Mengais Kehormatan di Tanah Rantau …

“..Rumahnya siapa itu, bu ? “

“..Oo.. itu rumahnya Ramli,.. orangnya  lagi di Malaisya jadi TKI”

Hal di atas bukanlah dialog dalam sinetron televisi ataupun novel, tapi hal nyata dalam kehidupan. Dialog di atas berdasar pengalaman kawan peneliti di pelosok desa di jazirah bugis. Jika anda berkesempatan ke daerah-daerah pelosok, terutama di desa, dengan mudah Anda akan mendapati rumah-rumah ukuran besar dengan kondisi baik namun dalam keadaan kosong. Rumah-rumah tersebut bukannya tanpa pemilik, tetapi pemiliknya sedang merantau jauh, kalau bukan di negeri Malaysia kemungkinan di pulau Kalimantan atau Papua. Awalnya rumah-rumah tersebut adalah rumah-rumah sederhana, namun dalam pejalanan waktu mulai dibangun seiring semakin meningkatnya kesejahteraan sang empunya di tanah rantau. Di tanah rantau sang empunya sudah bertahun-tahun, bekerja di berbagai sektor (baik itu yang illegal maupun yang legal).  Memulai kerja serabutan hingga memiliki usaha sendiri, merangkak sedikit demi sedikit hingga sukses sedikit demi sedikit. Lazimnya para perantau, sebagian pendapatan untuk kehidupan di tanah rantau dan sebagian lagi dikirim buat keluarga di kampung halaman. Jika  pendapatan berlebih mulai di tabung hingga suatu saat dapat menunaikan ibadah haji  sebagai tujuan utama dari kehidupan. Ada juga sebagian yang digunakan untuk membeli atau membangun  aset di kampung halaman, seperti rumah, sawah dan lain-lain.

Rumah-rumah kosong yang berukuran besar seperti yang dimaksud di atas merupakan contoh dari aset-aset yang dimilki oleh para perantau. Tapi apa yang memotivasi mereka hingga harus membangun rumah di kampung halaman, sedangkan kehidupan di rantau tergolong sejahtera. Tentu saja banyak motif yang menyertainya, dari motif ekonomi hingga motif prestise dan  gengsi. Untuk yang terakhir rumah (atau aset lain) dijadikan sebagai penanda bahwa ia telah sukses di tanah rantau. Sebagai pembawa kabar kehidupan sekarang telah beda dengan kehidupannya tempo dahulu. Aset-aset tersebut ataupun gelar Haji dan lain-lain menjadi semacam “modal” sebagai penandas bahwa sekarang telah menjadi orang yang mempunyai, dari segi ekonomi maupun sosial. Tak dapat dipungkiri dalam kehidupan sosial kita, cara pandang masyarakat dalam menilai sesuatu cukup banyak ditandaskan pada hal-hal yang material atau nampak. Kepemilikan harta (rumah, emas, mobil dan lain-lain), gelar keagamaan, kebangsawanan, orang jago, gelar cerdik pandai dan lain-lainnya adalah hal-hal yang menjadi standar penilaian. Kepemilikan aset dan predikat adalah dua hal yang menjadi standar nilai akan keberadaan anda dalam realitas sosial yang pengaruhnya merentang dalam banyak hal, mulai dari deretan tempat duduk dalam acara pernikahan, posisi shaf ketika shalat jum’at hingga kelayakan anda dalam melamar seorang gadis. Standar penilaian di atas membuat orang harus berkompetisi untuk merebutnya, yang terkadang menjadi semacam arena pasar bebas untuk membeli kehormatan dengan beragam cara, sedangkan sumberdayanya terbatas. Suatu jabatan, gelar haji, gelar profesor, gelar orang jago, kepemilikan  harta tentu saja bukanlah hal yang mudah didapatkan. Akan tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Kesemuanya merupakan bentuk-bentuk kesuksesan (kapital)  yang dapat mendatangkan penghormatan dan privilege anda di masyarakat.

Cara pandang tersebut di atas  seutuhnya tidaklah buruk, sebab cara pandang itu dapat menjadi pemicu etos kerja bagi individu untuk bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Seseorang kian terpacu untuk berinovasi dan berkreasi untuk berkompetisi, membuka ruang dan arena baru untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun pada kondisi lain cara pandang di atas dapat menimbulkan cara pandang yang tidak adil akan banyak hal. Misalnya, cara pandang ini dapat melahirkan suatu masyarakat yang memiliki “penghambaan” akan materi yang cukup besar hingga merendahkan hal-hal yang non materil seperti kebaikan, ketulusan, keiklasan dan lain-lain. Cara pandang ini dapat menumbuhkan etos “predatoris” bagi seseorang dalam arti seseorang akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapakan “kapital” dan “kehormatannya”. Dalam perjalannya cara pandang seperti di atas, disadari ataupun tidak, akan membentuk struktur masyarakat berdasarkan akumulasi capital yang dimiliki.  Dalam kondisi jangka panjangnya akan membentuk suatu relasi  patron klien di masyarakat. Adanya ketergantungan akibat timpangnya kepemilikan sumberdaya.

Lalu apakah salah jika harus (merantau) berjibaku mencari penghidupan yang layak ? tentu saja tidak salah. Mungkin yang perlu dirubah adalah cara kita melihat dan mendefenisikan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak melulu terkait langsung dengan hal-hal yang meteril, akan tetapi juga terkait dengan kemampuan berbagi dan bersolidaritas. Kapital yang dimiliki harus memliki fungsi sosial dan fungsi pemberdayaan. Dengan itu standar penilaian kita bukan hanya perihal materil, akan tetapi juga terkait keiklasan dan ketulusan berbagi, baik itu dalam hal harta maupun pengetahuan. Dengan begitu setidaknya “kapital” yang dimiliki memiliki ruang akuntabilitas dalam fungsionalitasnya. Dengan begitu juga setiap hal yang kita lakukan dalam upaya merealisasikan harapan adalah juga perihal berbagi dan bersolidaritas. Tentu saja berbagi dan bersolidaritas dalam kebaikan. Bukan bersolidaritas dan berbagi dalam hal tidak baik, semisal gelar dan reputasi palsu. #Eh.

Ruang redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *