Politik dalam Dua Wajah

Politik mati di tangan politisi, karena sekadar berarti “kursi DPR” atau “jabatan birokratik” yang langsung berkonotasi korupsi.1 Begitulah sepenggal kalimat dari karya Rocky Gerung yang melihat fenomena politik hari ini. Bahkan, Pemilu dan pilkada juga ikut menyingkirkan politik, karena yang mengambil alih permainan adalah transaksi uang dan brutalitas para pemain.2 Sialnya, berita ataupun media sosial sering menyuguhi kita keburukan berpolitik dan segala aktor-aktornya.

Segala tindak tanduk manusia yang terkesan tamak, curang, licik dan tidak menghiraukan norma dan etika distigmakan sebagai politik. Wacana ini pun kemudian dikonsumsi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat bahkan sampai pada ranah instansi pendidikan. Stigma politik diabadikan pula dalam lagu-lagu Iwan Fals semisal, sumbang dan aneka lagu kritik sosial-politiknya. Politik dan segala sesuatu yang terkait dengannya sedemikian tercemar dalam kesadaran masyarakat Indonesia.

Dalam proses dialektika sejarah, politik selalu diasosiasikan dengan kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, publik dsb. Pernyataan ini mengimplikasikan sesuatu yang sangat mendasar tentang politik. Dalam pahaman banyak orang, konotasi negatif selalu berada dalam dekapan politik. Pahaman ini selalu disematkan dengan sikap yang sangat sinis, dicap dengan kecurangan, kelicikan, tanpa prinsip perihal perebutan kekuasaan dengan beragam cara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Oleh karenanya, politik dimengerti sebagai perilaku buruk kolektif yang secara hukum terlembagakan dan termaklumkan.3

Selain itu, dalam banyak kasus konflik SARA, selalu ada motif kepentingan golongan tertentu yang mengakibatkan retaknya keberagaman. Hasil survei yang dilakukan Setara Institute menyatakan Jakarta menjadi kota paling intoleran, karena dinilai buruk dari segi regulasi sosial. Regulasi sosial bisa dilihat dari pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di suatu kota (Tirto.id). Permainan kuasa yang banal telah melazimkan tindakan tersebut yang justru memperparah dampak dari konflik.

Perihal apa itu politik, di ruang perkuliahan dikemukakan tentang perwujudan kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, tatanan sosial, etika dan banyak lagi yang dibicarakan secara ideal. Martin Suryajaya mengatakan bahwa pandangan yang mengutamakan konsep kekuasaan sebagai elemen penentu definisi tentang politik biasanya juga membawa serta konsep negara.4 Gambaran definisi tersebut menjelaskan sebuah aspek politik yang menubuh dalam negara dan menjelma dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, politik adalah proses membuat keputusan kolektif di dalam sebuah komunitas, masyarakat atau kelompok, dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.5 Tentunya gagasan sebuah keputusan seharusnya dibuat secara obyektif, berdasarkan pada kebaikan bersama dan prinsip egalitarian.

Tulisan ini akan sedikit menjelaskan perihal politik, di mana politik telah tercemar dengan hal-hal yang berkonotasi negatif sehingga menjadikannya paradoks dari hakikat sebenarnya. Untuk mengetahui hakikat politik, ada baiknya mengetahui apa itu politik yang dapat ditinjau dari masa klasik. Tulisan ini pun mencoba memilah istilah politik dengan wajahnya yang tampan dan buruk.

Asal Mula Politik

Munculnya politik tidak terpisah dari pertanyaan asal muasal masyarakat. Pada gilirannya, asal muasal masyarakat akan digiring pada pertanyaan tentang asal muasal organisme. Apa yang menyebabkan munculnya makhluk hidup? Konsensus yang tercipta dalam berbagai kajian paleobiokimia, paleobotani, paleozoologi, dan mikropaleontologi, asal usul makhluk hidup terdapat dalam proses abiogenesis, yakni proses kemunculan organisme dari materi tak bernyawa.6 Hipotesis tersebut ialah molekul organik yang menjadi landasan organisme sebagai entitas fisik yang memiliki kemampuan metabolisme dan reproduksi.

Terdapat banyak referensi untuk menjelaskan tinjauan tersebut secara bertahap Namun, di tulisan ini hanya akan mengurai beberapa penjelasan mengenai asal muasal politik yang bersandar pada masa Yunani kuno. Perbincangan tentang politik pada masa Yunani kuno diawali oleh filsuf yang saling berhubungan, Socrates, Plato dan Aristoteles. Hubungan yang terjalin adalah guru-murid, Plato sebagai murid dari Socrates dan sebagai guru bagi Aristoteles. Jalinan ini menghabiskan waktu di Athena semasa abad ke-5 sampai abad ke-4 SM.

Risalah Politikōn, Aristoteles menuliskan ungkapan mashyurnya: “Manusia secara kodrati merupakan binatang politik [zoon politikon]” (Politics 125a).7 Pemikir kala itu mempelajari esensi dari makna menjadi manusia. Mereka berpandangan bahwa manusia memiliki kemampuan bernalar untuk mengetahui karakter esensial mereka tentang pahaman baik-buruk, adil-tak adil dan mengupayakan untuk mengorganisir diri guna mencapai kehidupan yang baik. Dengan sederhana, kita dapat mengartikannya bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik sebagai ciri diferensiasi manusia dari binatang.

Selain itu, di masa Yunani kuno orang berpikir politik selalu dalam lingkup Polis. Menurut Hansen (2004: 16), kata Polis secara etimologis terhubung dengan kata púr dalam bahasa India kuno yang berarti “kota”.8 Istilah umumnya adalah negara-kota. Kata Polis juga merupakan akar dari kata modern untuk politik. Namun perlu diketahui, salah satu elemen utama dari negara-kota (Polis) adalah ia bersifat swadaya−ia punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang baik (John T. Ishiyama & Marijke Breuning, 2013: 895). Hal lain yang menjadi ikhtiar pada Polis bahwa membahas tentang keadilan adalah dorongan pemenuhan hakikat sepenuhnya menjadi manusia dan capaian eudaimonia (kebahagiaan). Hal ini semata terarah pada kepentingan publik. Itulah mengapa manusia adalah binatang (makhluk) politik: sebab di luar Polis kita tidak dapat memenuhi hakikat kita; kita tak bisa sepenuhnya menjadi manusia.9

Politik Dalam Dua Wajah

Dalam esainya, Paradoks Politik, Ricoeur menyatakan bahwa dari segi asal-usulnya yang mendasar, politik terbagi dalam dua jenis: “Politik yang rasional dan politik yang durjana (a specifically political rationality and a specifically political evil)”.10 Tulisan yang pertama kali muncul tahun 1956 ini, memberikan lokus pembeda antara “yang politis” (the political) dan “politik” (politic). Dari pandangan itulah pendikotomian terhadap politik yang seakan memiliki dua wajah. Baik itu berwajah tampan dengan segala pandangannya untuk mencapai hidup yang adil, maupun pandangan buruk yang selalu dikonotasikan negatif.

Perihal gagasannya, “yang politis” kemudian diartikan sebagai politik kewargaan yang dicirikan oleh kebebasan sipil (civic liberty) dalam menjalankan perannya sebagai warga negara, misalnya melalui partisipasi dalam pemilu atau dalam memantau dan mengomentari fenomena politik sehari-hari.11 Oleh karena itu, politik merupakan urusan keadilan umum, melibatkan semua orang dan untuk membahagiakan seluruh rakyat.12 Maka perlu kiranya memelihara praktik-praktik toleransi yang mampu menyandingkan ‘warna’ yang berbeda. Sedangkan, “Politik” adalah tindakan yang merugikan dan serentetan dampak negatif dari kuasa yang banal, sebagaimana penjelasan di awal tulisan.

Dari gagasan Ricoeur, politik didikotomikan dalam dua wajah yang memiliki perspektif berbeda. Pandangan ini tentunya lazim digunakan untuk melihat fenomena sekarang dan pemikiran politik kontemporer. Pembacaan ini berdasar pada kategori etis sehingga ditentukanlah prinsip-prinsip pemikiran antara “yang tampan” dan “yang buruk”. Dikotomi ini muncul disebabkan oleh pemisahan politik yang banal. Namun, sejatinya dalam politik adalah serangkaian aktivitas yang dikelola bersama untuk kepentingan publik. Sebagaimana hakikatnya menghasilkan sebuah keputusan yang obyektif, berdasarkan pada kebaikan bersama dan prinsip egalitarian.

Dalam Politik, keadilan merupakan prioritas utama dan kecintaan terhadap kebenaran. Sebab dalam pengelolaan dan tindakannya tidaklah keluar dari koridor emansipasi politik, toleransi dan humanisme. Preskripsi seperti inilah yang perlu dikembalikan pada akarnya sebagaimana hakikat pada Polis. Bahwa hidup bersama untuk mencapai keadilan adalah suatu ikhtiar bersama. Ini mengingatkan kita pada lirik lagu Iwan Fals, hidup bersama harus dijaga.

 

Catatan Kaki:

1 Bagus Takwin, dkk., Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer Dari (A)rendt Sampai (Z)izek, (Jakarta Pusat: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Marjin Kiri, 2008).

2 Ibid., hlm. viii.

3 Ibid., hlm. xxv.

4 Martin Suryajaya, Sejarah Pemikiran Politik Klasik Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016).

5 Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, Politik Dalam Dunia Yang Berubah, (Bandung: Nusa Media, 2016).

6 Martin Suryajaya, Sejarah Pemikiran Politik Klasik Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016).

7 Ibid., hlm. 10.

8 Ibid., hlm. 47.

9 John T. Ishiyama & Marijke Breuning, ILMU POLITIK Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu, (Jakarta: Kencana, 2013).

10 Martin Suryajaya, ALAIN BADIOU DAN MASA DEPAN MARXISME, (Yogyakarta: Resist Book, 2014).

11 Ibid., hlm. 80.

12 Bagus Takwin, dkk., Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer Dari (A)rendt Sampai (Z)izek, (Jakarta Pusat: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Marjin Kiri, 2008).

*Featured Image diambil dari sini  

 

Penulis

Suhardi

Mahasiswa Ilmu Politik Unhas Angkatan 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *