Islam, Demokrasi dan Kepemimpinan Politik

Lembaga Survei Indonesia baru baru ini merilis hasil survei Nasional dengan tema “Korupsi, Religiusitas, Intoleransi”. Survey ini dilaksanakan pada tanggal 16 Hinga 22 Agustus 2017. Survey ini menggunakan metode yang sama dengan survey-survei yang biasa dilakukan oleh lembaga ini. Dalam survey ini melibatkan Sebanyak 1540 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar ±2.6% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikut profil demografi responden[1].

Berdasar hasil survey tersebut ada beberapa isu yang menarik untuk didiskusikan. Penulis tertarik menangkap beberapa isu yang penulis anggap menarik dan “unik”, terutama terkait bagaimana sikap responden yang beragama Islam terhadap demokrasi, toleransi dan kepemimpinan politik. Kenapa ini menarik ? tak dapat dipungkiri akhir-akhir ini mengemuka kembali debat atau diskusi terkait politik identitas terutama soal kepemimpinan politik serta hal-hal yang terkait toleransi antar umat beragama. Pilkada DKI kemarin merupakan contoh yang paling aktual untuk konteks ini. Maka dari itu, untuk kebutuhan tersebut  penulis mengutip beberapa hasil survey sebagaimana di bawah ini :

  1. Dukungan terhadap sistem Demokrasi.

 

Data di atas menunjukkan sikap semua responden terhadap demokrasi. Mayoritas warga (76.3%) setuju/sangat setuju bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik.

  1. Dukungan terhadap nilai demokrasi : Kebebasan beragama.

Data ini juga menunjukkan bagaimana seluruh responden dengan suara mayoritas warga (89.1%) setuju/sangat setuju bahwa setiap warga bebas memeluk agama dan keyakinan.

Data di atas menunjukkan dukungan yang besar dari warga akan demokrasi dan kebebasan beragama. Hal ini tentu saja bernilai positif mengingat kedua hal tersebut sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tanah air. Data di atas penulis coba hubungkan dengan temuan lain dari survey tersebut, yakni terkait bagaimana sikap umat Islam (89,0% dari total responden) jika dihadapkan pada isu-isu “teknis” perihal kepemimpinan politik dan toleransi. Menarik untuk disimak apakah data-data tersebut saling mendukung dan konsisten satu sama lain atau justru saling bertolak belakang ?. Berikut data-data hasil survei tersebut.

  1. Mempertimbangkan Aagama ketika membuat keputusan penting.

Sekitar 82.9% warga Muslim sangat atau cukup sering mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting. Dapat disimpulkan mayoritas warga Muslim menjadikan agama sebagai factor utama dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan penting. Dengan kata lain, factor agama (perintah atau nilai-nilai) tidak terpisahkan dari segenap pilihan dan tindakan warga Muslim.

  1. Sikap terhadap Non-Muslim menjadi Bupati/Walikota.

Sekitar 47.4% warga muslim keberatan jika orang non-muslim menjadi bupati/walikota. Data di atas menunjukkan ada peningkatan dari survey sebelumnya terkait keberatan warga Muslim terhadap non muslim menjadi bupati/walikota.

 

  1. Sikap terhadap Orang non-Muslim menjadi gubernur.

Sekitar 48.2% warga muslim keberatan jika orang non-muslim menjadi gubernur. Data ini juga menunjukkan ada peningkatan perihal keberatan warga Muslim terhadap non-Muslim jika menjadi gubernur.

  1. Sikap terhadap : Orang non-Muslim menjadi wakil presiden.

Sekitar 49.6% warga Muslim keberatan jika orang non-muslim menjadi wakil presiden. Walaupun tidak mayoritas tapi tren peningkatan tetap ada.

  1. Sikap terhadap : Orang non-Muslim menjadi presiden.

Sekitar 53.2% warga Muslim keberatan jika orang non-muslim menjadi presiden. Pada data ini pun tetap menunjukkan tren peningkatan keberatan warga Muslim terhadap non-Muslim menjadi presiden.

  1. Sikap terhadap Orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan/kebaktian di sekitar lingkunga tempat tinggal.

Mayoritas warga Muslim (56.7%) tidak keberatan jika orang non muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitar lingkungannya.

  1. Sikap terhadap Orang non-Muslim membangun tempat peribadatan di sekitar lingkungan responden.

Sebanyak 48.2% warga muslim keberatan jika orang non-muslim membangun tempat peribadatan di sekitar lingkungannya.

Hemat penulis, paparan data di atas memperlihatkan ada hasil yang berbeda dari respon responden (muslim) terkait  sikap dukungan mereka terhadap sistem demokrasi dan kebebasan beragama dengan sikap mereka terkait isu-isu teknis soal kepemimpinan politik dan toleransi. Sebagaimana diketahui, system demokrasi memberi ruang yang sama bagi siapapun (tanpa memandang suku dan agama) untuk  menjadi pemimpin politik (bupati, gubernur, presiden/wakil presiden), begitupun dalam hal kebebasan melaksanakan ibadah, setiap warga Negara memiliki hak untuk menunaikannya sesuai dengan keyakinannya. Namun, nampaknya (merujuk pada temuan survey di atas ) hal-hal tersebut disikapi berbeda oleh sebagian (besar) responden warga Muslim, dukungan yang cukup tinggi terhadap sistem demokrasi dan kebebasan beragama ternyata tidak berbanding lurus dengan sikap dan dukungan terhadap isu-isu yang terkait kepemimpinan politik oleh non-Muslim dan toleransi (kebebasan) beragama terutama terkait pendirian rumah ibadah bagi agama lain. Pertanyaannya  kemudian bagaimanakah sebenarnya presepsi umat islam terhadap Demokrasi dan toleransi ?. Hasil survey di atas juga kembali membuka diskursus lama bagaimanakah relasi Islam dengan demokratisasi ? apakah kedua hal ini saling bertentangan ataukah keduanya memiliki nilai yang saling menguatkan ? dapatkah Islam hidup dalam tuntutan demokrasi  atau bisakah demokrasi hidup di bawah tuntunan Islam ?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk di diskusikan lebih jauh.

***

Demokrasi dan Islam memiliki sejarah lahir yang berbeda. Demokrasi lahir dari rahim peradaban barat sedangkan Islam adalah wahyu Tuhan yang diturunkan melalui Nabi Muhammad di wilayah Timur Tengah. Mediskusikan apakah konsep demokrasi sesuai atau bertentangan dengan Islam memang tergolong rumit. Diskursus ini sudah membentang lama dan melahirkan banyak pemikiran. Beberapa ilmuwan Islam memandang bahwa konsep demokrasi berkesesuaian dengan konsep Islam. Berbagai istilah yang dikenal dalam Islam kerapkali disamakan atau disepadankan dengan pengertian demokrasi, seperti keadilan (‘adl), persamaan (musa’wah), musyawarah (shu’ra). Namun ada juga ilmuwan Muslim menolak penyamaan demokrasi dengan Islam, bahkan ada yang secara garis keras mengatakan tidaklah ada kesamaan ada demokrasi dengan Islam, Islam adalah satu-satunya sumber nilai yang harus dirujuk dalam konteks apapun termasuk dalam berbangsa dan bernegara.

Anggapan bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam tidak hanya lahir dari ilmuwan muslim akan tetapi juga lahir dari ilmuwan barat seperti Samuel P. Huntington. Samuel Huntinton mengatakan bahwa bila orang Islam berusaha memperkenalkan demokrasi ke dalam masyarakat mereka, usaha itu cenderung akan gagal karena Islam, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, tidak mendukung demokrasi. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa kegagalan demokrasi di negara-negara Muslim antara lain disebabkan oleh watak budaya dan masyarakat Islam yang tidak ramah terhadap konsep-konsep liberalisme Barat.[2]

Di sisi lain, banyak juga ilmuwan Islam maupun barat yang menyatakan bahwa Islam dengan demokrasi adalah nilai yang saling mendukung. Misalnya, Syaiful Mujani dalam bukunya Muslim Demokrat yang berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk kasus umat Islam Indonesia, konsep demokrasi berhubungan positif dengan ajaran Islam. Ilmuwan lain Anders Uhlin (dalam Eko Tranggono, 2002) ketika melakukan penelitian di Indonesia mengakui, bahwa demokrasi versi Indonesia juga terinspirasi oleh nilai-nilai Islam (qur’anic value) dan marxis. Sehingga ia berkesimpulan demokrasi dalam konteks modern bukan sekedar ide Barat melainkan sesuai dengan kondisi negara di mana demokrasi itu berkembang.[3]

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawy (dalam Kiki Muhamad Hakiki, 2016) mengatakan bahwa secara substansi demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam. Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Alasan lainnya karena demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah demokrasi telah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tiran. Namun begitu, Yusuf Al-Qardhawy juga mengakui sistem demokrasi juga tak bisa dilepaskan dari kecacatan dan kekurangan. Ia menganjurkan bahwa tidak ada salahnya untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih baik, tapi harus lebih mudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena itu, hematnya, tak ada salahnya untuk mengambil sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan shu’ra’, menghormati hak-hak manusia, menghadang langkah para tiran di muka bumi ini[4].

***

Demokrasi secara substansial dapat diartikan sebagai pengakuan akan hak yang sama dan setara pada setiap individu (warga Negara). Hak ini membentang setara pada siapapun tanpa melihat suku, agama, kelas sosial dan lain-lain. Dalam praktek berbangsa dan bernegara hak (dan kewajiban) dilembagakan dalam suatu aturan sebagai bentuk jaminan dan perlindungannya. Adanya jaminan dan perlindungan akan hak ini bukan berarti setiap orang dapat mengaktualkan haknya sebebas mungkin akan tetapi ada hak orang lain yang “membatasi” hak kita sebagai warga negara. Benteng kebebasan kita adalah hak orang lain. Sebagai contoh kecil, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk mendengarkan musik sekencang-kencangnya namun di sisi lain setiap orang juga harus sadar bahwa ada hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan yang akan terlanggar jika anda memaksakan hal tersebut. Dengan itu demokrasi menganjurkan nilai toleransi, kebersamaan, pluralisme, kerelaan, inklusivisme dalam prakteknya. Dalam konteks bernegara dan berbangsa setiap warga  memiliki hak yang sama dan setara dalam menerima ataupun melakukan tindakan-tindakan sebagai warga Negara, namun setiap warga juga dituntut untuk mampu mengelola haknya agar tidak membatasi apalagi mencederai hak orang lain. Dalam kondisi tersebut setiap warga negara dituntut memiliki sikap ikhlas, kebesaran hati, kemampuan berbagi dalam mendialogkan, menegosiasikan segala hak ataupun kepentingan yang ada dengan mencari titik temu paling baik untuk kepentingan semua. Dalam konteks ini tidak boleh ada individu ataupun sekelompok orang yang memaksakan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan umum. Perlu dicatat, kepentingan umum di sini tidak merujuk ke pengertian jumlah terbanyak atau mayoritas akan tetapi dalam arti sari pati kebaikan-kebaikan bersama yang dihasilkan dari berbagai/beragam unsur yang saling mendialogkan dan menegosiasikan kepentingan-kepentigannya. Maka dari itu, sikap toleran, keiklasan, kesetaraan, kerelaan berbagi haruslah ada dan berkembang dalam setiap warga sehingga menjadi nilai yang dapat menjadi penopang yang kuat bagi demokrasi.  Mengutip pendapat (Alm) Nurcholis Majid, salah satu nilai yang amat penting dari tatanan masyarakat maju adalah pluralisme. Menurut beliau, dalam konteks ini yang di pertaruhkan adalah Demokrasi dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, akan tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain. Hal itu merupakan dasar dari pada perdamaian dan saling menghormati satu sama lainya (Dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, 2005 ).

Pada konteks politik elektoral setiap orang tentunya memiliki hak untuk mengajukan preferensi politiknya termasuk merujuk ke persoalan agama. Namun yang menjadi persoalan adalah perihal kepemimpinan politik bukanlah persoalan sederhana yang hanya terkait orang tersebut menganut agama tertentu ataukah tidak akan tetapi   membentang luas dan dalam pada persoalan sosial, ekonomi, politik hingga kebudayaan. Hal yang terkait bukan hanya satu umat saja tapi melintasi banyak keimanan, bukan hanya menanggulangi persoalan ekonomi politik satu dua warga atau umat akan tetapi melintas pada semua warga apapun kepercayaannya, profesi, suku serta asal usulnya. Untuk itu persoalan kepemimpinan politik membutuhkan energy, daya fikir, referensi yang  mendalam dan luas (komprehesif) dalam mendekati dan memahaminya. Sangat berisiko jika hanya satu aspek saja dalam mendekati dan memahaminya. Sudah banyak contoh penggunaan satu preferensi saja adalah hal yang fatalis dan naïf. Sebagai faktanya, cukup banyak pemimpin publik yang di kenal kental dengan agama tertentu bahkan mendapat predikat agamawan justru menjadi pesakitan untuk kasus korupsi dan lain-lain. Sejalan dengan itu, kepemimpinan politik haruslah di lihat sebagai urusan yang melampui urusan pribadi (identitas keagamaan ataupun suku) yang melintasi dan melingkupi urusan publik atau warga secara umum. Maka dari itu pula, yang menjadi referensi dalam melihat dan mendekati persoalan kepemimpinan politik haruslah hal-hal yang terkait kapasitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan kemaslahatan umum serta upaya-upaya dalam mewujudkannya. Dengan kata lain, Ego Identitas haruslah dipinggirkan demi kemaslahatan umum.

***

Lalu bagaimana dengan (tafsir) teks-teks suci yang menganjurkan untuk memilih kaum yang seiman sebagai pemimpin politik ?. Sebagai tafsiran sah- sah saja, bukankah tafsiran terhadap teks-teks tersebut tidaklah satu ? tapi sangat banyak dan beragam. Teks-teks tersebut haruslah terus hidup dalam binkai kesejarahan manusia, berdiaklektika dengan perkembangan zaman dan menemui tafsirnya yang relevan sesuai dengan konteks zamannya. Maka dari itu, hemat penulis, demokratisasi akan tafsir teks-teks suci juga penting dan wajib adanya. Tafsir akan teks-teks tersebut tidak boleh di kuasai dan dimonopoli oleh suatu kaum dan menganggap tafsir di luar kaumnya tidak syah atau bid’ah. Terlebih lagi jika  tafsir tersebut digunakan untuk mengekslusi hak politik orang lain. Sebagai penutup, penulis mengutip pendapat dari Laith Kubba (dalam Ajat Sudrajat, 2016), ia menyatakan bahwa Islam mengajarkan prinsip kebebasan, menghargai martabat manusia, persamaan di antara manusia, pemerintahan dengan kontrak, kedaulatan rakyat (popular sovereignity), dan penegakan hukum. Kegagalan umat Islam dalam membangun sistem politik yang terbuka dan pemerintahan yang demokratis berakar pada adanya kebudayaan politik yang otoriter dan manipulasi dalam menafsirkan al-Qur’an[5]. Bagaimana menurut anda sekalian, tuan dan puan ?. Wassalam.

Penulis

Irawan Amiruddin,S.IP,. M.Si

 

[1] Presentasi LSI : Korupsi, Religiusitas, Intoleransi. November. 2017.

[2] Muhamad Hakiki. Islam dan Demokrasi: Pandangan intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 2016

[3] Eko Tranggono. Jurnal Al-Afkar,Edisi VI,Tahun ke 5 : Juli-Desember 2002.

[4] Muhamad Hakiki. Islam dan Demokrasi: Pandangan intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 2016

[5]Ajat Sudrajat. Islam dan Demokrasi.tt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *