Jangan Sederhanakan Masalah UMKM

Narasumber Seminar, Dari Kanan: Drs. Abdul Madjid Sallatu, Msc – Drs. Andi Yakub, MSi – Dr. Andrinof A Chaniago – Andi Gadis Kinanti, SIP

Catatan dari Seminar UMKM dan Stabilitas Ekonomi Politik Indonesia

NAMANYA TAUFIQ IHSAN. IA MENGAKU BERASAL dari Mandar, kampung Pambussuang. Saat itu ia bertanya kepada sejumlah pemateri seminar yang digelar oleh Ikatan Alumni Ilmu Politik Unhas, di aula Prof Syukur Abdullah FISIP Unhas, 5 Agustus 2017. Tak seperti kebanyakan penanya lainnya yang menanyakan soal teknis mengembangkan usaha, Taufiq memaparkan sejumlah fakta penting terkait lingkungan berusaha.

Pertama, ia menyebutkan bahwa di kota Mamuju, premanisme di pasar-pasar tradisional menjadi ancaman dalam berusaha. Situasi ini membuat pelaku usaha mikro dan kecil di pasar mengalami kesulitan untuk berkembang. Kedua, ia melihat adanya perubahan perilaku konsumen, khususnya anak-anak muda yang tidak lagi menyukai produk lokal. Hal ini berimplikasi kepada mandeknya usaha-usaha yang berbasis lokal. Ketiga, ia melihat suatu jalan keluar guna memudahkan orang-orang tak mampu memulai usaha, yakni keberpihakan orang-orang kaya. Baginya, banyak orang bisa membantu orang lain tanpa harus bergantung kepada institusi besar. Ketiga hal itu ia sampaikan dan tak peduli siapa pemateri yang akan meresponnya.

Saat itu, saya memoderatori seminar ini. Saat Sekretaris Ikapol Unhas, M. Irham menghubungi saya beberapa hari sebelumnya dan meminta saya menjadi moderator, saya mengiyakan. Tema seminar ini menarik. Bagaimanapun, terkait dengan tema usaha mikro dan kecil selalu mengingatkan saya pada saat mengorganisir pedagang-pedagang kecil di Pasar Terong melawan ekspansi pasar modern di Makassar. Kini, setelah berkisar 5 sampai 7 tahun lalu, gurita pasar modern, khususnya skala minimarket sudah jauh memasuki jantung-jantung perumahan maupun permukiman warga dan satu persatu usaha mikro maupun kecil warga mengalami kemuduran dan tutup permanen. Selain itu, tema ini juga membuat saya bangga sebagai alumni Ilmu Politik yang memilih tema terkait usaha perekonomian yang dilakono oleh mayoritas warga negara di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat 4 pemateri dalam seminar ini, yakni Dr. Andrinof A Chaniago (Komisaris Utama BRI), Drs. Abdul Madjid Sallatu, Msc (Pakar ilmu ekonomi), Drs. Andi Yakub, MSi (Pakar Ilmu Politik), dan Andi Gadis Kinanti, SIP., (Konsultan UMKM).

Pertumbuhan ekonomi yang tak menyempitkan jurang ketimpangan

Kehadiran Andrinof menjadi penting dalam forum ini mengingat ia adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. Walaupun ia hanya menjabat selama [hampir] setahun tentu ia sedikit banyak memahami logika pembangunan di Indonesia. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa esensi politik adalah segala upaya terkait ‘mengatur urusan bersama’. Dalam proses kepengaturan itu, maka stabilitas ekonomi maupun politik menjadi hal yang penting. Ia mencontohkan di masa Orde Baru, berkisar antara tahun 1989 – 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi, yakni di atas 7%.

Sayangnya, pemacu ekonomi ini bertumpu pada konglomerasi dan bukan pada usaha mikro maupun kecil. Dampaknya, kesenjangan ekonomi antara warga maupun keluarga berpunya (kaya) dengan orang atau keluarga tak berpunya (miskin) terus menerus melebar. Dalam statistik, gambaran ini disebut dengan tingkat gini ratio, di mana Indonesia tergolong tinggi, mencapai kisaran 0,43. Akibatnya, sekecil apapaun instabilitas dalam ekonomi maupun politik bergolak, maka guncangan terhadap struktur ekonomi kita dengan mudahnya bisa labil bahkan runtuh. Hal ini, dalam kasus Indonesia,  diperparah perilaku kelas menengah atau kelas atas yang dengan mudahnya melarikan uangnya ke luar negeri (capital flight) yang menyebabkan cadangan devisa negara berkurang drastis.

Andrinof menyebut situasi ini sebagai ledakan gelembung ekonomi atau ‘bubble economic boom’. Pertumbuhan laiknya balon yang terus menerus dipaksa membesar. Pertumbuhannya  kuran tidak memiliki arti penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Dalam letusan balon ekonomi tersebut kemudian berimplikasi kepada berkembangnya krisis keuangan maupun krisis ekonomi berkepanjangan. Namun, di sisi lain, dalam krisis ekonomi yang menghancurkan salah satunya adalah sektor perbankan justru menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kecil lebih memiliki kemampuan bertahan (survive) dan bisa disebutkan telah menyelamatkan roda perekonomian ini tetap bergerak walau dengan laju pertumbuhan yang lebih lamban.

Kekuatan ekonomi suatu negara memang seharusnya harus terbangun. Andrinof mencontohkan Taiwan sebagai salah satu negara yang memiliki struktur perekonomian negara yang tangguh. Menurutnya, negara ini mengatur sistem ekonominya sedemikian rupa, sehingga menyulitkan tumbuhnya individu maupun kelompok pengusaha yang menguasai jalur perekonomian mulai dari hulu ke hilir, atau disebut sistem konglomerasi. Di Taiwan, seorang pengusaha yang memulai menjalankan usaha dari skala mikro (skala rumah tangga) dapat bertumbuh menjadi skala kecil (industri kecil), menengah maupun besar (kolaborasi bisnis antar industri kecil maupun menengah).  Pelaku-pelaku usaha semacam inilah yang kemudian membuat struktur ekonomi Taiwan menjadi paling tangguh di Asia.

Menguatkan ekonomi skala mikro, kecil dan menengah adalah salah satu jalan keluar untuk membangun kembali kekuatan ekonomi Indonesia. Untuk itu, Andrinof setuju jika usaha skala kecil perlu digenjot dan sektor pertanian di perdesaan juga diperhatikan. Salah satu strategi penguatan pertanian perdesaan adalah dengan sistem nilai tambah dalam setiap produk pertanian.

Tutup saja kementerian UMKM!

Pakar ekonomi Unhas, Madjid Sallatu tampil memukau dengan gagasan-gagasannya. Ia misalnya mengingatkan bahwa saat ini, pengaturan UMKM secara massif justru semakin membuat UMKM tidak terurus dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah penyederhanaan yang berlebihan (over-simplification) atas sektor UMKM. Ia menilai bahwa jika berbicara soal UMKM, maka kita perlu memperhatikan 3 entitas ekonomi di dlamnya, yakni: entitas ‘mikro’, ‘kecil’ dan ‘menengah’. Ketiga entitas itu bahkan masih memiliki sejumlah kategorisasi atau sub-sub entitas dengan keunikannya masing-masing. Jadi, penyatuan konsep ini menjadi UMKM akan membawa pada proses pengeneralisasian yang berimplikasi kepada salah urus. Padahal di sisi lain, Madjid Sallatu percaya bahwa secara kuantitatif, kontribusi UMKM pada [ketahanan] skala perekonomian makro sangat signifikan.

Madjid Sallatu pada 2003 sudah memasuki purna bhakti di Universitas Hasanuddin. Tetapi, ia belum berhenti berpikir dan berkarya. Ia salah satu intelektual yang berupaya terus-menerus mengamati perkembangan gagasan maupun praktik perekonomian di wilayah Indonesia Timur, khususnya bersama Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI).

Guna menghindari kekeliruan dalam melihat dan mengamati perkembangan unit-unit usaha ini, baik skala mikro, kecil, maupun menengah, maka Ia menghimbau agar tidak perlu ada kementerian khusus UMKM dan cukup permasalahan ini menjadi domain Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Mengapa? Pertanyaan mendasar untuk mendukung argumentasi Madjid Sallatu adalah:

“Mari kita melihat pada skala nasional, bagaimana kinerja kontribusi kementerian UMKM kepada perkembangan UMKM dibandingkan dengan kontribusi UMKM kepada negara.  Kontribusi UMKM jauh lebih besar kepada negara.” Ujarnya lantang. Audiens memberikan applaus kepada Madjid Sallatu.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan kritik kepada walikota maupun wakil walikota Makassar terkait rendahnya kontribusi pemerintah kota kepada perkembangan UMKM. Menurutnya, salah satu yang paling penting untuk dilakukan pemerintah daerah adalah membangun Lingkungan Berusaha yang sehat bagi perkembangan UMKM di daerahnya. Sayangnya, Business environment tidak dipahami oleh pemerintah daerah termasuk walikota Makassar dan wakilnya.

Jika diamati seksama, sentuhan pada aspek ekonomi politik terhadap UMKM oleh pemerintah daerah masih sangat kecil. Pemerintah kurang memahami bahwa eksistensi atau kebertahanan UMKM ini dalam menjalankan usahanya, bergantung kepada tiga hal. Ketiga hal itu adalah [1] entitas kelembagaannya, [2[ para pelakunya, dan [3] bidang usaha yang ditekuninya. Dalam Ilmu Ekonomi, ketiga hal inilah yang secara optimal berjalan memanfaatkan faktor-faktor produksi  (total factors productivity) daerah yang ada.Ketiga hal inilah yang harus menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta seperti BRI untuk diperhatikan ketika memfasilitasi UMKM untuk berkembang.

Jadi, Madjid menyimpulkan secara spekulatif bahwa eksistensi UMKM itu sesungguhnya inherent di dalam pengembangan wilayah. Ia lalu menghimbau, sebelum kita membicarakan soal sektor UMKM, mari terlebih dulu bicara soal regional development di daerah setempat. Bagaimana rumitnya di dalam konteks ekonomi politik. menurutnya, cukuplah pemerintah nasional mengendalikan kinerja dari pada keekonomian UMKM di seluruh Indonesia, dengan payung regulasi terkait pengendalian itu. Pemerintah Provinsi cukup tampil dengan mengintegrasikan pemanfaatan total factor productivity di seluruh wilayahnya lalu kemudian meletakkan peran pemerintah kota/kabupaten dengan seluruh pelaku UMKMnya di depan.

Dengan demikian, maka aspek birokrasi pemerintahan (politik) sebagai pihak yang memberikan pelayanan—bagi pertumbuhan atau bertahannya pelaku usaha—dalam berusaha harus bisa mendukung sebaik-baiknya para pelaku ekonomi di wilayahnya. Tetapi, Ia menyesalkan masih lemahnya budaya birokrasi dalam membangun iklim usaha yang sehat bagi berkecambah maupun bertumbuhnya kelompok-kelompok usaha yang ada. Alih-alih berupaya memahami hal tersebut, aparat pemerintah daerah bahkan terkesan mengabaikannya.

Ammekko Bawanno okkotu!” ungkapnya menyebutkan kalimat dalam bahasa Bugis yang kerap diucapkan aparat dalam memberikan layanan birokrasi berupa bantuan usaha bagi pelaku usaha kecil. Makna kalimat yang dengan bercanda ia sebut bahasa Perancis itu, adalah ‘terima saja apa yang diberikan, tidak perlu banyak bicara’ saat kredit dikucurkannya.

 Berpolitik itu untuk mencapai Keadilan

Sebagai pembicara ketiga, Andi Yakub, Akademisi Ilmu Politik lebih banyak menyinggung aspek teoritis. [kandidat] Doktor Ilmu Politik ini menekankan pengertian dari hakekat Politik dan Ekonomi yang jika dipahami secara benar sesungguhnya dijalankan untuk mencapai derajat keadilan bersama.

Menurutnya, Hakekat Ekonomi adalah [menciptakan] kesejahteraan. Dalam memahami hakekat ekonomi ini, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama, yakni aspek kekayaan, pertukaran dan produksi. Sementara hakekat politik menurutnya adalah siyasah atau strategi dalam mengelola ketiga aspek ekonomi tadi untuk tujuan bernegara: menciptakan keadilan, baik melalui regulasi, alokasi maupun distribusinya.

Penyakit-penyakit yang diidap UMKM

Andi Gadis Kinanti, sebagai konsultan pengembangan UMKM di kota Makassar memaparkan sejumlah fakta terkait kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM maupun realitas penanganan UMKM oleh birokrasi pemerintah daerah.

Secara normatif, Gadis menggambarkan bahwa saat ini kita sedang berada pada era Globalisasi yang tentunya menuntut adanya persaingan global yang berkonsekuensi pada keharusan daya saing global. Sementara itu daya saing global sangat bergantung nilai tambah yang diberikan. Sebuah produk yang diisi dengan nilai tambah sudah tentu berbasis pada perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan dilakukan dengan inovasi dan kreatifitas. Ini adalah kunci dari entrpreneurship atau kewirausahaan.

Gadis menyatakan bahwa kondisi entrepreneurship di Indonesia kebanyakan pengusahanya lahir bukan hanya berdasarkan pada nasab maupun nasib nya tetapi juga oleh upaya seseorang secara terencana atau by design. Menurutnya, saat ini negara bertanggung jawab penuh mendesain pertumbuhan pengusaha dimulai dari diciptakannya pengusaha baru sampai menyiapkannya untuk naik kelas: dari mikro, ke kecil, dari kecil ke menengah sampai besar.

Di Sulawesi Selatan, pertumbuhan UMKM telah mencapai 20 ribu UMKM pertahun. Namun, di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa angka gini rasio atau ketimpangan juga masih tinggi. Seharusnya, menurut Gadis, pertumbuhan UMKM yang signifikan seharusnya tidak justru dibarengi dengan melebarnya jurang ketimpangan itu. Apalagi, menurut Prof. Suryana, entrepreneur memiliki fungsi makro yaitu sebagai agent of development dalam menciptakan pemerataan pendapatan. Mengapa angka pertumbuhan UMKM sedemikian tinggi tidak diikuti dengan menurutnya angka gini ratio itu? Pertanyaan ini memandu Gadis dalam menyusun analisisnya.

Ia pun menelisik ke kondisi yang terjadi pada UMKM. Menurut Gadis, saat ini kebanyakan usaha UMKM mengalami sejumah permasalahan. Dari hasil penelitiannya, data menunjukkan bahwa sebanyak 45% pelaku UMKM kurang pemahaman teknik dasar pemasaran (kompetensi). Kemudian sebanyak 35% memiliki tingkat kemampuan yang rendah dalam mengelola usaha (kontrol). Sementara indikator ketiga adalah sebanyak 20% UMKM mengalami kegagalan karena terbatasnya sumber dana (kapital).

Sebagai konsultan UMKM, secara internal ia mengidentifikasi 8 jenis “penyakit” yang menghinggapi pelaku UMKM, diantaranya: Muntah (menjual mentah), Kurap (kurang pengalaman), Kudis (kurang disiplin), Kutil (kurang terampil), Batuk barang tunggal ketinggalan jaman), mencret (menjual ceroboh dan teledor), campak (campuran antara usaha dan keluarga), dan kanker (kantong kering alias kurang modal). Di sisi lain, pada aspek eksternal, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM yakni Suhu politik yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Hal ini juga ditandai oleh politik mutasi yang menggeser aktor-aktor birokrasi tertentu yang sudah paham UMKM ke sektor lain dalam pemerintahan. Kemudian, Program Pengembangan UMKM seringkali tidak tepat sasaran, di mana keterlibatan pelaku UMKM dalam mendesain program bantuan buat mereka sangat rendah. Lalu, terjadinya perubahan teknologi Informasi yang berlangsung sangat Cepat dan mulai hadirnya sejumlah tuntutan standarisasi bagi produk UMKM yang akan dipasarkan dan termasuk masuknya isu [ramah] lingkungan dalam proses produksi sebuah barang.

Adapun mengenai peluang untuk mengembangkan UMKM, saat ini telah tersedia seperti besarnya dukungan kebijakan pemerintah/lintas terkait  Hulu (peningkatan daya saing produk, diklat, sertifikasi produk, penguatan branding, dll) dan Hilir (terkait promosi dan pemasaran melalui  fasilitasi pameran, temu bisnis, sistem konsolidasi kargo).Peluang lainnya adalah semakin terbukanya peluang pasar internasional dan kerjasama ekonomi baik secara bilateral, kawasan, maupun regional. Untuk itu, menurut Gadis, dalam mengembangkan UMKM terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni Pendampingan terhadap UMKM, menjalin kemitraan B to B (business to business) secara setara, menerapkan sistem digitalisasi UMKM, memudahkan segala birokrasi perijinan bagi UMKM melaui IUMK dan Start Up Food, Start Up Fashion, dll.

Usai pemaparan semua narasumber, diskusi pun dilanjutkan. Beberapa pertanyaan adalah terkait aspek teknis yang dihadapi oleh pelaku usaha di daerah, mulai dari soal perijinan yang semakin rumit, kesesuaian masalah yang dihadapi UMKM dengan jenis bantuan yang diterima sampai hal-hal lain yang selama ini masih sulit dijangkau oleh negara maupun sektor swasta lainnya. Misalnya pertanyaan Fian yang sedang mengembangkan usaha pengelolaan hasil pertanian pascapanen. Ia mengalami kendala dalam membuat atau mengadakan sejumlah teknologi pengelolaan komoditas pertanian yang terjangkau dalam hal ini teknologi pertanian terpadu yang sederhana maupun yang canggih. Pengadaan teknologi pengelolaan ini sangat penting dan ia berharap sektor perbankan dan pemerintah dapat memikirkan untuk membantu pengadaannya. Beberapa pertanyaan teknis dijawab oleh Pimpinan Wilayah BRI Sulawesi Selatan, Agus membawahi 36 Cabang dan 384 unit BRI.

Sesi seminar akhirnya ditutup tepat pukul 12.40 wita dan diakhiri dengan sesi penyerahan sertifikat bagi narasumber[].

Oleh

Ishak Salim (redaktur ikapolunhas[dot]com)

One thought on “Jangan Sederhanakan Masalah UMKM

  • August 18, 2017 at 12:45 pm
    Permalink

    Howdy very nice site!! Man .. Excellent ..

    Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m glad to search out numerous useful info here in the post, we want develop more techniques
    on this regard, thank you for sharing. http://forum.bitwerft.de/User-Wagner87Mangum

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *