Politik Pembangunan dan Konsolidasi Sumberdaya Era Pos-Neoliberalisme (Bagian Kedua)

Di bagian pertama tulisan ini, penulis telah menjelaskan sejarah krisis rezim neoliberalisme. Krisis tersebutlah yang di kemudian hari melahirkan serangkaian inisiatif penelitian yang menjadi pondasi kebijakan pembagunan di ASIA, khususnya di Indonesia. Pada bagian kedua tulisan ini akan menceritakan langkah-langkah korporasi di bawah payung neoliberalisme untuk mengobati luka mereka pasca krisis 2008.

Bagian kedua tulisan ini juga ingin menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan nasional yang berjalan saat ini di Indonesia bukanlah sesuatu yang lahir dari kebutuhan masyarakat, tapi upaya konsolidasi besar-besaran yang rezim neolib lakukan untuk menghimpun kembali kekuatan mereka.

Vaksin Krisis Berbungkus Pembangunan

Menyadari pasar obligasinya hancur, korporasi transnasional (TNC) segera melakukan konsolidasi guna memperbaiki diri. Dari serangkaian pertemuan tingkat global, sebut saja G20, muncul gagasan untuk melakukan serangkaian penelitian sebagai pondasi baru struktur penghisapan sumberdaya yang porak pranda pasca krisis. Untuk menjalankan agenda tersebut, beberapa lembaga consultan ternama mulai mempekerjakan sejumlah akademisi dan peneliti profesional.

Salah satu lembaga konsultan itu adalah ERIA. Tidak cukup setahun, lembaga ini telah menyelesaikan penelitian mereka dan melahirkan dokumen bernama The Comprehensive Asia Development Plan-CADP untuk mendorong desain spasial infrastruktur ekonomi dan penempatan industri di kawasan Asia. Menurut Dian Yanuardy, rezim neolib mengamblil langkah tersebut guna memperdalam integrasi industri ke dalam sumberdaya serta mempersempit gap pembangunan yang terjadi.[1]

The World Bank Group pun tidak mau ketinggalan. Selang beberapa bulan, lembaga donor tersebut segera menerbitkan Reshaping Economic Geography di dalam laporan tahunan mereka (World Development Report pada 2009). Dokumen ini kemudian mendorong langkah agglomerasi untuk mengarahkan bisnis korporasi menuju Asia Timur.[2]

Selesai dengan dua penelitian berikut kuasa pengetahuan sebagai legalitasnya, rezim neolib segera menjalankan serangkaian penelitian lanjutan yang lebih spesifik di kawasan ASEAN. Oktober 2010, ERIA mempublikasikan CADP dan Masterplan on Asean Connectivity di hadapan publik sebagai kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur yang ‘wajib’ negara Dunia Ketiga di kawasan ini kerjakan. Berbagai inisiatif pembangunan tersebut oleh Pemerintahan Indonesia sebut-sebut sebagai “Pembangunan infrastruktur” untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, setahun sebelumnya, ERIA melalui Boston Consulting Group, melahirkan dokumen bernama Indonesia Economic Development Corridors (IEDCs). Dengan senang hati, Pemerintah Indonesia menyambut baik dan menggunakan IEDECs sebagai acuan kebijakan pembangunannya. Implikasi dari kebijakan Pemerintah Indonesia mengadopsi IEDCs ini (kurun 2009 hingga 2011) telah melahirkan sejumlah inisiatif kegiatan sebagai pra-kondisi menuju agenda besar berikutnya. Paling tidak ada empat inisiatif Pemerintah yang berjalan antara lain:

Disadur dari presentasi Dani Yanuardy di Dialog Kebijakan yang dilaksanakan INFID di Yogyakarta pada Februari 2014.

 

Bersamaan dengan berjalannya inisiatif di atas, pada 2011, Koordinator Kementrian Urusan Ekonomi mengadopsi dokumen IDECs dalam menyusun MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pemerintah Indonesia pun secara resmi meluncurkan MP3EI pada Mei 2011 dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kertas kebijakan ini diikuti dengan pembentukan KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Oleh karena Indonesia terlanjur menjadi salah satu negara penganut neoliberalisme, watak pemerintahannya pun bercorak ideologi yang sama. Maka dibuatlah struktur KP3EI ini segaris dengan struktur yang ada di Pemerintahan tingkat nasional. Dengan demikian, pejabat negara di dalam struktur pemerintahan secara otomatis menjadi panitia pelaksana MP3EI.[3]

Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.

Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan USD $460 miliyar untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi.” Potongan pidato Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief Executife Officer (CEO) APEC, Nusa Dua Bali, 6 Oktober 2013.

Tahapan perencanaan nasional a la neliberalisme di Indonesia yang berjalan hingga saat ini semakin mempertegas apa yang Foucault maksud sebagai realitas yang diciptakan oleh kekuasaan melalui produksi pengetahuan dalam bentuk wacana dominan pembangunan. Baginya, pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan yang ada. Kekuasaan lah yang menentapkan standar dan mekanisme pembangunan yang ideal—menentukan pencapaian kebenaran dengan menetapkannya secara teknis dan prosedural. Kekuasaan pula lah yang memperkuat posisi lembaga formal seperti universitas/perguruan tinggi, lembaga konsultan, lembaga penelitian dan lembaga formal lainnya agar bisa menyatakan kebenaran wacana yang dianggap benar oleh pemegang kuasa. Kekuasaan yang Foucault maksudkan dalam konteks ini bukan hanya kekuasaan negara, tapi juga meliputi kekuasaan yang menjamin “normalitas”, “regulitas” dan “familiaritas”. Walaupun peran negara sangat penting, tapi kekuasaan untuk menjamin normalitas itu jauh lebih dari sekadar kekuasaan negara. Alasannya, kekuasaan negara tidak meliputi seluruh kekuasaan yang aktual. Implikasinya, ketika negara ingin dioperasikan secara efektif maka negara harus menggunakan relasi kekuasaan yang sudah ada di masyarakat seperti relasi gender, keluarga, teknlogi, tubuh dan seksualitas.

Lebih jauh, Brigg dalam bukunya berjudul Post-Development, Foucault and the Colonisation Metaphor (2002) menekankan dua konsep utama yang menjadi  kunci gagasan Foucault mengkritisi pemikiran modern, yakni dispositif dan normalisasi.[4] Dispositif dapat dikongkritkan sebagai aparatur sosial yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Kuasa dispositif ini bekerja melalui normalisasi, bukan menggunakan perangkat penindasan dan praktik represif. Tujuan normalisasi pada dasarnya sama yakni untuk mempertahankan kekuasaan melalui tindakan yang positif dan produktif.[5] Jadi kehidupan diatur dan ditata sedemikian rupa agar masyarakat hidup dalam kontrol dan kedisiplinan. Singkatnya, jika individu dalam masyarakat ingin hidup baik dan normal, ikuti lah ‘kebenaran’ wacana pembangunan a la Barat—kemajuan infrastruktur sebagai barometer kemajuan ekonomi, politik dan moderennya sebuah bangsa.

Dari kritik kelompok post-developmen di atas, tampaklah sudah wujud asli pembangunan model neoliberalisme di Indonesia. MP3EI tidak lain hanyalah kedok untuk mengkonsolidasikan sumberdaya agar lebih mudah bagi korporasi melakukan pengerukan di Nusantara  ini. Oleh rezim neolib, Perencanaan Nasional dikemas semoderen mungkin menggunakan prinsip-prinsip populis seperti demokratis, desentralisasi, pemberdayaan, partisipasi dan akuntabel agar tampak normal. Langkah ini tentunya disokong oleh kekuasaan dan perangkat yang menjadi pembenar wacana kekuasaan seperti ERIA, Boston Consultant dan The World Bank Group. Normalisasi yang kemudian mengantarkan masyarakat umum untuk menerima MP3EI sebagai sebuah keharusan sejarah di dalam tahapan pembangunan masyarakat moderen.

Ibarat jalan tol, rezim neolib pun mulai memetakan ulang Indonesia menggunakan pendekatan pasar. Layaknya sebuah kue, mereka membagi Nusantara ke dalam 6 koridor ekonomi yang nantinya akan saling terhubung satu sama lain. Adapun pembagian koridor tersebut meliputi Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Nusa Tenggara dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. Dari pemetaan tersebut—entah bagaimana datangnya atau mereka lupa dengan prinsip-prinsip populis mereka sendiri—muncul sederetan menu pembangunan tanpa melibatkan masyarakat di dalam penggalian potensi ekonominya.

Arturo Escobar, salah satu pakar teori pembangunan (pendekatan depedensia) yang coba mengembangkan gagasan Foucault tentang relasi kuasa untuk mengkritisi wacana pembangunan dewasa ini. Dia berpendapat bahwa pembangunan merupakan produk modernitas negara-negara Barat yang perannya sebagai wacana kuasa (Barat). Dengan demikian, lahirlah relasi kekuasaan antara mereka (negara-negara Barat) dengan  negara Dunia Ketiga.

“… development can be described as an apparatus (dispositif) that links forms of knowledge about the Third World with the deployment of forms of power and intervention, resulting in the mapping and production of Third World societies. In other words, development is what constructs the contemporary Third World, silently, without our noticing it. By means of this discouse, individuals, governments and communities are seen as ‘underdeveloped’…”.[6]

Dengan meminjam gagasan Foucault, Escobar juga Masour Fakih secara apik membedah wacana modernisme menggunakan pendekatan post struktural untuk menelanjangi relasi kuasa dan pengetahuan di balik teori besar pembangunan. Keduanya melihat pembangunan sebagai aparatur sosial (dispositif) yang membentuk pengetahuan tentang Dunia Ketiga dan memberi arahan kepadanya tanpa kita dapat mengajukan pendapat apapun. Dugaan  keduanya tentunya cukup beralasan—walaupun masih ada beberapa penggiat teori pembangunan yang membantah pendekatan post development ini karena dianggap telah megeneralisir konteks pembangunan Dunia Ketiga.[7] Apalagi jika melihat urutan sejarah lahirnya MP3EI sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sebenarnya absen dari konteks lokalitas dan nilai gunanya di masyarakat.

Hemat penulis, pertanyaan yang penting untuk diajukan kepada Gillian Hart[8], sebagai penentang kelompok pendekatan post development, adalah seberapa besar akses individu untuk bisa mengakses perencanaan pembangunan di konteks perencanaan Insonesia? Apakah semua usulan pembangunan infrastruktur di MP3EI mewakili kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan? Apa manfaat langsung smelter nikel bagi aktifitas pertanian penduduk Bantaeng yang mayoritas petani subsisten?

Kini akan semakin tampak bahwa memang hanya ada beberapa manusia saja yang mengatur kebutuhan manusia yang lain untuk meloloskan kepentingan korporasi. Konspirasi rezim neoliberalisme terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia bukanlah cerita dongeng, apalagi ketakutan yang dilebih-lebihkan.

[Bersambung]

[1] Yanuardy merujuk dua kata kunci dalam dokumen yang penting menjadi catatan yakni production block dan sevice link. Kedua konsepsi ini diinspirasi oleh praktik jaringan produksi internasional yang dirancang oleh korporasi multinasional seperti Jepang, Korea, Taiwan, Amerika dan Australia.

[2] Dokumen mendorong pembentukan koridor-koridor ekonomi di kawasan Asian di antaranya yakni GMS (Great Mekong Subregion) China, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand; IMT-Indonesia, Malaysia, Thailand; dan BIMP-Brunei Darussalam, Indonesia, Philippina.

[3] Adapun struktur segaris yang dimaksud yaitu Presiden sebagai Ketua KP3EI dengan wakil presiden selaku Wakil Ketua KP3EInya. Mentri Perekonomian pun dapat bagian sebagai Ketua Harian yang dibantu oleh Ketua Harian 1 dan Ketua Harian 2 masing-masing dipegang oleh Kepala Bappenas dan Ketua Komite Ekonomi Nasional.

[4] Dispositif merujuk pada rangkaian kompleks antara elemen  kesadaran dan materi seperti wacana, institusi, peraturan, hukum, ukuran administratif, pernyataan ilmiah, maupun posisi filosofis dan moral.

[5] langkah-langkah normalisasi menurut Foucault (Brigg, 2002: 427): 1. dipositif mengarahkan tindakan individu pada seluruh bidang pembandingan; 2. dispositif membedakan individu satu dengan individu lainnya berdasarkan wacana sipositif; 3. individu harus mengikuti seluruh wacana kebenaran sebagai sebuah acuan rata-rata untuk dihargai masyarakat; 4. sipositif mengukur kemampuan individu dalam bentuk kuantitatif dan bersifat hierarkis, suatu tingkatan keadaan individu. Dengan kata lain individu ditempatkan dalam label-label yang menunjukkan kepatuhan pada wacana kebenaran; 5. dispositif memberika batasan yang akan mendefinisikan perbedaan dalam hubungan dengan semua perbedaan yang lain di mana di luar batasan itu akan disebut sebagai abnormal.

 

[6] Escobar, A. 1992. “Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements”, Social Text.

[7] Misalnya Jan Nederveen Pieterse (1998) dalam tulisannya yang berjudul “May Paradigm or Yours? Alternative Development, Post−Development, Reflexive Development. Development and Change”, menegaskan pendekatan post developmen yang melakukan homogenisasi dan esensialisasi terhadap pembangunan. Kemudian disusul artikel Aram Ziai berjudul “Beyond Neoliberalism? Development Debates in Historical and Comparative Perspective” yang menilai pendekatan post developmen mengandung kontradiksi dan distorsi pemikiran Foucault, khususnya terkait relasi kuasa.

[8] Kritik dilontarkan Gillian Hart (2004) dalam tulisan berjudul “The Ambivalence of Post−Development: Between Reactionary Populism and Radical Democracy” menganggap post developmen salah dalam memahami dimensi relasi kuasa dalam pembangunan dengan mempersepsikan kuasa sebagai satu yang bersifat top down, mengalir tunggal dari atas ke bawah.

Penulis

Agung Prabowo, S.IP

Peneliti INSIST

One thought on “Politik Pembangunan dan Konsolidasi Sumberdaya Era Pos-Neoliberalisme (Bagian Kedua)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *