Pemilih Berdaulat Jika Data Pemilih Akurat

Kurang demokratis apa negara ini, pemilunya tidak melupakan nenek moyang dan ramah anak-anak kecil. Buktinya, lihat saja pada saat pemilu, arwah alam ghaib pun tetap diundang ke TPS, anak belum cukup umur tidak hanya dimobilisasi ikut kampanye tapi juga bisa ikut memberikan suara di TPS. Itu terjadi lantaran nama-nama mereka masih tertera di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Buruknya kualitas pemutakhiran data pemilih tentu biang keladinya.  Tulisan kali ini berangkat dari pengalaman merantau di tanah kelahiran Panglima Besar Jenderal Soedirman, Purwokerto. Kids jaman now menyebutnya Puertorico. Kampungnya Zaskia Gotik, Cici Tegal dan Kasino Indro. Alkisah di Negeri Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen (Barlingmascakeb) sudah menyelenggarakan Pilkada serentak 2016 kemarin. Cukup banyak isu demokrasi dan kepemiluan yang bisa dijadikan pembelajaran bersama. Patut pula saya memberi apresiasi kepada mitra kami dari KPU dan Panwaslu setempat yang tekun berbagi keluh kesah dengan akademisi mengenai kiat mensukseskan pesta demokrasi.

Isu yang tidak kalah menarik menjelang Pilkada adalah tahap Pemutakhiran Data Pemilih. Pemilih berdaulat manakala berada di lokasi pada hari H pemungutan suara, sehat jasmani rohani, rasional, aktif mengikuti kampanye dan informasi politik, sudah memiliki pilihan politik. Tapi Semua itu akan sirna tiada arti manakala pada saat datang ke TPS ternyata anda tidak terdaftar. Terpaksa harus menunggu mengisi daftar pemilih tambahan, itupun jika quota kertas suara masih tersedia. Artinya untuk menegakkan motto: “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” sebagai slogan KPU hari ini hendaknya dimulai dari Kedaulatan data pemilih.

Kedaulatan Data Pemilih

LSM (Partnership) Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan menjelaskan pengertian daftar pemilih akurat dalam arti luas memiliki tiga aspek yaitu cakupan, kemutakhiran dan akurasi (Ramlan Surbakti Dkk. 2011:17) Cakupan menyangkut seberapa luas jangkauan pendataan pemilih. Menyasar daerah kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Aparatur yang melakukan pendataan sengaja dirancang menjangkau semua wilayah daerah dengan bantuan lembaga local seperti RT dan RW di desa.

Kemutakhiran membicarakan bagaimana kualitas kebaruan data pemilih. Kita perlu tahu bahwa jarak antar waktu seperti beberapa bulan saja dapat membuat data penduduk berubah. Penduduk yang melakukan urbanisasi, meninggal dunia atau baru memasuki usia pemilih pemula adalah bentuk kebaruan data yang mudah terjadi dalam waktu singkat. Akan jauh lebih kompleks jika pemutakhiran data tidak dilakukan dalam hitungan tahun. Pada beberapa pillkada, sering kemutakhiran data tidak sesuai dengan tahun penyelenggaraan. Terkadang berjarak 2 hingga 3 tahun. Karenanya pemilih siluman banyak muncul dikemudian hari. Kerumitan ini akan semakin parah jika tingkat kesalahan data DP4 dari Pemerintah Daerah yang melebihi 3% dari total penduduk. Terdapat puluhan ribu warga harus didata ulang oleh PPDP dengan waktu dan SDM terbatas.

Pengertian Akurat berarti metode input, pencatatan, pengolahan dan penyimpanan data harus akurat. Harus teliti menulis nama, alamat dan tahun lahir. KPU dan Panwas sering ribut ketika menjumpai ada banyak nama yang sama di DPT. Dicurigai sebagai pemilih ganda atau input data yang salah. Dari evaluasi pilkada Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara menunjukkan terdapat beberapa kesalahan seperti rancangan program olah data yang tidak sempurna,  kesalahan petugas pengimput data. Gagalnya program computerisasi data pemilih membuat data yang sudah diperbaharui Petugas Pemutakhir Data Pemilih (PPDP) harus diinput dengan metode lama; ketik manual. Betul-betul menguras emosi dan energy penyelenggara.

 Stelsel Aktif beraroma Stelsel Pasif

Terdapat dua cara pemutakhiran pemilih. Yaitu stelsel pasif dan aktif. Kedua cara ini menekankan perbedaan tingkat keaktifan pemilih berpartisipasi dalam proses pemutakhiran. System pemutakhiran pemilu dapat dikatakan aktif apabila penyelenggara Pemilu (KPU) hanya memiliki kewajiban mengumunkan daftar pemilih sementara. System ini sangat membutuhkan keaktifan masyarakat menanggapi, mencermati dan melaporkan data diri manakala terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan data sebagaimana diumumkan. Laporan ini menjadi masukan memutakhirkan data pemilih. Sebaliknya stelsel pasif menempatkan warga Negara secara pasif sementara penyelenggara pemilu yang aktif mengecek data pemilih di kediaman masing-masing.

Hal itu terjadi karena undang-undang mewajibkan KPU harus mengambil basis data DP4 dari pemerintah. Sekalipun KPU sendiri masih memiliki database pemilih dari pemilu atau pilkada sebelumnya yang telah dimutakhirkan dan biasanya lebih akurat dari yang tersedia dari pemerintah. Lemahnya akurasi data pemerintah karena data kependudukan juga mengandalkan keaktifan warga sendiri mengurus dokumen kependudukan berupa KTP dan KK. Pemerintah hanya menyediakan infrastruktur, sdm, regulasi dan prosedur pendataan penduduk. Dindukcapil bertugas mendata warga yang datang berdasarkan registered population atau formal registered. Datanya lengkap termasuk nama lengkap, NIK, tanggal lahir, anggota keluarga, alamat lengkap. Kelemahanya adalah kebaruan data tergantung seberapa rutin Dindukcapil mendata dan seberapa aktif warga mendaftarkan diri. Cukup sering kita melihat warga yang ada secara fisik tapi tidak punya NIK, warga yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, masuk usia pemilih pemula, tapi belum terdaftar dari Dindukcapil.

Karenanya Indonesia secara de jure menuntut KPU harus menjalankan kedua-duanya. KPU harus mengumumkan DP4 pemerintah di tempat-tempat strategis sambil menunggu laporan sekaligus harus mendata door to door ke rumah-rumah warga. Jadilah KPU pusing tujuh keliling menjalankan Rejim Stelsel aktif Beraroma Stelsel Pasif. Menerima data awal dan disaat yang sama dituntut memperbaharui data pemilih. Padahal kita tahu jumlah pemilih itu bisa ratusan ribu hingga jutaan. Ditambah lagi dengan keterbatasan dana, personil dan waktu serta kendala teknis lainnya.

Terbatasnya kualitas data pemerintah membuat KPU kesulitan memperbaharui data pemilih dalam jumlah besar. Fenomena banyaknya Ghost voters (pemilih siluman), belum cukup umur, sudah masuk usia pemilih pemula, sudah meninggal, berpindah tempat tinggal, terdaftar di banyak tempat, beralih profesi menjadi TNI/Polri, adalah daftar masalah yang sering muncul. Terkadang sedih melihat komisioner KPU disalahkan dari banyak pihak seperti Pemkab, Pemdes, Panwas, Partai jika data tidak akurat. Faktor lain juga berasal dari keterlambatan pembentukan PPDP dan Panwas ketika masa pemutakhiran data pemilih berlangsung sehingga pengawasan lemah. Keterlambatan ini juga bisa diperburuk jika sikap pasif petugas yang hanya menunggu informasi dari desa/kelurahan.

Bisakah kita membantu?

Seumpama proyek KTP elektronik belum rampung sementara Pilkada serentak 2017 semakin dekat dan Pemilu serentak 2019 maka problem akurasi data pemilih ini masih mungkin terjadi. Hal ini dapat diperparah dengan pasifnya warga mengecek data pemilih yang diumumkan di tempat-tempat umum seperti kantor desa dan kelurahan, Pos Ronda, rumah RT dan RW dan lain-lain.

Kedepan yang patut dipikirkan adalah kembali menganut pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana dilakukan pada pemilu 2004 dengan asumsi program E KTP belum sukses secara nasional. Langkah selanjutnya menjadikan KPU sebagai pusat data pemilih dengan diberi sumberdaya dan waktu memadai memutakhirkan data pemilih. Karena itu perlu dilengkapi hardware dan software yang canggih dan mutakhir. Secara operasional dapat merintis kerjasama sharing data antara KPU, BPS dan Mendagri. Selanjutnya menata kelembagaan KPU dengan memperkuat divisi pendataan pemilih. Selama ini hanya menjadi sub bagian dari biro teknis informasi dan data dari bagian perencanaan.

Sebenarnya masih ada ruang untuk membantu pemerintah, KPU dan warga. Bukankah warga Makassar sebentar lagi akan mengelar Pilkada Walikota dan Gubernur. Ada pengalaman penulis sewaktu masih tinggal di Kota Makassar. Menjelang Pemilu 2004, saat itu bergabung di LSM Active Society Institute (AcSI)[1] . Waktu itu ada seoranga kawan pengurus membawakan compact disc (CD) yang berisi data pemilih sementara (DPS) dari KPU. Kawan tersebut meminta penulis membantunya mengecek data pemilih dengan data penduduk dari Kelurahan. Konon itu adalah tugas membantu kelurahan dan membantu salah satu partai peserta pemilu waktu itu. Bagi penulis, apa yang di lakukan kawan tersebut adalah contoh tindakan warga dan sekaligus kader partai yang hebat dan patut di contoh. Aktif mengecek data warga dan konstituen partainya. Bagi penulis, kerja-kerja riil tersebut patut ditiru oleh-oleh mahasiswa/Organ kemahisiswaan (Ilmu Politik) dan harus tahu betul proses-peoses kerja tersebut di atas. Berdasarkan pengalaman di atas, betul saja, baru setengah jam data tersebut kami pelototi, dengan mudah menemukan puluhan nama yang tidak terdata dan lain-lain.

Merujuk ke hal di atas juga, sekalipun tidak diperintahkan oleh UU namun partisipasi  pemilih (warga) sangat berhubungan dengan kepentingan partai untuk memenangkan pemilu. Namun tidak banyak partai yang  memiliki data anggota sehingga tidak maksimal mendorong kader, konstituen ataupun calon pemilih mendaftar dan menggunakan hak suaranya. Jika partai memiliki database pemilih maka terdapat panduan bagi pengurus partai dari level dusun/ranting hingga kecamatan untuk meneliti data tersebut. Aktivasi kader akan lebih produktif jika terlibat memastikan konstituennya terdaftar di DP4. Jika tidak maka kader partai bisa segera membantu mengurus pendaftaran pemilih tersebut. Kerja simultan seperti ini bisa meminimalkan celah kesalahan data pemilih nantinya.

Pengalaman lainnya di tahun yang sama menjelang Pemilu, tepatnya sore hari di kafe Phoenam Makassar, beberapa pengurus Masika ICMI Makassar berbincang santai dengan Kanda Magbul Halim dan Kanda Mappinawang (Komisinoer KPU Kota Makassar) waktu itu. Mereka mengeluhkan sulitnya memutakhirkan data pemilih karena minimnya dana dan pasifnya masyarakat mengecek data pemilih yang telah diumumkan. Spontan pengurus Masika ICMI waktu itu memberi ide bagaimana kalau hal tersebut kami bantu ? dengan cara KPU cukup berikan compack disc (CD) data pemilih. Kemudian buat iklan kecil di Koran tentang layanan pengecekan data pemilih. Warga cukup kirim sms nama lengkap, NIK dan alamat lengkap ke nomor Relawan yang tertera di iklan. Relawan akan membalas sms warga yang menginformasikan status terdaftar tidaknya, dan lokasi TPS pencoblosan. Walhasil hasil dari bincang-bincang ringan tersebut kawan-kawan Masika ICMI diberi ruang untuk terlibat dalam verifikasi terkait Data Pemilih.

Dua cerita di atas hanyalah sebagai gambaran bagaimana bentuk-bentuk partisipasi aktif warga dengan cara yang paling mudah untuk membantu penyelenggaraan Pilkada sekaligus sebagai bentuk melindungi hak pilih warga  agar terjaga dan terjamin.

Di era yang syarat Teknologi Informasi seperti sekarang, sebenarnya terbuka ruang yang lebar bagi “Kids Jaman Now” untuk berbuat lebih baik dan mutakhir dalam membantu warga mengecek data pemilih, misalnya dengan memaksimalkan Sosial Media (FB, Twiter, LINE dll). Kerja-kerja riil yang berbasis kesukarelaan seperti contoh di atas dapat di mulai dengan segelas kopi dan pisang goreng sambil mendiskusikan apa model atau skema kerja yang tepat untuk “Kids Jaman Now” dalam menjaga hak-hak warga dalam konteks politik elektoral. Wassalam.

[1] NGO local yang di dirikan oleh Kanda Tommy S Yulianto, Ishak Salim dan lain-lain.

 

Oleh : Andi Ali Said Akbar

(Dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman/  Anggota Ikapol Fisip Unhas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *