Melongok Regulasi Kesehatan Yang Sedang Sakit

Mendekatkan fasilitas kesehatan dan mendatangkan tenaga medis ke tengah-tengah kampung terpencil bukanlah perkara mudah dan murah bagi sejumlah pemerintah daerah, seperti kabupaten Lembata di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Gorontalo. Dua cerita berikut menggambarkan kesulitan tersebut.

Cerita 1: Sejumlah warga di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT, terpaksa menandu seorang ibu hamil sejauh 4 kilometer menggunakan sarung dengan gagang bambu untuk bersalin di fasilitas kesehatan terdekat. Bukan jalan datar yang mereka lalui, tapi bukit dengan batu-batu tajam. Bukan hanya sang ibu yang berjuang, warga pun demikian.

Cerita 2: Di Kecamatan Boliyohuto, Gorontalo, satu keluarga mendapat sanksi sosial dari sejumlah warga lain, hanya karena anak perempuannya brojol di tengah jalan ketika akan mengakses bidan di pusat kecamatan. Sepanjang tahun 2016, Desa Motoduto tidak memiliki seorangpun bidan. Bidan sebelumnya telah mangkir ke kota setelah ia terangkat menjadi PNS. Faktanya, program GEGAS yang menggunakan tentara dan polisi untuk menakut-nakuti warga agar mau mengakses layanan kesehatan berjalan tanpa memedulikan atau mau tahu ‘apakah bidan di tempat itu atau tidak’. [1]

*

SEMUA ORANG TENTU PERNAH berkunjung ke rumah sakit. Ada yang datang sebagai pasien, sebagian lagi yang beruntung masih mendapat nikmat kesehatan, datang sebagai pendamping pasien. Sisanya mungkin hanya sekadar menjenguk kerabat atau keluarga yang sakit. Umumnya, masyarakat melihat kondisi rumah sakit yang ada saat ini baik-baik saja. Tapi sebenarnya ada hal yang kerap terabaikan dan masih layak ditanyakan: ‘siapakah yang pertama kali kita temui ketika mengakses rumah sakit? Tentu bukan dokter! Tapi petugas administrasi beserta lembar-lembar kertas yang disodorkan oleh pihak manajemen rumah sakit.

Mungkin beberapa orang akan merasa keberatan jika penulis mengatakan bahwa di rumah sakit secarik ‘kertas’ mendapatkan peghargaan lebih tinggi darpada seorang pasien.

Semua tindakan medis membutuhkan kertas sebagai legalitas dokter dan perawat memberikan layanan jasanya sekaligus mendapatkan bayaran atas layanan tersebut dari manajemen rumah sakit. Rupanya gagasan Paulo Freire yang menganalogikan sistem pendidikan sebagai manajemen ‘ala bank’ juga terjadi di sistem di layanan kesehatan kita. Maka jangan heran jika rumah sakit menempatkan kasir dan petugas administrasi di bagian depan pintu masuk—lengkap dengan menu layanan medis beserta harganya. Pasien tinggal pilih, mau bayar pakai uang tunai, arsuransi hingga mesin gesek elektronik.

Sektor kesehatan—sebagaimana sektor vital lain seperti pendidikan dan pertanian—perlahan tapi pasti berubah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi pelaku modal. Alih-alih peningkatan kualitas layanan, menyesuaikan kemajuan teknologi dan penghargaan terhadap profesi, layanan kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat pun semakin terabaikan. Seluruh praktik bisnis di kesehatan ini kemudian mendapat dukungan penuh oleh regulasi liberal yang memungkinkan investasi masuk di dalamnya. Berbondonglah pebisnis berjubah putih mendirikan rumah sakit berkelas internasional yang berkedok ketulusan, kesetiaan dan keikhlasan melayani masyarakat. Anehnya, beberapa perguruan tinggi pun turut bersaing dalam lingkar bisnis kesehatan ini.

 

Diskursus pembiayaan kesehatan: Ada Duit, Anda dilayani

Tidak dapat dipungkiri, umumnya pertimbangan pertama orang ketika akan mengakses layanan kesehatan adalah biaya. Bagi orang yang sedikit mampu ataupun sangat mampu, biaya mungkin saja tidak menjadi masalah. Yang penting bisa sehat wal’afiat, uang soal belakangan, singkatnya. Di sisi lain, keduanya bersepakat menginginkan kualitas di layanan kesehatan. Mau orang kaya atau miskin, ingin dapat pelayanan terbaik dan prima. Semua orang ingin sehat!

Tapi tunggu dulu. Di rumah sakit uang menentukan kelas layanan, baik tindakan maupun fasilitas. Dari sini penulis yakin, orang kaya sekalipun pasti masih mempertimbangkan biaya ketika mereka sakit. Jika tidak, sudah sejak lama perusahaan arsuransi sekelas Manulife, Axa dan sejenisnya beralih ke bisnis jamu gendong dan obat kuat.

Di Indonesia, ‘diskursus pembiayaan kesehatan’ memiliki dinamika yang cukup kompleks. Ada sederetan program di sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan produk kebijakan kesehatan pemerintah. Misalnya program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan sejak 2008 yang dimaksudkan untuk menggantikan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan ASKESKIN (Arsuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) yang berjalan sejak 2005 hingga 2007. Setelahnya, di tingkat daerah lahir pula kebijakan turunan yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan model yang sama. Dengan memoles beberapa bagian akhirnya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 resmi meluncurkan BPJS-Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan), model serupa yang Jerman gunakan untuk pembiayaan kesehatan seluruh warganya. Harapan pembuat kebijakan negeri ini, model tersebut nantinya secara bertahap bisa menuju pada kondisi universal health coverage. Maka secara otomatis kepesertaan yang telah dicover oleh pemerintah seperti PNS, TNI/POLRI dan Jamkesmas PBI (Penerima Bantuan Iuran) masuk menjadi  peserta di BPJS-Kesehatan. Sebagian orang mungkin percaya kondisi yang dimaksudkan akan terwujud, tinggal memberikan cukup waktu bagi peyelenggara program berproses. Tapi bagi penulis, model pembiayaan kesehatan seperti ini hanya menunggu waktu ‘pembunuhan massal’ sampai komersialisasi kesehatan berubah menjadi treatment suntik mati untuk orang miskin.

Biaya kesehatan ini bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Ada banyak pola pembiayaan kesehatan yang umum menjadi kiblat negara-negara berkembang. Paling tidak ada 3 jenis  model pembiayaan kesehatan yang umum digunakan di banyak negara yakni Social Health Insurance model, Commercial/Privat Health Insurance model dan National Health Insurance model. Bagi mereka yang beruntung hidup di negara-negara kaya seperti Inggris mungkin bisa hidup tanpa nebulizer compressor dengan menggunakan model National Health Insurance—karena jumlah penduduk yang masih terkendali dan kebijakan di sektor vital yang cenderung protektif. Berbeda dengan Jerman, negara yang menjadi kiblat Indonesia, mereka lebih awal menggunakan model yang pertama. Sejak 1882 di bawah pemerintahan Bismarck negara tersebut berhasil mengcover cakupannya hingga 100 persen setelah menggunakan Social Health Insurance model. Keberhasilan tersebut kemudian diikuti oleh Philipina, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan Amerika harus mengakui kegagalan mereka dalam mencover seluruh cakupan karena menggunakan model ketiga, Commercial/Privat Health Insurance.

Di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai lebih dari 237 juta jiwa pada 2010, ditambah utang luar negeri yang sulit dibayangkan untuk dilunas yakni mencapai 326,3 miliyar USD (akhir kuartal I 2017), ketiga model pembiayaan di atas tentunya memiliki implikasi masing-masing. Lantas apa yang Pemerintah Indonesia lakukan untuk mengatasi persoalan mahalnya biaya layanan kesehatan?

 

Hentikan cengkeraman bisnis dalam layanan kesehatan

Bukannya menurunkan biaya layanan atau memproteksi sektor kesehatan dari gempuran investasi modal, pemerintah Indonesia justru menelorkan program bertajuk “gotong-royong” dan mengembalikan permasalah biaya kesehatan ke masing-masing orang. Memang ada yang berpendapat program ini mencerminkan prinsip keadilan karena tidak semua masyarakat masuk di kelompok miskin yang harus negara biayai kesehatannya. Apalagi model demikian cukup bisa menekan biaya di sektor kesehatan yang negara harus keluarkan.

Namun hemat penulis, model pembiayaan bukanlah akar masalah yang menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses layanan kesehatan, tapi sektor kesehatan ini harus mendapat ‘perlindungan hukum’ dari ‘urusan bisnis’ yang berwatak mengisap dengan tujuan mengakumulasi keuntungan atau modal semata. Pemerintah pusat mungkin terlalu jauh untuk melihat ragam tantangan masyarakat di sepanjang pesisir timur NTT yang kesulitan mengakses layanan karena letaknya jauh atau masyarakat di desa-desa Gorontalo yang sulit mendapatkan bidan untuk persalinannya. Buruknya regulasi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah biaya kesehatan ini sama buruknya dengan regulasi Kota Jakarta yang ingin menyelesaikan masalah kemacetan tapi tidak pernah mau membatasi jumlah kendaraan yang diimpor oleh Jepang, Amerika, Jerman, Korea Selatan dan negara pengeksport otomotif lainnya.[]

[1] Seolah latah, Kepala Daerah berlomba-lomba menelorkan kebijakan kesehatan yang bertujuan mendorong masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas yang telah ditetapkan. Sebut saja Rovolusi KIA di NTT dan GEGAS (Gugus Tugas) di Gorontalo. Keduanya lebih tepat disebut sebagai kebijakan ‘represif’ karena kurang mempertimbangkan kondisi geografis dan sumberdaya manusia di tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Penulis Agung Prabowo

Peneliti AcSI (Komunitas ININNAWA)

Alumni Mahasiswa Ilmu Politik Fisip – Unhas (Angkatan 2004)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *