Internasionalisasi Kasus Papua Melalui Isu Pelanggaran HAM

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah wilayah kesatuan yang terdiri atas beragam pulau, mulai dari Sumatera di wilayah bagian paling Barat hingga Papua di wilayah bagian paling Timur. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik kebudayaan masing-masing dan juga tentunya permasalahan yang dihadapi. Papua sebagai wilayah paling Timur dari Indonesia memiliki permasalahannya tersendiri terkait dengan gejolak internal dari kalangan-kalangan tertentu yang menginginkan “penentuan nasib sendiri”, mereka adalah golongan yang selama ini menginginkan kemerdekaan bagi Papua.

Proses integrasi Papua kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif politik dapat kita lihat melalui New York Agreement tahun 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Namun, proses ini sering kali memperoleh pertentangan yang melibatkan kelompok nasionalis Papua yang berpendapat bahwa integrasi Papua tidak sah, karena prosesnya tidak melibatkan seluruh orang Papua (one man one vote) selain itu juga dipenuhi dengan berbagai macam unsur politik agar delegasi Papua memilih integrasi dengan Indonesia. Atas dasar itu, maka sejarah politik Papua dan identitas orang asli Papua dipahami menjadi akar persoalan utama selama ini. Sebaliknya, bagi kelompok nasionalis Indonesia, sejarah dan status politik Papua telah selesai, karena prosesnya mengikuti mekanisme yang sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Terlebih lagi hasil dari Pepera tersebut telah disahkan secara resmi oleh Sidang Umum PBB yang menjadi tanda bahwa integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah final.

Selain secara politik, kita juga dapat melihat secara ekonomi proses pembangunan di Papua telah semakin baik melalui peningkatan berbagai macam infrastruktur di Papua. Wajah Papua hari ini bukan lagi menjadi sebuah wilayah yang dipersepsikan sebagai sebuah daerah yang primitif, tetapi telah menjadi sebuah kota yang terus berkembang dan berbenah diri mengikuti berbagai macam kota-kota besar yang ada di Indonesia, setidaknya hal itu bisa kita lihat pada kota-kota besar yang ada di Papua.

Secara sosial budaya kita juga bisa menyaksikan aktivitas migrasi yang begitu pesat terjadi di Papua yang menyebabkan terjadinya interaksi secara sosial budaya antara orang asli Papua dengan para pendatang yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia yang akhirnya menetap dan berdomisili di daerah Papua hingga menjadi orang Papua yang menggantungkan kehidupan mereka secara sosial di wilayah Papua. Aktivitas migrasi semacam ini turut memberikan sumbangsih bagi proses integrasi Papua dengan Indonesia.

 

Kasus terkait Pelanggaran HAM di Papua

Permasalahan yang cukup mengemuka di Papua adalah persoalan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat terhadap warga asli Papua. Hal inilah yang senantiasa memicu gejolak demonstrasi di wilayah ini pada moment-moment tertentu, dimana tuntutan mereka adalah agar pemerintah Republik Indonesia menyelesaikan kasus pelanggran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di masa yang lalu. Hal inilah yang selama ini mereka tunggu, yakni komitmen dan keseriusan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua dan memberikan perhatian penuh terhadap nasib korban dan keluarga korban.

Secara umum cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, namun presiden Jokowi melalui Menkopolhukam telah memutuskan tiga kasus besar pelanggaran HAM di Papua untuk menjadi perhatian mengingat atas kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan dan diputuskan memenuhi norma-norma pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM RI, yakni kasus Wasior berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan kasus Paniai berdarah (2014) untuk terlebih dahulu dituntaskan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat Papua terhadap negara dan Pemerintah, serta untuk membuktikan kepada orang Papua bahwa pelaku pelanggaran HAM di Papua bukanlah pahlawan nasional yang harus diberikan kedudukan istimewa dalam hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan menempatkan pelaku sebagai pihak yang tidak bisa disentuh hukum dan memiliki hak imunitas.

Pemerintah memang harus berupaya untuk menyelesaikan berbagai macam bentuk kekerasan politik di Papua, sebab akumulasi pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan dapat memperbesar perasaan anti keindonesiaan dan memperbesar dukungan orang Papua terhadap ide kemerdekaan. Untuk beberapa kalangan makna keindonesiaan dalam konteks Papua hanya dilihat dalam bentuk simbolik dan belum sampai pada membuat orang Papua menjadi bagian dari Indonesia, setidaknya argumen ini dibuktikan dari masih adanya keinginan dari beberapa generasi asli Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.

 

Internasionalisasi Isu HAM dalam Konteks Papua

Isu terkait pelanggaran HAM dalam konteks Papua sebenarnya telah menjadi rahasia umum digunakan oleh pihak-pihak tertentu baik di dalam maupun di luar negeri untuk melepaskan Papua dari Indonesia. Isu ini selalu ditiupkan untuk dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak yang menginginkan terbentuknya dukungan internasional terhadap referendum di Papua. Internasionalisasi isu Papua dilakukan melalui aktivitas promosi terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Pacific Islands Forum (PIF), Pacific Coalition for West Papua (PCWP) di Pasifik Selatan, maupun pihak-pihak lainnya yang berseberangan pandangan dengan pemerintah dan menginginkan Papua merdeka.

            Kelompok-kelompok perlawanan semacam West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang terbentuk di Vanuatu tahun 2005, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dilahirkan di Kota Jayapura tahun 2008 oleh generasi muda Papua korban operasi militer dengan sandi operasi koteka (1975-1980), Parlemen National for West Papua (PNWP) yang dibentuk tahun 2012 di London, Inggris, oleh koalisi bersama antara OPM dalam negeri dengan beberapa pengacara internasional dan anggota parlemen internasional dari beberapa negara, dan setahun kemudian mendirikan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, dan kelompok Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) yang dibentuk melalui Kongres Rakyat Papua III tahun 2011 di Jayapura. Kelompok-kelompok perlawanan tersebutlah yang berhasil melakukan lobi serta promosi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dalam rangka meraih dukungan internasional. Dalam perkembangannya kelompok besar ini selanjutnya melebur dalam satu wadah perjuangan dengan membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akhir 2014 di Vanuatu. Melalui ULMWP perjuangan untuk mempromosikan pelanggaran HAM dalam konteks Papua semakin gencar dan semakin mendapatkan dukungan internasional, dimana ULMWP diterima sebagai anggota organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan status sebagai pengamat (observer) dalam sidang MSG Leadership Summit di Honiara, Solomon Island, tahun 2015. Bahkan hingga saat ini ULMWP senantiasa berjuang agar terjadi peningkatan status sebagai anggota penuh di MSG, proses panjang tersebut telah mereka upayakan sejak tahun 2016 yang lalu.

Hal ini oleh penulis dinilai sebagai sebuah arus yang memberikan tantangan terhadap upaya integrasi Papua, sekaligus memberikan sebuah diskursus panjang yang menghiasi fenomena gejolak sosial politik di tanah Papua yang melibatkan kelompok nasionalis Papua yang menginginkan referendum dan kemerdekaan bagi Papua. Isu terkait pelanggaran HAM merupakan panggung politik untuk referendum di Papua, karena dengan semakin kuatnya dukungan internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua memungkinkan aktivitas intervensi dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Oleh sebab itu, komitmen dan ketegasan dari Pemerintah sangat dibutuhkan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Papua agar kepercayaan masyarakat terbentuk terhadap pemerintah dan berpotensi untuk memperkuat integrasi bangsa di tengah arus penentuan nasib sendiri yang terus menerus diupayakan oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap kemerdekaan Papua.***

Oleh : Danial Darwis, S.IP., M.A

Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik (FESSOSPOL), Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *