MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAK CUKUP DENGAN NIAT

 

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA kepulauan, dengan jumlah pulaunya mencapai 17.499 dengan luas wilayah perairan 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai  sekitar 81.900 km2, dengan kata lain 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Australia, Timor Leste, Republik Palau, dan Papua Nugini.

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, maka, pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara kepada dunia internasional. Pemerintah terus melakukan lobby serta perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United National Convention on the Low of the Seal/UNCLOS 82).

Keberhasilan menggolkan konsep negara kepulauan, ternyata membawa konsekuensi lain, yakni mengembalikan “rasa” keindonesiaan masyarakat perbatasan, yang selama ini terabaikan dan tidak terjangkau pembangunan. Masyarakat kawasan perbatasan sejak lama mengalami keterisolasian, infrastruktur minim, kemiskinan, padahal sumber daya alam melimpah namun belum dikelola secara optimal. Ibarat pepatah “ayam mati dilumbung padi”.

 

Menggeser Pendekatan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Saat awal pendirian, BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun Tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jumlah anggota BNPP bertambah menjadi 31 kementerian dan lembaga ditambah 13 provinsi, 41 kabupaten/kota, 187 kecamatan, dan 1702 desa/kelurahan.

 

Berdirinya BNPP membawa angin segar bagi masyarakat dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Sebab, dengan terbangunnya kawasan perbatasan dapat menjadi pertahanan utama dari berbagai infiltrasi asing, pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan atau penyelundupan (Illegal trading), pencurian kayu (illegal logging), bahkan menjadi tempat persembunyian kelompok separatis, dan sebagainya

 

Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan (security approach). Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya.

 

Oleh karena sebagai pertahanan utama dan mengembalikan rasa keindonesiaan, maka pergeseran pendekatan dari keamanan (security) kepada kesejahteraan (prosperity) menjadi sangat penting. Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam membuat kebijakan pembangunan sehingga tercipta kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pendekatan keamanan bukan tidak dibutuhkan tetapi jangan sampai melupakan bahwa posisi masyarakat sangat penting dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu pemerintah harus kembali mengingat tugasnya yakni mensejahterakan masyarakat.

 

Hoogerwerf dalam R.L.L. Tobing (1983:9) mengingatkan bahwa ”Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan, dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya”[1]. Hal tersebut menguatkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan bahkan dalam implementasi juga menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah tidak boleh mengambil posisi seperti yang disampaikan Thomas R. Dye dalam Soetari (2014:33) bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah…”[2]. Dalam konteks ini pemerintah harus tegas mengambil posisi dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

 

BNPP yang ditugasi untuk mengelola kawasan perbatasan harus mampu melangkah cepat dalam memformulasi berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan potensi SDA (wisata, peternakan, pertanian, perikanan) yang ada pada kawasan perbatasan sangat melimpah namun minim pengelolaan. Sehingga yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberpihakan.

Penutup 

Akselerasi pembangunan (infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat) pada kawasan perbatasan, tidak semudah yang diperkirakan. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh: Pertama, sudah lama kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan baik fisik maupun manusianya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Kedua, banyaknya kementerian dan lembaga negara yang tergabung dalam BNPP (31 kementerian dan lembaga negara), dimana  Mendagri sebagai kepala BNPP. Hal ini menyulitkan koordinasi antar kementerian dan lembaga negara untuk sinkronisasi program, ditambah adanya ego sektoral masing-masing kementerian dan lembaga. Ketiga, penyusunan dan pelaksanaan program berbanding lurus dengan kebutuhan anggaran, persoalannya adalah anggaran BNPP tergantung dan bersumber dari kementerian dan lembaga negara. Sehingga berapapun yang dianggarkan oleh tiap-tiap kementerian dan lembaga negara BNPP harus menerimanya.

Menurut penulis, sudah saatnya pembangunan kawasan perbatasan diurus lebih “serius” dan dikerjakan sepenuhnya oleh sebuah lembaga setingkat kementerian atau lembaga negara yang memiliki kemandirian dalam membuat program dan penganggaran sendiri, tidak seperti sekarang ini di mana BNPP sangat bergantung pada kementerian dan lembaga yang tergabung di dalamnya.

Saatnya pengelolaan kawasan perbatasan lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (prosperity) dengan tidak melupakan aspek keamanan (security).

 

[1]A. Hoogerwerf. Ilmu Pemerintahan. (Terjemahan R.L.L. Tobing). Jakarta. Erlangga. 1983.

[2] Endang Soetari. Kebijakan Publik. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2014.

Bekasi, 24 Juni 2017

 Penulis Hasanuddin Galih

Pengamat Politik, tinggal di Jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *