Golkar di Pusaran Korupsi: Akhir Partai ORBA?

 

           

Pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017 cukup mengejutkan. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan bahwa Setya Novanto (SN) Ketua Partai Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi KTP Elektronik (KTP el). Pengumuman ini semakin ketat menyandera dan meresahkan kader dan tokoh Partai Golkar (PG). Oleh karena beberapa kader sudah diseret ke meja hijau dengan kasus korupsi yang berbeda. Inikah awal kehancuran PG? Ataukah kasus korupsi ini akan mengakhiri eksistensi PG di percaturan politik Indonesia?

Posisi PG Pasca Orde Baru

Kilas balik ke tahun dimulainya Reformasi 1998.   Gerakan anti Soeharto berimbas ke tuntutan penghapusan PG yang dianggap sebagai alat kekuasaan Orde Baru vis a vis mantan Presiden Suharto. Logika para reformer pada saat itu adalah runtuhnya Pemerintahan Soeharto berarti pula runtuhnya Golkar sebagai organisasi penopang pemerintah. Golkar diobrak abrik. Jalur informal pendukung Golkar yakni A (ABRI) dan B (sipil berstatus pegawai negeri) dituntut untuk bebas dari politik dan berposisi netral dalam sistem politik. Sementara jalur C (sipil termasuk rakyat biasa non pegawai negeri) didorong untuk tidak lagi mengikatkan diri dengan Golkar. Mereka bebas berafiliasi, memilih dan membentuk organisasi politik di luar Golkar.

Setahun berikutnya, 1999 menjadi momen munculnya puluhan partai politik.  Era reformasi membentuk sistem kepartaian multi partai. Kurang lebih 48 partai politik dinyatakan sah sebagai kontestan Pemilu 1999. Beberapa dari partai itu dibentuk oleh kader dan tokoh Golkar yang memilih memisahkan diri. Di tengah badai kecaman dan tuntutan agar Golkar dibubarkan, Akbar Tanjung berhasil memimpin organisasi ini—yang mengubah nama menjadi Partai Golkar (PG)—berhasil keluar dari kemelut. Sangat  mengejutkan, hasil Pemilu 1999  menempatkan PG diurutan kedua, di bawah pemenang Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat itu sedang naik daun karena nasib partai ini yang tertindas di era Soeharto.

Pemilu berikut pada 2004, PG menempati posisi pertama. Sesuatu yang diduga sebelumnya bahwa PDIP ternyata gagal dengan slogan Partai Wong Cilik. Pemimpinnya, Megawati Soekarnoputri, gagal mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Alhasil, pemilih mendukung PG lebih dari 20% dari total suara pemilih dan memberi posisi pertama bagi PG di DPR.

Hasil Pemilu 2004 menjadikan Akbar Tanjung sebagai tokoh partai yang legendaris. Selain tuntutan pembubaran Golkar, Akbar Tanjung juga diterpa kasus korupsi Bulog. Pengadilan kasus ini menyatakan Akbar Tanjung  bebas. Hal ini tentu saja membuat orang-orang yang anti PG kecewa. Karena ternyata Sang Beringin masih kokoh untuk ditumbangkan. Sang Beringin tidak keropos meski disiram kritik terus menerus.

Kehadiran Partai Demokrat yang dibentuk oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Pemilu 2004 berada pada urutan ke tujuh menjadi pemenang Pemilu 2009.  Akhirnya PG berpindah ke urutan kedua pada perolehan suara Pemilu 2009.  Pada saat itu PG dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kekalahan PG di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 menambah keprihatinan di kalangan kader PG.  Aburizal Bakrie mengambil tongkat kepemimpinan dari mantan Presiden Jusuf Kalla saat itu. Aburizal mengantar PG ke Pemilu 2014, tetap pada posisi kedua.  Kali ini pemenang Pemilu diraih oleh PDIP kembali.

Pada Pilpres 20014, PG mendukung padangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Sayang sekali bagi PG, pasangan ini gagal memenangkan Pemilu 2014. Lagi-lagi Aburizal menghadapi kritik keras, apalagi mantan Ketua Umum PG Jusuf Kalla (JK) berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) memenangkan kursi kepresidenan. Internal PG terbelah: sebagian mendukung Jokowi-JK, sebagian Prabowo-Hatta. Kalangan pendukung Jokowi-JK mendorong Aburizal untuk mengubah haluan berafiliasi dengan pemerintah terpilih.  Sementara pendukung Prabowo-Hatta bertahan dengan posisi berseberangan dari Jokowi-JK.

Kelanjutan kepemimpinan untuk periode kedua bagi Aburizal menghadapi turbulensi internal yang tajam. Hal ini nampak lahirnya dua Musyawarah Nasional pada tahun 2014: Bali mengukuhkan kembali Aburizal Bakrie dan Ancol menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PG. Situasi ini menyeret PG pada konflik internal yang melelahkan. Pada akhirnya disepakati Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mendudukkan SN sebagai Ketua Umum.

Berakhirlah spekulasi dua kubu. SN berhasil mendudukkan kedua belah pihak dan memberi posisi fungsional yang strategis bagi masing-masing  pihak. SN menjadi perekat partai, dengan pola kepemimpinan yang tenang dan diam melakukan perjalanan konsolidasi ke daerah-daerah dengan tekun.  SN berhasil membawa PG ke kemenangan demi kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah. PG yang pernah terpuruk pada pilkada sebelumnya mendapatkan kepercayaan diri kembali. Kerja keras SN terealisasi dengan keberhasilan PG memenangkan 58% dari total pilkada yang dilaksanakan 2016 lalu. Prestasi ini sangat mengagumkan mengingat kondisi partai yang pernah terpecah belah setahun sebelumnya.  Selain itu, salah satu langkah berani SN adalah memilih mendukung Koalisi Indonesia Hebat pendukung Pemerintahan Jokowi-JK dan meninggalkan koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta.

Status Tersangka Ketua Umum Vs. Status PG

Penetapan SN sebagai tersangka menimbulkan riak kritik dan kecaman yang kencang baik dari internal maupun eksternal PG. Secara internal beberapa kelompok kader PG baik perseorangan maupun kelompok telah meminta agar SN mundur karena dianggap merugikan elektabilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap PG. Secara langsung dikhawatirkan akan memengaruhi raihan suara PG pada Pemilu 2019. Secara eksternal, PG telah menjadi bahan olok-olok nasional. Seolah-olah PG ini sarang penyamun merusak bangsa dan negara yang  harus dihilangkan dari sistem politik Indonesia. Media cetak, televisi, dan online yang dikuasai oleh politisi yang berseberangan dengan SN memanfaatkan keadaan ini membantu mengekspos tuntutan internal dan eksternal menjadikan kasus SN sebagai babak akhir PG dalam percaturan politik nasional.

Sangat disayangkan bahwa prestasi SN dalam waktu singkat, ternodai oleh persoalan yang cukup menyita perhatian publik. Pertama, skandal kasus negosiasi dengan PT. Freeport dikenal dengan istilah ‘Papa Minta Saham’. Kasus ini dibuka secara sporadis dan menjadi perbincangan nasional. SN “dipaksa” mundur dari kursi DPR, digantikan oleh Ade Komarudin.  Tidak lama kemudian, SN kembali mengambil kursi DPR dengan kondisi bahwa dia “bersih” dari polemik skandal Papa Minta Saham.

Baru beberapa waktu berselang, SN tertimpa satu kasus yang lebih kolosal.  Kali ini media memberitakan secara massif: mega korupsi KTP elektronik. KPK menyatakan SN tersangka dan tentu saja keadaan ini meluruhkan kebanggaan para kader dan tokoh PG. Secara simultan SN dan PG dicerca dan dianggap sebagi partai pelindung mega koruptor. Satu per satu nama tokoh dan kader PG diseret dalam kasus fenomenal ini.

PG kembali bergolak. Kali ini bukan soal perebutan kekuasaan, tetapi soal pengutamaan integritas. Tokoh-tokoh PG melontarkan pendapat yang berbeda. Akbar Tanjung menghendaki pergantian pemimpin. Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang pernah berseberangan sepakat mempertahankan SN hingga berstatus inkrah. Sementera Jusuf Kalla sedari awal menghendaki pemimpin yang bebas dari korupsi.

Kader pun terbelah. Sebagian menghendaki Munaslub, sebagian menunggu situasi tenang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pun terbelah: ada yang mendukung dan ada yang menuntut mengganti.  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG mengambil kesimpulan untuk mendukung dan mempertahankan SN sambil menunggu hasil pra pradilan dan peningkatan status.  Lain pula reaksi pihak eksternal, misalnya seperti Yusril Ihza Mahendra, melontarkan pendapat penghapusan PG dengan menggeneralisasi bahwa PG harus dibubarkan karena kasus KTP el.

Badai korupsi ini sangat kuat menghantam PG, akibatnya antara lain secara internal: pertama,  menyebabkan demoralisasi di kalangan kader PG yang tidak lagi memiliki pemimpin panutan yang bersih dan berwibawa; kedua, menimbulkan kegelisahan karena status PG yang dikategorikan sebagai partai korup; dan ketiga, pemimpin dan tokoh PG dianggap melanggar etika organisasi dan melanggar nilai-nilai moral bangsa, Pancasila.  Secara ekternal, PG menjadi bahan pembicaraan karena dianggap bahwa para pemimpin PG nampak bersatu melindungi orang yang bersalah.

Para tokoh dan kader PG serta konstituen pendukungnya tentu saja menghendaki partai ini tetap kokoh berdiri sepanjang masa. Namun perilaku koruptif oknum kader dan tokoh partai yang tidak elok dan melanggar etika kepartaian,  tentu saja akan menumbangkan kebanggaan dan kekokohan PG.  Pada usia yang telah menginjak lima dekade, partai ini sesungguhnya mumpuni, dikagumi sebagai partai di mana orang-orang cerdas berada. Memiliki jaringan di seluruh pelosok nusantara. Memiliki kader dan rakyat pendukung yang setia.

Upaya Menghilangkan PG

Keinginan sebagian kelompok yang menghendaki PG dihapus dari peta politik Indonesia berkesinambungan. Namun keinginan mengeneralisasi logika bahwa Ketua Umum PG dan PG adalah satu kesatuan. Apabila Ketua Umum bermasalah, maka PG pun dianggap bermasalah. Jika Ketua Umum terseret ke meja hijau maka PG harus dibubarkan.

Logika ini persis sama yang hendak diterapkan pada awal Reformasi 1998. Bahwa mantan Presiden Soeharto bermasalah, maka Golkar harus dihapuskan.  Para “pembenci” PG mencari jalan untuk menghancurkan partai ini melalui berbagai cara. Namun, apapun usaha yang para pembenci ini lakukan, sulit terwujud. Karena pembentukan PG berbeda dari partai lain yang dibentuk Pasca Orde Baru (ORBA).

PG adalah partai yang  dibentuk oleh beberapa organisasi yang bersifat independen dan memiliki ideologi perjuangan yang sama: menghalangi penetrasi paham komunis di Indonesia.  Oleh karena pendiriannya bersifat kolektif dan memiliki tujuan yang sama, partai ini tidak mengkultuskan individu atau tokoh tertentu.

Dalam sejarahnya, organisasi ini dibentuk dan didirikan oleh puluhan organisasi yang bergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar pada tahun 1964.  Organisasi-organisasi tersebut dikenal pula sebagai Kelompok Induk Organisasi (KINO) sebagai inti dari Sekber, antara lain: KOSGORO (Koperasi Serbaguna Gotong Royong, SOKSI (Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), MKGR (Musyarawarah Kekeluargaan Gotong Royong), Organisasi Profesi, HANKAM (Ormas Pertahanan Keamanan), GAKARI (Gerakan Karya Rakyat Indonesia), dan Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971.

Dengan demikian, tak ada individu yang berhak atas partai seperti partai lain yang umumnya dibentuk oleh tokoh tertentu dan mengkultuskan tokoh pendiri yang bersifat individual. Selain itu, pembentukan Golkar dilandasi oleh filosofi pendirian organisasi  sebagai garda yang menghalau rongrongan PKI dan ormas-ormasnya.

Oleh karena pendirian PG bersifat kolektif menjadikan partai ini kokoh dan sulit terfragmentasi. Akibatnya, upaya melenyapkan PG dari percaturan politik sejak Era Reformasi 1998 oleh lawan-lawan politiknya, sangat sulit terwujud.  Malah sebaliknya PG semakin kokoh dan menemukan kembali pola permainannya. Menjadi pemimpin pada setiap situasi, termasuk pada proses pengambilan keputusan di DPR.

Kesimpulan

Keberadaan PG sebagai organisasi tidak dapat begitu saja dibubarkan dengan alasan kader atau tokohnya memiliki masalah hukum.  Namun demikian tidak berarti bahwa PG dapat digunakan  oknum kader atau tokoh untuk melindungi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, para oknum kader dan tokoh PG yang melanggar etika dan nilai-nilai Pancasila yang diusung oleh PG adalah secara sadar dan sukarela mengundurkan diri dari posisi struktural di PG dan posisi politik di DPR RI atau jabatan publik lainnya. Pilihan ini akan memberi ruang bagi PG untuk tetap berdiri kokoh dan menutup ruang bagi orang-orang untuk menghancurkan PG. Karena sikap bertahan dan menggunakan PG sebagai tempat berlindung akan melemahkan posisi PG di hadapan publik. Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas dan popularitas PG.

Bagi sebagian kader, ada kekhawatiran bahwa PG akan kewalahan dan tidak mampu menghadapi pertarungan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Bagi sebagian lainnya, ada kekhawatiran bahwa PG akan terbonsai dan tidak ada tempat berlindung bagi orang-orang yang masih memegang teguh filosofi pendirian organisasi ini yakni sebagai penghalau paham komunis, Partai Komunis Indonesia dan semua ormas yang berafiliasi dengan partai komunis. Adalah sebuah pilihan yang tidak berat bagi para oknum yang terlibat korupsi untuk menjadikan PG sebagai penjunjung kemurnian nilai-nilai Pancasila[].

Oleh: Notrida Mandica

(Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, PhD Political Science, Northern Illinois University)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *