Catatan Sejarah Yang Menjarah Kebenaran

Ada beberapa hari besar di republik ini yang diperingati sebagai hari kepahlawanan. Dengan memperingatinya, kita dapat mengenali sejumlah peristiwa dan nama-nama pahlawan, pengkhianat maupun para korban. Sayangnya, jika kita membacanya tanpa melalui sumber-sumber sahih maka kita bisa tersesat dalam kebohongan cerita. Kebohongan itu dapat membutakan pikiran dan tindakan kita dalam menyikapi peristiwa-peristiwa masa lalu.

Di balik cerita kepahlawanan itu, kerap bertebaran kisah yang seringkali tak tercatat dalam buku sejarah dan arsip negara ini. Yakni cerita orang-orang biasa yang seringkali menjadi korban dari naiknya seorang menjadi hero, pahlawan atau sang penyelamat. Sebut saja pahlawan dari kerajaan Gowa-Tallo, yakni Sultan Hasanuddin yang dianggap telah melakukan perlawanan sengit dalam perang ‘Mengkasar’ pada tahun 1660-an melawan sekutu VOC-kerajaan Bone dan beberapa kerajaan lain di Indonesia bagian Timur.

Keberadaan Sultan Hasanuddin yang menurut pengakuan Speelman (Jenderal perang Belanda) adalah kurang cakap dan peragu itu kemudian tampil sebagai sang pahlawan. Sementara di sekelilingnya, ada orang lain seperti Karaeng Karunrung (Raja Tallo) yang justru lebih berperan dalam peristiwa bersejarah itu. Belum lagi peran orang-orang biasa yang terlibat dalam mengurusi aspek-aspek primer seperti perbekalan prajurit hingga peran perempuan-perempuan (isteri-isteri pasukan kerajaan Goa-Tallo) yang bersiap melakukan perlawanan jika para serdadu terdesak di istana kerajaan.

Bahkan, bila menelusuri lebih jauh alasan-alasan terjadinya peperangan sebagaimana dikemukakan dalam tulisan Leonard Y Andaya ‘the heritage of Arung Palaka: A history of South Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century, 1981’, pemerintahan Gowa-Tallo kala itu mempraktikkan sistem pemerintahan “Atasan-budak” atas posisi kerajaan Bone yang berhasil ditaklukkan akibat rentetan pemberontakannya atas dominasi Kerajaan Gowa-Tallo.

Konsep pemerintahan “atasan-budak” ini berbeda dengan “atasan-bawahan” di mana negara bawahan masih menjalankan pemerintahan secara mandiri namun mengakui berada di bawah kuasa Gowa-Tallo. Sementara “Atasan-Budak”, di mana “negara budak” adalah negara Bone menerima hukuman perbudakan dari Negara Gowa-Tallo yang kemudian harus mengabdi pada kerajaan itu.

Bentuk pengabdiannya adalah masuknya rakyat Bone dalam sistem perbudakan, melalui kerja paksa yang salah satu wujudnya adalah pembangunan kanal Tallo yang melibatkan puluhan ribu orang Bone hingga kalangan bangsawan mereka, yang kemudian menjadikan Arung Palakka bangkit melawan.

Jadi dalam putaran peristiwa di sekitar kehidupan seseorang (yang kemudian dicap sebagai Pahlawan oleh negara) sebenarnya juga bergelimpangan korban-korban yang boleh jadi telah melahirkan cap tersendiri dari mereka yang dikorbankan, yakni sebagai cap alternatif bagi tokoh mereka yang diperbudak dan melawan sebagai “pahlawan”.

Peristiwa lain yang juga sangat menarik untuk dilihat adalah seputar peristiwa 1960-an, di mana tujuh perwira menjadi korban pergolakan politik dan kemudian di cap sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa, yang oleh negara ini dinamakan G30S/PKI telah menyebabkan kematian ratusan ribuan anak bangsa dan penderitaan keluarga mereka selama puluhan tahun akibat cap “pengkhianat” bangsa yang dilekatkan negara kepada mereka.

Mereka yang tidak mati dalam peristiwa pembantaian itu namun masuk dalam cap “pengkhianat”, harus menanggung beban panjang sebagai “budak” penguasa/negara. Dalam buku “Tahun-Tahun yang Tak Pernah Berakhir” yang disunting oleh John Roosa, Hilmar Farid, dan Ayu Ratih tersebar ratusan cerita penyiksaan dan penghinaan dari mereka yang menjadi korban pelabelan itu.

Beberapa di antara cerita itu adalah proses-proses penangkapan yang sangat tidak manusiawi dan biadab dari bukan saja pihak militer dan kepolisian tetapi juga para milisi yang terbentuk akibat “fatwa” yang dikeluarkan dari institusi keagamaan tertentu.

Bahkan, ada banyak di antara mereka yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan pemenuhan seksualitas negatif mereka terhadap perempuan yang ditinggalkan oleh suami, ayah atau kakak mereka akibat ditangkap atau dibunuh (John Roosa, 2008 dan Singgih Nugroho, 2008).

Aksi penangkapan yang juga disebut sebagai “gerakan pembersihan” ini dilakukan dengan empat cara, yakni pertama, penangkapan langsung militer dan polisi dengan mengacak-acak rumah, membakar rumah, melakukan teror dan kekerasan. Kedua, penangkapan melalui gabungan massa partai dan ormas anti-PKI melalui aksi sporadis yang dipimpin oleh seorang “panglima” yang ditunjuk. Ketiga, gabungan militer, polisi, massa dan unsur pertahanan sipil dan keempat, melalui surat secara resmi.

Bagi para milisi, umumnya penangkapan dilakukan dengan metode pengejaran, pengeroyokan dan pembunuhan secara massal, pembakaran, pemerkosaan dan penjarahan bahkan seringkali milisi terbentuk dari gabungan antar-kampung bagi desa-desa di mana PKI adalah mayoritas.

Ada slogan dari milisi saat itu “Bunuh orangnya, ambil isterinya, bakar rumahnya, jarah hartanya” (Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah, 2005). Dalam kondisi gerakan pembersihan yang membabi buta ini tidak sedikit eksekusi yang salah sasaran akibat milisi tidak mengenali nama-nama yang sudah tersusun.

Cerita juga lahir dari para perempuan anggota Gerwani, yang oleh pemerintah dicap sebagai organisasi wanita yang terlibat dalam G30S/PKI (versi alternatif adalah G30-S seperti dalam buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto”, John Roosa, 2008) yang dalam catatan sejarah resmi dianggap perempuan kejam, menyilet jenderal, mempermainkan kemaluannya kepada kemaluan jenderal, melakukan tarian telanjang pada malam itu, dan banyak hal lain yang dilakukan Gerwani yang tidak benar (lihat harian Angkatan Bersenjata dan Harian Berita Yudha yang terbit pada masa itu sebagai media resmi negara) dan perhatikan relief pada monumen pahlawan revolusi (Ketika Perempuan Menjadi Tahanan Politik, 2006).

Produksi sejarah yang ahistoris ini dilakukan oleh militer untuk memperkuat propaganda mereka dalam ‘show of force’ mereka di bulan-bulan selanjutnya (November-Desember 1965) di kota-kota dan di desa-desa sebagai awal pembasmian PKI hingga ke akar-akarnya. Tujuannya adalah membangun kesamaan berpikir antara pihak militer dan rakyat Indonesia akan tragedi malam itu.

Bahkan propaganda itu juga telah mendorong terciptanya justifikasi moral melalui bantuan agamawan, tokoh masyarakat hingga guru-guru sekolah untuk melakukan aksi pembubaran hingga pembasmian PKI melalui berbagai tindakan termasuk pembunuhan sekalipun (Singgih Nugroho, Menyintas dan Menyeberang, 2008).

Tidak hanya itu, pemerintah/militer di bawah asuhan Nugroho Notosusanto bahkan mereproduksi sejarah palsu itu ke dalam berbagai bentuk yang jauh lebih efektif dan hegemonik yakni melalui berbagai media seperti film, buku pendidikan sekolah, monumen, museum, penataran P4 dan banyak lagi (Katharine E McGregor, “Ketika Sejarah Berseragam, 2007”).

Ada lagi cerita dari Kota Palu (di samping tiga kota yang dipaparkan), di mana para tapol bergolongan B dan C, harus menanggung derita berkepanjangan menjadi budak pembangunan orde baru. Mereka diperalat, dipaksa, dihina melalui berbagai bentuk kerja paksa membangun fasilitas publik tanpa dibayar sedikitpun. Mereka membangun jembatan, irigasi, membuka jalan perintis, setelah dijemput paksa di rumah masing-masing. Jadi bila Anda sedang berada di kota Palu dan melintasi beberapa jembatan yang dibangun di tahun 1970-an, yakinlah bahwa jembatan-jembatan itu dibangun oleh tapol-tapol yang dihinakan yang dicap “pengkhianat” oleh negara.

Yang juga membuat pilu hati adalah ketika mereka harus dijemput paksa untuk membangun berbagai sarana dan perlengkapan bagi acara-acara pernikahan atau selamatan dari pribadi maupun keluarga anggota-anggota militer bahkan pesta yang dilaksanakan oleh rekan si militer atau pemerintah itu. Sekali lagi, kerja paksa itu tanpa penghargaan sepeserpun (Romusha dan Pembangunan: Sumbangan Tapol pada Soeharto, 2006).

Demikianlah, sebuah cap yang diberikan seringkali dibuat melalui rekayasa berbagai cerita yang kemudian disebut catatan sejarah oleh rezim berkuasa. Untuk kepentingan kepahlawanan, maka ditampilkanlah kisah-kisah heroik dan di sisi lain memendam kisah-kisah “hitam” yang mengorbankan lebih banyak orang ketimbang satu atau beberapa orang saja yang diuntungkan oleh posisi yang tepat.

JAKARTA, 30/9 – PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA. Petugas tengah membersihkan diorama di Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Minggu (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober merupakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi. FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan/ed/mes/12

Bila dalam buku-buku sejarah pelajar kita, relief-relief dalam museum dan monumen, atau berita-berita di koran menampilkan sisi heroik seorang tokoh, maka pergilah bertanya kepada orang-orang tua yang menjadi korban pada seputar masalah itu, maka akan ada cerita lain yang tak bisa kita temukan pada sumber-sumber sejarah yang dibuat oleh pemerintah di atas. Bila sudah mendengarkan cerita orang-orang tua kita yang sudah uzur, maka besar kemungkinan kita akan berkata bahwa “pahlawan” itu memang hanya cap belaka[].

Oleh: Ishak Salim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *