Akuntabilitas Keuangan Parpol dalam Pilkada

Babak ketiga Pilkada serentak sejak dihelat pertama kali 2015 silam semakin dekat. Tanggal 27 Juni 2018 mendatang, sebanyak 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Memasuki penghujung 2017 ini, sejumlah daerah telah mendeklarasikan pasangan calon berikut dengan partai politik yang diyakini akan mengantarkannya sebagai pasangan calon.

Sebagai institusi yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk dapat menjadi pintu gerbang bagi bakal calon kepala daerah, agar secara sah diakui sebagai calon kepala daerah, partai politik memiliki peran strategis untuk menghadirkan calon kepala daerah yang dapat menjawab harapan masyarakat di daerah. Pada proses ini, partai politik dituntut untuk dapat menjadi institusi publik yang orientasi dan performanya merupakan refleksi dari segala upaya untuk memaksimalkan fungsi utamanya dalam melakukan rekrutmen politik dalam mengisi jabatan publik di daerah. Oleh karena itu, dalam proses ini pun besar harapan publik agar partai politik dapat menjalankan rekrutmen dengan tidak diwarnai praktik money politics, sehingga calon kepala daerah yang kemudian tersaji bagi masyarakat merupakan hasil dari proses pertimbangan politik yang matang dan berangkat dari political will partai politik yang baik.

Dapat dibayangkan bila money politics yang menjadi variabel dalam pengusungan calon, maka faktor integritas, kapabilitas, prestasi dan objektifitas dalam proses rekrutmen politik tidak lagi menjadi prioritas. Hal yang akan berimplikasi bukan hanya pada tidak berkualitasnya proses demokrasi lokal, tetapi juga pada masa depan daerah yang akan dipimpin oleh kepala daerah yang hadir dari proses yang buruk. Bahkan sangat mungkin kepala daerah yang terpilih kemudian adalah kepala daerah “boneka” dari para sponsornya.

Terkait potensi praktik money politics di internal partai politik dalam proses rekrutmennya, Undang-Undang Pilkada yang ada telah tegas mengatur sanksinya, yaitu partai politik tidak lagi dapat mencalonkan kepala daerah di periode berikutnya, sekaligus membayar denda 10 kali lipat dari nilai mahar yang diterimanya. Hanya saja pemberian sanksi ini harus didahului oleh adanya pembuktian dari pengadilan. Sulit membayangkan sanksi ini dapat efektif mencegah malpraktik, oleh karena mayoritas partai politik melakukan proses rekrutmen politik dengan mekanisme yang minim, bahkan tidak memberi akses pada publik dan cenderung hanya diselesaikan pada level elit partai politik saja.

Ironi Kedaulatan Rakyat

Masih minimnya ruang bagi publik, ditambah lagi sulitnya mengakses dokumen-dokumen partai politik terkait proses rekrutmen politik bakal calon kepala daerah yang diusungnya, menambah deret panjang ironi kedaulatan rakyat di Indonesia yang perlu menjadi fokus pembenahan. Upaya mengembalikan marwah partai politik sebagai intitusi publik dalam mewujudkan kedaulatan politik warga negara perlu dimaksimalkan. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap partai politik tetap terpelihara.

Dalam hal menjaga agar tata kelola keuangan partai politik dapat diselenggarakan dengan baik, terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan perbandingan. Mayoritas dari negara-negara demokrasi tersebut memberikan kewenangan dalam mengawasi tata kelola keuangan partai politik pada penyelenggara Pemilu masing-masing. Namun terdapat juga negara yang dalam hal pengawasan keuangan ini dijalankan oleh lembaga tersendiri yang khusus mengawasi kinerja partai politik dalam melakukan tata kelola keuangannya.

Di Amerika misalnya, terdapat Federal Election Commission (FEC), lembaga yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, tapi mempunyai fungsi sebagai pengawas penggunaan dana pada kampanye, saluran informasi dana kampanye, menegakkan hukum perihal dana kampanye, sekaligus memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Adapun model lain seperti di Afrika Selatan yang membagi pengawasan tata kelola keuangan partai politik menjadi dua, yaitu dana partai politik yang berasal dari negara dan sumber lain non-negara. Dana partai politik yang bersumber dari negara diawasi dan ditegakkan oleh Auditor General (semacam BPK), sedangkan untuk dana dari sumber non-negara diawasi dan ditegakkan oleh penyelenggara Pemilu. Lembaga tersebut dapat sewaktu-waktu melakukan audit terhadap tata kelola keuangan partai politik. Setiap temuan penyimpangan dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi denda, penghentian aliran dana partai politik hingga pidana.

Selain itu, terdapat juga negara yang menetapkan kewajiban bagi partai politik melaporkan tata kelola keuangannya. Mulai dari bulanan (Brazil), triwulanan (Meksiko) hingga tahunan. Hal tersebut tentu saja diarahkan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan partai politik sebagai intitusi publik dalam sistem demokrasi. Berhasilnya konsolidasi demokrasi di Indonesia tentu sangat ditentukan juga pada bagaimana partai politik memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga rekrutmen politik yang tidak diwarnai praktik money politics.

 

Alternatif di Indonesia

Di Indonesia bukan tidak mungkin juga mengadopsi mekanisme yang berlaku di negara lain, dalam hal intervensi negara untuk menertibkan tata kelola keuangan partai politik. Momentum Pilkada serentak dimana proses rekrutmen politik menjadi awal untuk menyajikan calon kepala daerah yang berkualitas bagi rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat hukum dan perundangan yang lebih mengintervensi ke dalam, agar tata kelola keuangan partai politik berjalan lebih transparan dan akuntabel. Sebab kurangnya data klarifikatif partai politik terkait tata kelola keuangannya yang dapat disajikan kepada publik, salah satu akarnya adalah kurang tegasnya regulasi yang ada dalam mengatur hal tersebut.

Adanya aturan yang lebih tegas tersebut, bukan tidak mungkin menjadi awal pembentukan perilaku memilih rakyat yang didasarkan pada performa partai politik dalam menjadikan tata kelola keuangannya lebih transparan dan akuntabel. Publik secara mandiri dapat menilai partai politik mana yang akan dipilihnya dengan melihat sumber-sumber dana partainya sekaligus peruntukan dananya. Mana partai politik yang secara serius memaksimalkan sumber dananya untuk proses rekrutmennya, kaderisasinya, dialog penyerapan aspirasi ataupun selalu ‘hanya’ menghabiskan dana partainya untuk acara Munas dan Muswil akan terlihat jelas.

Sehingga proses pendidikan politik dan pembentukan budaya politik yang lebih modern pun dapat dimaksimalkan. Selain juga memungkinkan untuk membuat proses Pemilu yang lebih adil karena menekan potensi uang menjadi variabel utama dalam memenangkan Pemilu. Oleh karena setiap partai politik akan semakin terbatasi melakukan manuver dalam mendapatkan dana dari cara yang tidak sehat. Jika pejabat atau penyelenggara negara saja secara ketat perlu dibuatkan sistem pelaporan harta kekayaan, apalagi partai politik pun juga harus mendapat pengawalan dan pengawasan publik dalam tata kelola keuangannya.

*Gambar 1 dan 2 diambil dari Google

Penulis

Muhammad

Dosen Ilmu Politik di Universitas Sulawesi Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *