Kelompok Kekerasan dan Paramiliter Pasca Orde Baru

Demokratisasi pasca Orde Baru tidak saja berlangsung dalam ketidakpastian, akan tetapi juga ditandai juga dengan kian mengemukanya Kelompok-Kelompok  kekerasan dalam kancah politik nasional. Liberalisasi politik yang terjadi bukan hanya memberi ruang kontestasi terbuka dalam arena politik formal, namun juga terjadi di arena masyarakat dalam makna yang lebih luas. Di ranah masyarakat terjadi perebutan ruang-ruang social, ekonomi dan politik yang dahulu dikuasai secara absolute oleh Negara. Ruang-ruang tersebut di lucuti dan diperebutkan oleh masing-masing kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini muncul dengan beragam identitas, mulai dari agama, Etnik, Parpol hingga identitas budaya. Angin demokratisasi telah menghembuskan struktur kesempatan politik bagi kelompok ataupun actor-aktor tertentu untuk mengkapitalisasi sentiment identitas tertentu melalui mekanisme kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Tak heran jika selama reformasi banyak terbentuk kelompok-kelompok ataupun laskar-laskar, baik itu yang dibuat baru maupun yang berasal dari “kelompok/pemain lama”. Tak dapat dipungkiri, ada tautan yang nampak nyata antara kontestasi politik dan ekonomi dengan menguatnya instrument kekerasan dengan agen- agen yang tersebar dengan basis- basis primordial yang berbeda.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa ditengah demokratisasi yang mengandaikan terjadinya perbaikan tatanan politik, akan tetapi kehadiran Kelompok Kekerasan semakin mendapat tempat di Indonesia? Tentu saja banyak jawaban yang bisa muncul, mari mulai dengan ilustrasi singkat eksistensi kelompok kekerasan di Indonesia.

Jejak Kelompok Kekerasan di Indonesia

Di Indonesia, Geneologi dan historitas kelompok kekerasan punya catatan panjang setidaknya sejak masa kolonial. Di masyarakat pedesaan Jawa misalnya kelompok ini disebut jagoan atau bandit. Seorang kepala desa merasa tak lengkap jika di desanya tak memiliki seorang bandit di desa. Biasanya para bandit tersebut di bawahi oleh bandit yang senior dan pandai yang di sebut Jago. Aksi- aksi yang biasa mereka lakukan adalah mencuri ternak sapi sekaligus melindungi desanya dari aksi semacam itu. Underground World atau dunia bawah tanah ini tak bisa disentuh oleh pemerintah Kolonial (Nordholt, 1991).

Dalam perkembangannya Bandit atau jago kadang pula digunakan oleh Bupati pribumi maupun residen Belanda menjadi mata-mata (Onghokham, 2003). Walaupun kadang digunakan sebagai mata-mata tetapi pada banyak peristiwa pemberontakan, para Jago turut pula berperan melawan Pemerintah Kolonial, Mereka ini (Para Jago) tergabung dalam laskar-laskar rakyat pada saat perang kemerdekaan. Jawara bersama para Kyai di Banten misalnya mengusir pangreh praja, dari bupati hingga  camat ditiga tempat (Serang, Lebak dan Pandeglang) sehingga dapat merebut keresidenan Banten (Williams, 1985). Di level lain, beberapa anak muda menghimpun kekuatan membentuk laskar Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dipimpin Chaerul Saleh dibantu para Jago-Jago melawan tentara Nica dan Inggris (Cribb, 1991).

Pada Tahun 1949, setelah kemerdekaan, seiring dengan pembentukan republik yang membutuhkan standard dan kualifkasi tertentu, anggota laskar-laskar yang sangat banyak tersebut mulai kehilangan peran, hal ini membuat nasib laskar-laskar tersebut tak menentu, ada yang bernasib baik menjadi aparatus militer, ada juga yang kembali menjadi seorang Jago. Dalam perjalanannya para Jago ini perlahan mulai menguasai wilayah-wilayah perekonomian strategis, misalnya pasar, pelabuhan, stasiun kereta, hingga jalur perdagangan dan keamanan. Dengan begitu para Jago ini memiliki posisi sosial yang kuat dan vital. Instabilitas politik yang terjadi di era demokrasi parlementer memberi ruang bagi mereka terlibat dalam politik dengan bekerjasama dengan militer. Hal ini terlihat misalnya pada Tahun 1952 ketika militer menggunakan Pasukan Istimewa (PI) pimpinan Imam Sjafe’i (penguasa senen) dalam demontrasi menekan Pemerintahan Soekarno. Dalam cacatan sejarah juga memeprlihatkan bagaimana Kelompok-Kelompok Islam “digunakan” untuk menumpas anggota maupun simpatisan PKI pada Tahun 1965. Peristiwa 65 merupakan peristiwa pembantaian manusia yang paling brutal dan massal sepanjang sejarah republik.

Hubungan kelompok kekerasan dan militer berlanjut hingga masa orde baru. Melalui Komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib), kelompok-kelompok tersebut “diwadahi” oleh Negara dengan melakukan pelembagaan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Sebagai contohnya adalah Pemuda pancasila (PP). PP adalah salah satu organisasi yang dibesarkan oleh Orde-baru yang diback-up aparat militer. Salah satu “kiprah” kelompok-kelompok kekerasan pada era Orde baru adalah pengerahan kelompok-kelompok tersebut pada peristiwa perebutan Kantor DPP PDI yang dikenal dengan peristiwa berdarah 27 juli 1996 (KUDATULI) yang memakan koban luka-luka hingga meninggal dunia. Peristiwa ini adalah salah satu cerita bagaimana hubungan beberapa kelompok kekerasan dengan Negara di bawah rezim Orde Baru (Anders Uhlin, 1998).

Pada cerita lain, relasi kelompok kekerasan dengan aparatus negara ini tidak melulu “mesra”. Sebagai contoh pada era 80-an terjadi operasi pemberantasan kelompok-kelompok kekerasan atau preman yang dikenal dengan operasi Petrus, yang di pimpin langsung oleh Pangkomkantib masa itu, Sudomo. Operasi ini menghilangkan banyak nyawa para “Bromocorah” tanpa melalui proses hukum. Peristiwa ini berhimpit erat dengan kebijakan stabilitas yang repsesif ala orde baru dalam menjaga stabilitas  ekonomi dan tumbuhnya industry. Salah satu industri yang sedang tumbuh adalah industri hiburan yang seiring dengan itu melahirkan banyak bisnis jasa keamanan swasta yang saling bersaing satu sama lain hingga melahirkan instabilitas (Okamoto Masaaki, Abdur Rozaki, 2006). Orde baru dengan logika Stabilitas menebar ketakutan bagi munculnya kelompok kekerasan yang tidak terlembaga.

Cerita di atas setidaknya menggambarkan dinamika sosial politik di Indonesia di aras terbawah yang melibatkan para tokoh dan kelompok-kelompok kekerasan. Hal di atas juga kian menguatkan bahwa kehadiran dan peran tokoh dan kelompok kekerasan di setiap peristiwa politik adalah sesuatu yang historis. Tokoh dan kelompok tersebut merupakan bagian tak terpisah dalam proses kesejarahan bangsa ini, mereka memiliki ruang bahkan mampu merebut ruang dalam ranah social dan politik negeri ini, terutama dalam struktur kepentingan Negara (Militer) dengan penggunaan kekerasan.

Kiprah Kelompok Kekerasan di Masa Reformasi 

Ada banyak nama dan sebutan untuk berbagai bentuk kelompok kekerasan di Indonesia: ada Jawara di Banten, Blater di Madura, Preman, Jagoan, Gali, Pecalang di Bali, To Lampa didaerah Bugis Sul-Sel. Ada yang terorganisir secara lebih terbuka dan adapula dalam bentuk Underground Criminal World. Diluar itu, adapula kelompok-kelompok berbasis agama maupun nasionalis yang kental nuansa kekerasan dalam setiap aksinya.

Diera reformasi jejak kelompok-kelompok tersebut dapat di telusuri dari PAM Swakarsa yang dibentuk pada tahun 1998 di Jakarta. Kelompok ini diduga kuat dibentuk oleh Menhankam/ Pangab yang saat itu adalah Jenderal Wiranto. Kelompok-Kelompok milisi sipil ini dibentuk dengan tujuan membantu pengamanan Negara dengan melibatkan masyarakat secara aktif, namun dalam perjalanannya kelompok ini “digunakan” untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR kala itu sekaligus menghambat laju tuntutan reformasi dari kelompo-kelompok Pro-demokrasi.

Kelompok ini berasal dari basis dan tokoh-tokoh Islam yang terdiri dari beberapa barisan pengamanan, misalnya kelompok Furkon pimpinan Faisal Biki (saudara dari Amir Biki, korban peristiwa Tanjung Priok), KISDI dibawah komando Ahmad Sumargono, dan berbagai kelompok lain yang menjelang Sidang Istimewa dikonsolidaikan melalui acara pengajian dan Tabliq Akbar seperti, Brigade Hizbullah BKUI, GPI, Remaja Masjid Al-Furqon Bekasi, dan Mahasiswa Islam Bandung. Diluar itu ada pula kelompok-kelompok lama dengan misi yang sama yakni Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI dan beberapa  organisasi lain berwajah paramiliter.

Dalam berbagai aksinya, dukungan oleh aparat keamanan (militer dan polisi) sangat terlihat. Berdasarkan pengakuan dari Faisal Biki yang mengatakan bahwa aksi mereka, mulai dari pendanaan, alat transportasi, konsumsi hingga penyediaan markas disediakan oleh kalangan elit militer dan elit politik saat itu. Kelompok-kelompok tersebut di atas dimobilisasi untuk mengamankan titik-titik demonstrasi Mahasiswa dan kelompok-kelompok Pro-demokrasi di Jakarta, misalnya gedung MPR/DPR, Tugu Proklamasi, hingga Taman Ismail Marzuki. Dalam aksinya kelompok-kelompok tersebut menggunakan dengan ikat kepala berwarna hijau bertuliskan huruf Arab dengan menggenggam tongkat dan bambu runcing melakukan konvoi sambil meneriakkan  dukungan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Wajah kelompok-kelompok kekerasan dimasa Orde Baru, baik yang baru terkonsolidasi maupun yang baru dibentuk baru, sangat jelas terlihat dalam tubuh PAM Swakarsa. Proses lahir dan terkonsolidasinya Kelompok-Kelompok tersebut membuktikan bagaimana peran Negara (Aparatus Militer dan kepolisian) memfasilitasi dan memelihara Kelompok-Kelompok kekerasan.

Dalam beberapa tahun berikutnya sepanjang reformasi bergulir eksistensi kelompok semacam Pam Swakarsa dan segala variasinya semakin menjamur di beberapa kota, sebagai contoh di Jabodetabek ada beberapa kelompok yang merupakan anak turunan dari  PAM Swakarsa seperti FBR, FPI, Forkabi, Kelompok Ambon, Kelompok NTT. Di beberapa daerah lain lahir juga kelompok/organisasi serupa, misalnya di Madura, Banten dan lain-lain. Kelompok/organisasi yang terbentuk tersebut walaupun tidak memiliki historisitas dengan PAM Swakarsa, akan tetapi sebagian besar dilahirkan dengan tujuan dan perangai yang tidak jauh berbeda dengan PAM Swakarsa.

Selain itu peristiwa-peristiwa kekerasan yang menyertai reformasi ternyata dimanfaatkan oleh sebahagian pihak untuk mendirikan bisnis jasa keamanan profesional kalau tidak bisa disebut broker keamanan. Pada tahun 1998, di Jakarta dan sekitarnya berdiri PT. Barungu Aneka Sistem Sekuriti (BASS) yang bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Marinir (YASMAR), dalam perjalanannya marinir banyak membantu perusahaan ini dalam rekruitmen dan pelatihan keterampilan pengamanan. Ada juga Organisasi Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) yang dibentuk dengan tujuan serupa. Hingga Tahun 2001 Kapolri melakukan penertiban kelompok jasa keamanan dengan membentuk Asosiasi Manager Sekuriti Indonesia (AMSI) (Okamoto Masaaki, 2006).

Kelompok kekerasan tak hanya berbasis di Jakarta dan sekitarnya saja. Adanya Liberalisasi dan desentralisasi politik yang terkadang melahirkan konflik dan ketegangan politik dan ekonomi didaerah juga tak luput dari sepak terjang kelompok-kelompok semacam di atas. Kisah Pecalang di Bali yang awalnya adalah pasukan pengamanan desa perlahan bergeser menjadi kelompok pengamanan berbayar. Ini berawal ketika terjadi ledakan Bom Bali pada tahun 2001 dan 2005 membawa semangat kembali ke tradisi Bali (Dengung Santikarma, 2004). Pecalang bertugas menjaga ketertiban, keamanan dan penjaga tradisi Bali. Dalam menjalankan tugasnya Pacalang memakai pakaian adat dan sesekali menggunakan rompi untuk acara khusus. Dalam menjalankan tugas, dengan dalih mengamankan Bali. Namun, kerap personal dari Pecalang menggunakan cara-cara kasar dan arogan. Pacalang dalam perjalannya banyak digunakan dalam berbagai bisnis pengamanan tempat-tempat strategis, seperti: Terminal, Pasar, tempat- tempat parkir, café- café dan pusat keramaian lainnya (I Ngurah Suryawan, 2002). Dalam relasinya dengan politik, Pecalang dalam sejarahnya juga sering digunakan sebagai kelompok pengamanan suksesi politik, seperti yang terjadi di Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali tahun 2004. Selain di Bali, fenomena  serupa muncul diberbagai daerah dalam bentuk yang beraneka ragam, misalnya di Kalimantan ada  Laskar Dayak yang juga terlibat dalam pengamanan dalam kontestasi politik. Selain itu ada juga  kelompok yang punya sejarah Panjang bernama BorneoHead Hunters (John Bamba, 2006).

Politik Indonesia dan Kelompok Kekerasan

Salah satu ciri paling menonjol dari kehadiran kelompok kekerasan di Indonesia adalah bangkitnya kekuatan lama berbasis etnis seperti  FBR di Jakarta dan organisasi sejenisnya di berbagai daerah. Gejala Etnosentrisme dan Chauvinisme setelah otonomi daerah menjadi gejala tersendiri dalam melihat cikal bakal hadirnya kelompok berbasis kekerasan selain Radikalisme Agama seperti yang di usung oleh FPI dan kelompok serupa. Menelusuri proses kelahiran organisasi/kelompok tersebut sangatlah sulit dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politik dan perebutan aset-aset ekonomi.  Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok tersebut kerap digunakan sebagai kelompok penekan dalam setiap kontestasi politik maupun dalam perebutan sumber daya ekonomi.

Dalam melihat fenomena di atas, setidaknya ada beberapa cara pandang yang dapat di gunakan. Max Weber melihat ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam memonopoli kekerasan, sebab sebuah negara modern menurut Max Weber ditandai dengan monopoli penggunaan kekerasan sepenuhnya ditangan negara walaupun disaat tertentu dapat mendelegasikannya kepada lembaga diluar negara. Tapi apa yang terjadi di Indonesia dengan kemunculan kelompok kekerasan adalah akumulasi dari lemahnya negara.

William Liddle melihat fenomena tersebut sebagai Pluralisme Terbatas dimana negara tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan kebijakan dan harus melibatkan banyak fihak didalamnya. Kekuatan kelompok kekerasan sama sekali tak bisa dikesampingkan dalam konteks ini, baik dalam dinamika politik relasi negara dan masyarakat maupun dalam relasi masyarakat dan masyarakat. Dalam dinamika masyarakat dengan negara, setiap pengambilan kebijakan publik, negara harus tarik menarik kepentingan, bernegoisasi dan melibatkan banyak kelompok dalam perumusannya. Dalam posisi seperti ini negara terkadang gamang dalam menetapkan suatu kebijakan dikarenakan banyaknya kepentingan yamg harus di akomodasi dan di negosiasikan. Tak ayal kondisi ini menggiring negara terjebak dalam permainan politik yang mendukung salah satu kelompok (dominan) untuk menjaga stabilitas negara.

Cara pandang lain dalam melihat fenomena di atas adalah dengan melihat kehadiran kelompok kekerasan tak dapat pula dipisahkan dari menguatnya Lokal Strongmen dan Bossism, tradisi Patron klien. Relasi Patron Klien adalah relasi yang dipakai untuk membentuk kelompok tersebut, senada penjelasan dengan Jagoan yang membawahi para Bandit dalam situasi di Jawa. Kehadiran elit-elit lokal di daerah cukup identik dengan akumulasi penggunaan kekerasan yang mereka miliki. Kelompok Jawara dalam konstalasi politik di Banten adalah penjelasan paling absah bagaimana politik dan kelompok kekerasan saling berkait.

Berkaca dari studi Joel Migdal dan John T. Sidel, tentang Local Strongmen di Afrika, Asia dan Amerika. Migdal menggambarkan bagaimana orang kuat lokal merebut sebagian maupun sepenuhnya kontrol sosial dari negara, ini dilakukan melalui penempatan dan jejaring anggota keluarga mereka di jabatan-jabatan penting di pemerintahan untuk menjamin alokasi sumber daya tanpa menghiraukan aturan hingga penggunaan kekerasan. Sementara Sidel mengungkap praktek Bossisme di Fhilipina, Thailand dan Indonesia walaupun dalam wajah yang tidak sepenuhnya seragam soal asal muasalnya, namun praktek kekerasan turut mewarnai eksistensi mereka. Kontrol mereka atas sumber daya, misalnya kepemilikan atas tanah, akses langsung terhadap sumber- sumber mata pencaharian dan alat produksi memungkinkan terjadi apa yang disebut sebagai akumulasi primitif dan kontrol atas kepentingan publik melalui jejaring politik ditingkat lokal di Indonesia (Jhon T.Sidel, 2004). Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi berbagai peluang akumulasi kekuasaan begitu terbuka lebar dan berhasil direbut oleh orang kuat lokal atau para boss melalui kontrol atas jabatan-jabatan di lembaga negara.

Penulis

Zulhajar, S.I.P, MA

Dosen Muda Program Studi Ilmu Politik Unhas

One thought on “Kelompok Kekerasan dan Paramiliter Pasca Orde Baru

  • September 30, 2017 at 7:15 am
    Permalink

    Analisis bagus, tapi ketika membahas kelompok islam, kok sencerung tendensius. Keterjebakan dalam alur propaganda sering dialami banyak kalangan terlebih ketika membahas kelompok-kelompok Islam, termasuk dan utamanya ISIS sekarang ini.

    ISIS lebih sering ditampilkan sebagai alat propaganda “radikalisme” daripada sebuah kelompok “antitesis” imperialisme Barat dan kezaliman rezim atas dunia islam… Sebagaimana FPI dan kelompok Islam lainnya di negeri yang sering dilabeli “radikalis”. Kerusakan yg ditimbulkan negara imperialis seperti AS, Rusia, dkk lebih berat daripada apa yg dilakukan oleh kaum “radikalis” itu. Juga lebih parah yang ditimbulkan oleh para koruptor dan “demagog” yg berkuasa yg didukung para kelompok2 dan massa bayaran daripada mereka yg disebut “radikalis” itu…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *