikian, kebijakan divestasi ini mengarah kepada sebuah upaya untuk memperkuat peran negara dalam rangka mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, sehingga negara berada pada posisi memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Pandangan semacam ini dalam konteks ekonomi politik internasional mengarah kepada sebuah pendekatan yang lebih bersifat merkantilisme. Pemikiran para merkantilis saat ini banyak berfokus pada keberhasilan negara-negara “berkembang” di Asia Timur seperti : Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menekankan bahwa keberhasilan ekonomi selalu disertai peran kekuasaan yang kuat bagi negara dalam memajukan pembangunan ekonomi.

Pemerintah berharap bahwa kebijakan divestasi ini akan menguntungkan masyarakat Indonesia melalui dua cara: Pertama, hal tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak. Kedua, hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktek-praktek bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini. Aturan divestasi juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk membangun perusahaan milik negara (BUMN) yang lebih kuat di sektor pertambangan.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kebijakan divestasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia adalah merupakan sebuah bentuk upaya untuk membangun kedaulatan pada sumber daya mineral, pemerintah juga berupaya untuk memajukan infrastruktur serta meningkatkan produktivitas perekonomian secara menyeluruh.

 

Kesimpulan

Freeport-McMoran di Indonesia merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang diklasifikasikan ke dalam aktor non-state dengan jenis Multinational Corporations (MNCs). Dalam konteks Indonesia pemerintah memiliki kebijakan atau aturan “divestasi”, berkaitan dengan hal tersebut melalui sebuah perundingan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Freeport-McMoran tercipta sebuah kesepakatan bahwa Freeport-McMoran bersedia untuk melakukan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%, hal tersebut merupakan sebuah keberhasilan upaya dari pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tidak boleh larut dalam euforia yang berlebihan, melainkan harus mengupayakan BUMN yang memiliki kemampuan dan profesionalitas dalam melakukan pengelolaan terhadap divestasi saham tersebut.

Divestasi merupakan sebuah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontrol negara terhadap sumber daya mineral, jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi politik internasional upaya untuk memperkuat peran negara dalam rangka mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, sehingga negara berada pada posisi memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta merupakan sebuah pendekatan yang mengarah kepada merkantilisme. Tujuan yang diharapkan dari proses divestasi tersebut adalah memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan juga mampu menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk membangun perusahaan milik negara (BUMN) yang lebih kuat di sektor pertambangan sehingga mengarah kepada terciptanya kedaulatan pada sumber daya mineral. Selain itu, juga dapat mendorong ke arah memajukan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan.***

 

Referensi

 

Buku :

Banyu Perwita, Anak Agung & Mochamad Yani, Yanyan. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009

 

Website :

Manley, David & Bria, Emanuel. “Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham Tambang di Indonesia”, resourcegovernance.org, Februari 2017, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf>, diakses pada 09 Desember 2017

“Jonan : 40 Persen Saham Freeport Diakuisisi BUMN dan Suku di Papua”, papuatoday.id, 06 Desember 2017, <http://papuatoday.id/2017/12/06/jonan-40-persen-saham-freeport-diakuisisi-bumn-dan-suku-di-papua/>, diakses pada 07 Desember 2017

“Menakar Nilai Divestasi Saham Freeport”, ekonomi.metrotvnews.com, 02 September 2017, <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/0k8jllaN-menakar-nilai-divestasi-saham-freeport>, diakses pada 08 Desember 2017

“Pengaruh MNCs terhadap Kebijakan Otomotif di Indonesia melalui Program Mobil Murah Nasional Tahun 2011-2013”, thesis.umy.ac.id, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39963.pdf >, diakses pada 07 Desember 2017

 

Featured Image diambil di sini.

Danial Darwis, S.IP., M.A

Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik (FESSOSPOL),

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *