Politik Pembangunan dan Konsolidasi Sumberdaya Era Pos-Neoliberalisme

Bagian Pertama dari tiga bagian

Untuk kesekian kalinya rezim neoliberalisme membuka kartu sialnya, krisis. Bermula dari praktik perdagangan derivatif ‘rumit’ oleh sejumlah perusahaan perbankan di AS, rezim oligarki neolib mengantarkan dunia pada krisis ekonomi skala global. Pasar derifatif ini oleh ekonom sengaja dibuat rumit agar tidak banyak orang mempelajarinya dan mereka bisa tetap mendapat gaji tinggi dibanding profesi lain. Walaupun sistem dominan telah berkali-kali datang ke ahli nujum, dukun intelektual hingga peramal profesional untuk mencari tahu kemungkinan usia bangunan ekonomi mereka, tetap saja krisis jadi kartu yang rutin muncul sejak 1930an hingga 2008. Dari serangkaian krisis yang terjadi, krisis 2008 akan penulis gunakan untuk menarasikan konteks awal tulisan ini sebelum lebih jauh melihat politik pembangunan dan perang perebutan sumberdaya oleh korporasi dunia di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.

Perdagangan Paling Berisiko Dalam Sejarah Kapitalisme

Layaknya lumut di dinding sumur, sektor perbankan di AS menjelma sebagai korporasi raksasa dan menciptakan bangunan ekonomi yang rapuh dan rakus uang. Dari catatan Bank Sentral AS menyebutkan, pada periode 1980 hanya 10 persen saja korporasi yang bergerak di sektor finansial, kemudian pada 2007 meningkat menjadi 40 persen. Dengan cepat sektor tersebut merajai perekonomian di AS. Dalam kurun waktu kurang lebih dua dekade, antara 1990 hingga 2007, perekonomian AS pun bertumpu pada korporasi keuangan sebagai penggerak utamanya. Pertumbuhan tersebut sayangnya berbanding terbalik dengan jumlah korporasi di sektor riil yang memperdagangkan barang.

Konsolidasi yang kuat di sektor perbankan dalam prosesnya berjalan dengan sejumlah tahapan sistemik sebelum mendominasi perekonomian AS. Sudah umum di negara-negara berwatak neolib bahwa korporasi bergerak dengan dukungan struktur politik dan sosial di satu negara. Melalui negosiator, pelobi dan janji-janji kemewahan, mafia perbankan berhasil masuk ke dalam proses konversi kebijakan dan mendorong sejumlah deregulasi sektor perbankan AS untuk kepentingan mereka. Ada kebijakan yang mendukung sistem perbankan rezim neolib dan sengaja meniadakan kebijakan untuk mengatur praktik perbankan baru—yang mungkin saja berisiko merusak perekonomian.

Salah satu praktik perdagangan paling berbahaya dan berisiko dalam sejarah ekonomi AS adalah jual beli obligasi, salah satunya CDO (Collateralized Debt Obligation)—bentuk lain dari pasar derivatif. Walaupun sejumlah ekonom, akademisi dan pengamat sebenarnya telah mengetahui risiko perdagangan CDO terhadap perekonomian AS bahkan perekonomian dunia, anehnya Pemerintahan Bush tidak mengaturnya di dalam regulasi. Praktik perdagangan CDO yang bebas dan tidak terkontrol menyebabkan jumlah transaksi investasi dalam bentuk CDO terus meningkat hanya dalam tiga tahun. Peningkatan ini tampak jelas antara tahun 2000 hingga 2003 ketika jumlah pinjaman hipotek di AS meningkat hingga empat kali lipat. Penggelembungan jumlah CDO yang tidak terkontrol sama sekali oleh regulasi AS mengakibatkan terjadinya hipotek subpreme sebagai kontradiksi pasar ini.

CDO sebagai bentuk lain transaksi di pasar derivatif yang rumit menurut hemat penulis terlalu berlebihan. Selama ini pakar-pakar ekonomi dan profesi serupa lainnya dengan sengaja menggunakan istilah “rumit” hanya untuk menutupi praktik kejahatan perbankan saja. Dengan dalih penanganan komprehensif, risiko yang terukur, terkontrol dan sebagainya seolah ingin menunjukkan para ekonom bekerja begitu profesional dan memiliki kemampuan lebih dari profesi lain dan masyarakat awam tidak mungkin bisa memahami praktik ekonomi yang berjalan. Padahal, tidak perlu sekolah setinggi-tinggi di universitas sekelas MIT atau Harfard untuk memahami absurditas model perdagangan derivatif berwajah COD ini. Cukup coba bermain poker online saja.

Di pasar tradisional, saat sorang pembeli rumah akan membayar utang (cicilan) mereka setiap bulannya ke bank pemberi pinjaman, sehingga uang pembayaran akan lansung masuk ke pemberi pinjaman, dalam hal ini bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam transaksi pasar tradisional ini, dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai utang bisa terbayar. Dari situ pemberi pinjaman mulai berhati-hati dan mengubah model transaksinya ke model obligasi. Di pasar derivatif, rantai sekuritas secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut. Pemberi pinjaman menjual hipotek[1] yang mereka kumpulkan dari pembeli kepada bank investasi. Bank investasi kemudian menggabungkan ribuan hipotek dan pinjaman lainnya seperti kredit mobil, kredit biaya pendidikan dan tagihan kartu kredit sehingga menciptakan derivatif rumit yang disebut CDO atau obligasi utang. Belum selesai di situ, bank investasi masih akan menjual CDO ini kepada investor.[2]

Tidak bermaksud untuk menyepelekan istilah, hipotek ini bisa saja diartikan sebagai kemungkinan membayar utang. Kumpulan kemungkinan inilah yang kemudian dijual oleh kreditor kepada bank investasi. Karena sifatnya kemungkinan, bisa jadi utang terbayar, bisa jadi tidak. Semua sangat dipengaruhi oleh perubahan inflasi, daya beli dan sebagainya. Di sini sebenarnya sudah tampak risiko memperdagangkan hipotek. Regulasi yang lemah menjadikan masing-masing mata rantai sekuritas AS tidak lagi memperdulikan risiko tidak dibayarnya utang ataupun kemungkinan hilangnya daya beli sehingga peminjam tidak dapat mengembalikan uang. Kreditor pun tidak segan-segan memberikan pinjaman dengan syarat lunak.

Bangunan ekonomi AS semakin berisiko setelah korporasi asuransi turut masuk dalam rantai sekuritas perdagangan CDO. AIG, salah satu korporasi asuransi terbesar dunia saat itu, melakukan banyak penjualan derivatif yang disebut sebagai Credit Default Swap-CDS (pertukaran kredit). Cara kerja CDS  layaknya polis asuransi, jadi investor pemilik CDO akan membayar premi empat bulanan kepada AIG sebagai jaminan perusahaan asuransi ini yang akan membayar semua kerugian ketika CDO milik investor gagal. Sedikit berbeda dari pasar derivatif lainnya, CDS yang AIG miliki ini bisa diperdagangkan kembali ke sejumlah spekulator—mempertaruhkannya dengan CDO yang sebenarnya tidak dimiliki spekulator. Oleh karena tidak ada regulasi yang mengatur pasar derivatif model baru ini, AIG pun merasa tidak perlu memperhitungkan risiko kerusakan pada CDO karena sudah pasti pemerintah AS yang akan membantu menyediakan uang tunai untuk menyelamatkan mereka. Sembari menunggu waktu kehancuran CDO, AIG justru menikmati hasil CDS mereka dengan meningkatkan bonus bagi pekerjanya sehingga pengeluaran perusahaan menjadi sangat besar.[3]

Pada Maret 2008, penyitaan rumah di AS meningkat tajam karena peminjam tidak dapat membayar tagihan mereka. Pemberi pinjaman tidak bisa lagi menjual pinjaman mereka kepada bank investasi karena pinjaman berbuntut kegagalan. Pasar CDO hancur dan meninggalkan bank investasi memegang ratusan miliyar dolar dalam bentuk pinjaman, CDO dan real estate—yang sudah tidak bisa mereka jual lagi ke bank investasi. Kejadian ini pun segera diikuti dengan petaka krisis.

Di tahun yang sama, Bear Stearns (salah satu bank investasi AS) kehabisan uang dan terpaksa dijual $2 USD per saham kepada JPMorgan Chase & co dengan jaminan darurat $30 miliyar dari Federal Reserve (Simpanan Negara). Kemudian pada 7 September 2008, Hendry Paulson (Menteri Keuangan AS saat itu) mengumumkan bahwa negara mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac, dua perusahaan peminjam uang kelas kakap untuk diselamatkan dari kehancuran—walaupun akhirnya dinyatakan bangkrut pada bulan Juli 2008. Dua hari kemudian, Lehman Brothers mengumumkan kerugian mereka sebesar $3.5 miliyar yang menegaskan jatuhnya saham mereka. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 12 September 2008, Lehman Brothers kehabisan uang diikuti dengan merosotnya semua industri investasi di AS. Tidak terkeculi Merril Lynch yang bernasib sama dengan Lehman Brothers yang berada di ambang kegagalan. Saham Merril Lynch kemudian dibeli oleh Bank of America, sedangkan Lehman Brothers menjual saham mereka kepada firma asal Inggris, Barclays—tanpa jaminan finansial sama sekali dari pemerintah AS.

Walaupun sektor finansial mengalami kebangkrutan dan terbukti gagal, anehnya Pemerintah AS melalui kebijakannnya justru mengeluarkan kebijakan bail-out besar-besaran terhadap korporasi  perbankan yang bangkrut akibat krisis. David Mc Nally memperkirakan Bank Sentral AS mengeluarkan uang talangan sebesar AS $28-$29 triliun.[4] Bersamaan dengan itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan lain, economic austerity policy atau kebijakan pengetatan ekonomi—kebijakan anggaran ketat, kebijakan peningkatan pajak, kebijakan pemotongan anggaran layanan publik dan masih banyak lagi. Semua kebijakan rezim neoliberalisme tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kembali kekuasaan borjuasi pasca krisis 2008 dan tidak pernah mengembalikan uang masyarakat yang hilang begitu saja akibat krisis.

Sejak korporasi perbankan menciptakan pasar CDO, negara tidak membuat regulasi sebagai fungsi kontrol pasar berisiko ini. Bahkan setelah krisis pun, industri perbankan mendapat perlakuan spesial dari regulasi keuangan pemerintah AS. Sementara sektor riil yang sanggup menciptakan nilai lebih tidak mendapat perhatian secara politik sama sekali.

Jejaring global korporasi perbankan menyebabkan krisis merembet ke seluruh penjuru dunia, khususnya di negara-negara tempat korporasi perbankan raksasa beroperasi. Korporasi yang tidak mengenal tapal batas negara dan memiliki cabang di seluruh dunia pun akhirnya mendapat dampak yang sama ketika krisis AS terjadi. Dibutuhkan pemulihan krisis secara  global, terkoordinasi dan sistematis untuk mengatasi krisis global tersebut. Lalu, langkah seperti apa yang rezim neolib lakukan untuk memulihkan krisis di Asia, khususnya di Indonesia?

[Bersambung…

[1] Surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor (pemberi pinjaman) dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga (KBBI).

[2]Dalam praktiknya, bank investasi membayar agen pemberi peringkat untuk melakukan evaluasi CDO untuk mendapat penilaian tertinggi yakni AAA—layaknya sertifikasi terhadap kumpulan CDO yang diperdagangkan. Sistem baru ini disebut Charles Ferguson sebagai “Bom Waktu” karena pemberi pinjaman dan bank investasi tidak lagi perduli apakah peminjam bisa membayar pinjaman beserta hipoteknya atau tidak, yang kemudian menjadikan pinjaman menjadi berisiko. Keduanya hanya menghitung berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari penjualan CDO dan agen pemberi peringkat tidak bertanggungjawab sama sekali dengan penilaian CDO yang mereka berikan.

[3]Ferguson menyebut angka $3.5 miliyar penghasilan 400 pegawai AIG hanya dalam kurun 2000-2007. Bahkan Kepala AIG, Joseph Cassano secara pribadi mendapat $315 juta di tahun-tahun tersebut.

[4]Coen Husein Pontoh, dalam buku Membedah Tantangan Jokowi-JK, Indoprogress, 2014.

Penulis

Agung Prabowo, S.IP

Peneliti INSIST

One thought on “Politik Pembangunan dan Konsolidasi Sumberdaya Era Pos-Neoliberalisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *