Membincang Metode Penghitungan “Sainte Lague”

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden. UU yang sempat alot pembahasannya di DPR ini akan menjadi dasar acuan (asas legalitas) diselenggarakannya Pemilu 2019. UU tentang Pemilu itu memunculkan sejumlah perubahan dalam sejumlah Pasal. Salah satunya adalah soal perubahan metode penghitungan suara untuk mendapatkan kursi bagi Partai Politik, dari Sistem Kuota Hare (Hare Quota) ke Sistem Divisor.

Adanya perubahan dalam metode penghitungan suara dalam Sistem Perwakilan Berimbang berdasarkan Daftar Partai (Proportional Representation with Party List) jelas akan membawa implikasi bagi Partai Politik peserta Pemilu, dan terlebih lagi pada Caleg Partai. Konsekuensinya adalah harus ada adaptasi atas lingkungan politik yang berubah yang dilakukan oleh Partai Politik, dan utamanya pada Calegnya. Adaptasi bagi Partai Politik dan para Caleg Partai jelas sangat dibutuhkan karena langsung maupun tidak langsung akan menentukan masa depan Partai Politik dan para Calegnya di Pemilu 2019 nanti.

Adaptasi dilakukan karena ketiadaan semacam “panduan” yang memungkinkan Partai Politik dan para Calegnya untuk mendapatkan kursi akibat berubahnya aturan main Pemilu terkait penentuan perolehan jumlah kursi. Di dalam aturan lama yang diadopsi untuk Pemilu 2014 (UU No.8 Tahun 2012), panduan itu masih ada. Dengan memakai Sistem Kuota Hare, Partai Politik dan para Calegnya mendapatkan panduan itu dari apa yang di Indonesia akrab disebut sebagai “Bilangan Pembagi Pemilih” (BPP), yang diperoleh dari hasil pembagian suara sah Partai-Partai Politik dibagi jumlah kursi di sebuah Dapil (BPP = suara sah/kursi). Dengan angka BPP tertentu, 10.000 suara sah misalnya, maka angka itulah yang akan menjadi panduan bagi Partai Politik untuk mendapatkan kursi di sebuah Dapil. Selain panduan dari mekanisme BPP (Penghitungan Tahap I), panduan itu juga diperoleh dari penggunaan metode The Largest Remainder (sisa suara terbesar), yang mengikut di dalam Sistem Kuota Hare. Penghitungan sisa suara terbesar (Penghitungan Tahap II) dilakukan jika kursi di sebuah Dapil masih tersedia atau belum habis terbagi di antara Partai-Partai.

Tetapi, dengan disahkannya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka panduan bagi Partai Politik dan para Calegnya tidak ada lagi (baca: BPP dan sisa suara terbesar). Pemilu 2019 yang akan datang akan menggunakan Sistem Divisor sebagai metode baru dalam penghitungan suara menjadi kursi menggantikan Sistem Kuota Hare yang telah mengakar dalam sejarah Pemilu Indonesia. Sistem Divisor yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 adalah varian Sainte Lague, yang memakai rumus pembagi berangka ganjil: 1; 3; 5; 7; dst (lihat Pasal 420 Ayat 2).

Dengan metode Sainte Lague, dapat diduga, Partai Politik dan para Calegnya akan mengikuti logika akumulatif. Ketiadaan panduan mengharuskan Partai Politik dan para Calegnya berjuang mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Dengan sendirinya, kompetisi antar Partai Politik berjalan ketat dan keras mengikuti alur kompetisi di internal Partai Politik yang sudah duluan berlangsung, sebagaimana menjadi ciri khas Sistem Daftar Terbuka berdasarkan suara terbanyak.

Implikasi negatif dari Sistem Daftar Terbuka berdasarkan suara terbanyak adalah munculnya persaingan tidak sehat sesama Caleg di internal Partai Politik, yang berpotensi menghilangkan suara Partainya dalam Pemilu. (Secara global, Sistem Daftar Terbuka berdasarkan suara terbanyak ditandai oleh fragmentasi di internal Partai Politik). Potensi hilangnya suara Partai tentu saja adalah juga kerugian bagi para Calegnya. Bukan hanya Indonesia, Brasil pun mengalami hal serupa. Jika Caleg di Brasil mengampanyekan untuk tidak memilih partainya apabila pemilih tidak memilih sang Caleg, maka dalam kasus Indonesia terjadi hal serupa. Di mana seorang Caleg lebih menyarankan kepada pemilih untuk memilih Caleg dari Partai Politik berbeda, ketimbang menyuruhnya memilih Caleg lain di internal Partainya.

Metode Sainte Lague, yang dinamai sesuai nama penemunya, Andre Sainte Lague, adalah metode penghitungan suara yang dianggap lebih adil dalam mengonversi suara menjadi kursi di sebuah Dapil. Tetapi, di sisi lain, dengan metode penghitungan suara baru itu juga membuka peluang meningkatnya biaya politik (atau politik berbiaya tinggi) karena Partai Politik, terlebih Calegnya, tak lagi punya panduan. Mereka tak punya perkiraan berapa suara yang harus diraih sehingga dapat terpilih. Diperparah lagi jika Caleg Partai tidak punya “kantong suara” pemilih tertentu. Yang terakhir ini mendapatkan pembenarannya karena Caleg Partai tidak lain adalah floating elite, elite mengambang.

Tentu saja, serangkaian implikasi, konsekuensi, dan kenyataan politik yang ada mengharuskan bagi Partai Politik, dan para Calegnya untuk melakukan konsolidasi internal lebih jauh, lebih dalam, dan lebih substantif agar mampu melewati medan Pemilu yang semakin keras, untuk tidak mengatakannya lebih kompetitif. Karena itu, ketimbang membiarkan kenyataan politik semakin menampakkan faktanya, aktor-aktor di dalam Partai seharusnya memiliki kesadaran politik baru bahwa satu-satunya cara agar dapat selamat dari medan Pemilu adalah dengan mensolidkan diri bersama Caleg lain di internal Partai. Kampanye bersama-sama para Caleg Partai di hadapan massa-pemilih selama proses Pemilu, atau bersama-sama berkunjung ke Dapil dan berdialog dengan warga masyarakat selama kampanye berlangsung misalnya, adalah contoh dan cara paling elegan yang dapat dilakukan oleh Partai Politik, dan sekaligus untuk menghindari politik tidak sehat (baca: saling bunuh karakter antar Caleg sesama Partai) seperti selama ini.

Oleh Risal Suaib,

Pemerhati Pemilu. Anggota IKAPOL Fisip Unhas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *