Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera

 Akses terhadap lahan garapan semakin sempit sementara pertumbuhan manusia semakin pesat. Masuk ke hutan negara menjadi satu dari sekian banyak pilihan yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Dari total 3030 desa yang ada di Sulawesi selatan, 1028 diantaranya merupakan desa yang berbatasan langsung dengan hutan (negara)[1]. Selama ini, hutan negara banyak dirambah dan dijadikan ladang garapan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, lalu mereka dianggap sebagai oknum yang paling bertanggungjawab terhadap pengrusakan hutan, seperti pembalakan dan pembakaran. Konsekuensinya: pengusiran, perselisihan, dan konflik terbuka.  Mereka harus sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan dengan polisi hutan. Di lain kasus bahkan masyarakat secara terbuka terlibat konflik dengan aparat negara. Pada kasus ini, negara tidak seharusnya menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan terhadap mata pencaharian.

Pada sisi lain, hutan sebagai sebuah ekosistem merupakan upaya konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan, pengendalian, daya dukung, dan ambang batas. Sehingga terjaganya kelestarian hutan diharapkan dapat memitigasi perubahan iklim dan bencana alam.

Faktanya, kondisi kehutanan di Indonesia kian memprihatinkan, hal ini ditandai dengan tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan serta kebakaran hutan[2]. Hasil kajian dari forrest watch Indonesia bersama global forrest watch memaparkan bahwa: pertama, hampir setengah dari luas hutan di Indonesia diberikan sebagai konsesi hak pengusahaan hutan pada industri yang sebagian besar adalah kroni Soeharto. Kedua, HTI (hutan tanaman industri) dipromosikan secara besar-besaran dan diberikan subsidi agar dapat menyuplai kayu bagi industri pulp yang berkembang di Indonesia. Ketiga, tingginya permintaan akan kayu legal tidak dapat dipenuhi oleh industri, sehingga selisih kuota dibebankan pada kayu ilegal yang akhirnya menumbuhkan pembalakan liar. Ketergantungan Industri terhadap kayu yang ditebang secara ilegal sangat tinggi, jumlahnya mencapai 65% dari total pasokan.

Kondisi  tersebut di atas menempatkan hutan dalam kondisi krisis, maka upaya-upaya perlindungan terus digalakkan, hingga pada akhirnya menimbulkan cara pandang yang konservatif belaka. Sebisa mungkin masyarakat dijauhkan dari hutan.  Pada akhirnya masyarakat tetap muncul sebagai penjahat sekaligus korban (blamming the victim).

PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) hadir sebagai upaya dalam mendamaikan pertentangan masyarakat dan konservasi akan hutan. Pada satu sisi, memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan mendapatkan manfaat atasnya, di sisi yang lain hutan dapat tetap lestari dan menjaga keseimbangan alam.  HKm (Hutan Kemasyarakatan), Htr (Hutan tanaman rakyat), dan HD (Hutan desa) merupakan beberapa pilihan skema yang dapat dijalankan sebagai PHBM.

Salah satu contoh penerapan PHBM ada di Kabupaten Bulukumba dengan skema Hkm. Upaya ini merupakan perwujudan keseriusan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal terhadap pengelolaan hutan, hal ini juga ditandai dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2009 tentang Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Akhirnya Juli 2011, Kementerian Kehutanan menetapkan wilayah Hkm di Bulukumba seluas 2.265 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 363/Menhut-II/2011, salah satunya adalah wilayah hutan Bangkeng Buki’ seluas  245 Ha, dikelola oleh KTH (Kelompok Tani Hutan) Buhung Lali seluas 78 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 49 orang pada mulanya.

Dalam meningkatkan ekonomi keluarga, masing-masing anggota kelompok bebas memanfaatkan jenis tanaman apa saja dalam kawasan hutan. Aren merupakan produk hutan yang paling banyak dimanfaatkan oleh anggota kelompok  di samping kemiri dan kolang-kaling. Jika tidak dibuat menjadi gula merah, biasanya nira aren dapat dijual begitu saja, baik dalam bentuk manis maupun fermentasi Ballo (minuman beralkohol). Satu pohon aren biasanya dapat menghasilkan hingga 17 liter nira, yang disadap setiap pagi dan sore.

Melihat potensi aren yang begitu besar, tak pelak kelompok tani hutan Buhung Lali mencoba melakukan terobosan. Biasanya gula merah aren dibuat secara konvensional dengan bentuk kotak, namun oleh kelompok dilakukan diversifikasi dengan membuatnya menjadi bubuk yang kemudian lazim disebut dengan gula semut. Melalui produksi gula semut dalam kawasan Hkm, masyarakat mulai menuai manfaat ekonomi dari hutan.

Sementara untuk aspek kelestarian lingkungan, Pemilihan jenis tanaman merupakan jenis yang secara sosial diterima dan secara teknis sesuai dengan kondisi biofisik lokasi HKm. Maka dalam pemanfaatan lahan dilakukan dengan menerapkan komposisi 40% tanaman kayu dan 60% tanaman MPTs (Multi Purpose Tree Spesies) atau tanaman serba guna. Dengan demikian tegakan tetap terjaga sebagai upaya dalam  mempertahankan fungsi kawasan dengan tetap mementingkan keberlanjutan ketersediaan air dari kawasan hutan, karena pengelola HKm sebagian besar memiliki lahan sawah yang ada di bawah kawasan, sehingga untuk menjamin ketersediaan air maka kawasan hutan harus tetap dijaga dengan baik.

Selain itu, dengan diberikannya izin pengelolaan kawasan oleh pemerintah, telah memberikan dampak pada perubahan iklim mikro. Kawasan yang dahulunya panas, minim ketersediaan air, serta populasi fauna yang minim, perlahan mengalami perbaikan kondisi. Dengan dikelolanya kawasan menjadi Hkm, mampu mengubah kondisi kawasan menjadi lebih baik dan ini merupakan keberhasilan petani, terutama berkaitan dengan jasa lingkungan.

 

Penulis

Muliadi, S. Sos

Peneliti Active Society Institute

 

[1]Departemen manajemen pengetahuan dan sistem informasi Sulawesi Community Foundation (SCF)

[2]Forrest watch Indonesia – Global forrest watch, Keadaan hutan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *