Mencerdaskan Pemilih Pemula Melalui Skema Gerakan Sosial

Salah satu ciri Pemilih Cerdas adalah banyaknya akses dan aset informasi kepemiluan yang diperolehnya sebelum pemilihan berlangsung. Untuk itu, sosialisasi terkait informasi kepemiluan menjadi penting sebagai sarana menyampaikan nilai dan pesan politik bagi pemilih. Sayangnya, tahapan ini justru tahap yang kerap luput dari perhatian penyelenggara pemilu.

Bagi sejumlah pihak yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya pemilu, kebanyakan mereka menilai tahap ‘sosialisasi’ ini kurang strategis dibandingkan tahapan lainnya. Ada anggapan bahwa Pilkada sudah menjadi pengetahuan publik karena sudah dilaksanakan secara rutin dan menjadi perhatian publik. Artinya, diskursus terkait pemilu di ranah masyarakat, pengurus partai, tokoh-tokoh politik maupun tim sukses dengan sendirinya sudah menjadi konsumsi publik dan segala aspek terkait informasi kepemiluan dengan sendirinya terakses mudah.

Tetapi kita bisa menguji asumsi tersebut dengan pertanyaan kritis, “jika pemilu sudah berlangsung berkali-kali dan dianggap penting sebagai aturan main dalam memilih pemimpin secara benar, mengapa kecenderungan partisipasi masyarakat semakin menurun?”

Data menunjukkan, di awal demokrasi electoral berjalan, partisipasi pemilih mencapai angka 91% pada awal reformasi, sementara partisipasi terkini menurun ke angka mengkhawatirkan, yakni 60-67%. Tentu saja angka partisipasi ini tergolong rendah mengingat adanya “kesepakatan bersama” para ahli pemilu untuk sistem pemilu proporsional seperti di Indonesia tingkat partisipasi yang tinggi itu serendah-rendahnya 75% (voter turnout).

Berangkat dari pertanyaan tersebut, maka kita bisa menduga bahwa ‘Jangan-jangan yang dipahami sebagai ‘sosialisasi pemilu’ adalah sekadar mengetahui kapan tanggal pemilu, siapa saja kandidat bertarung dan di mana lokasi TPS semata.

Penjelasan mengenai pentingnya tahapan sosialisasi pemilu ini menjadi konsern pada seri penulisan opini kepemiluan kedua—khususnya di wilayah perdesaan.

 

Mengapa Sosialisasi Pemilu Tidak Efektif?

Jika dari semua tahapan pemilu ada tahapan yang besaran pengeluarannya bisa dipangkas, maka tahapan sosialisasi seharusnya menjadi tahapan yang justru membutuhkan anggaran ekstra. Mengapa? Saat ini, ‘nalar konservatif’ penyelenggara pemilu masih jamak muncul dari pihak KPU dan umumnya pemerintah daerah dalam mendesain metode sosialisasi: ceramah, rapat, selebaran, baliho, siaran radio dan sebagainya. Jika anggaran sosialisasi terbatas, seberapa efektif cara-cara di atas bisa menjangkau pemilih?

Terbatasnya anggaran dan model sosialisasi yang konvensional akan berpengaruh pada rendahnya intensitas, cakupan, daya edukasi, daya tarik dan partisipasi pemilih. Belum lagi jika tantangan itu termasuk soal luasan topografi, besaran jumlah penduduk, dan jumlah desa.  Padahal sosialisasi bukan sekadar informasi tentang waktu penyelenggaraan Pilkada dan tata caranya. Yang terpenting dalam sosialisasi adalah ‘Pesan Politik’ yang akan disampaikan dan fungsi anggota-anggota masyarakat sipil dalam aspek kepolitikan. Pesan-pesan itu seperti: upaya mengendalikan gerakan anti-golput, mengampanyekan anti-money politik, membangun sikpa-sikap anti-otoritarian, bagaimana menghindari atau menyikapi pelanggaran aturan kepemiluan, melakukan pengawasan dan pemantauan—merupakan pesan penting untuk membangun karakter dan praktik berpolitik secara benar (Politically correct).

Kembali ke soal konservatisme di atas, di tengah-tengah masyarakat kita beredar makna ‘politik’ yang stereotipikal: “Politik itu Kotor”. Dalam pemantauan yang pernah penulis lakukan terkait idiom tersebut, rupanya idiom ini kerap muncul di kalangan pemilih pemula. Hal ini besar kemungkinan berawal dari kurang berkembangnya fungsi pendidikan politik di sekolah-sekolah, mulai tingkat dasar sampai menengah. Jelas sekali bahwa ‘sekolah tidak berperan konstruktif menyadarkan siswa pemilih pemula untuk datang ke TPS’. Sejak awal mereka diajarkan bahwa politik, politisi, dan persaingan politik merupakan aktivitas bernuansa negatif. Sungguh masih teramat kurang informasi atau pendapat yang kita dengar dari para pendidik di sekolah-sekolah dasar dan menengah terkait bahwa menjadi pemimpin politik atau politisi merupakan ekspresi nasionalisme warga negara atau rasa cinta warga kepada negaranya. Padahal, di sisi lain, proses menuju ke puncak karir politik yakni dengan menjadi pemimpin itu tidak lain bahwa ia harus melalui proses yang beresiko, sarat beban, dan rumit.

Sampai sejauh ini, terkait menurunnya kualitas politik pemilih pemula terdapat beberapa hal penyebabnya, yakni: [1] pemilih pemula belum banyak tersentuh model sosialisasi kepemiluan—bercorak konservatif, [2] pemilih pemula tidak mendapat porsi ‘kampanye khusus’ dan minimnya informasi politik bagi merek, [3] pemilih pemula tidak memiliki simpul-simpul kelompok yang mudah dihubungi, dan [4] usia muda adalah usia ‘anti kemapanan’ sehingga membutuhkan pendekatan ekstra untuk menjangkaunya.

Pertama, pemilih pemula belum banyak tersentuh sosialisasi baik dari penyelenggara maupun dari partai politik. Berbagai asumsi berkembang sehubungan dengan hal ini terutama bagi kalangan partai politik di mana elit politik tertentu cenderung berpandangan bahwa ‘pemilih pemula logika pilihanya bergantung kepada orangtua atau keluarganya. Jika kandidat mendekati orang tua atau kerabat maka pemilih pemula di keluarga tersebut akan mengikut dengan sendirinya—konsep ‘Patronase Pilihan’ dinilai tepat menjelaskan fenomena tersebut. Namum perlu diingat bahwa pada beberapa survei menunjukkan cukup besar logika pilihan pemula bersifat idealis. Artinya pilihanya tergantung pada informasi dan gagasan kandidat yang dinilai rasional. Pemilih dari pelajar SMU sudah tidak bisa dianggap anak kecil lagi yang mudah dipengaruhi oleh keluarganya.

Kedua, hal lain yang mengkhawatirkan, pemilih pemula banyak juga yang merasa tidak mendapat porsi kampanye khusus dan minimnya informasi politik yang mereka bisa peroleh sehingga berdampak pada memilih menjadi golput. ‘Logika idealis’ mereka berkesimpulan jika kami kekurangan informasi dan tidak ada daya tarik maka tidak penting datang ke TPS.

Ketiga, argumen lain yang juga muncul adalah secara kuantitas jumlah mereka tidak banyak dan tidak memiliki simpul-simpul kelompok yang mudah dihubungi. Kandidat atau partai politik membutuhkan usaha ekstra untuk memetakan, mengelompokkan dan meyakinkan pemilih pemula. Berbeda dengan pemilih tradisional yaitu orang tua yang mudah diidentifikasi media dan metode mengumpulkanya.

Keempat, hal lainnya adalah butuh kreatifitas khusus mendekati pemilih pemula, segmen kelompok ini masih dalam usia anti kemapanan dan semangat berkesperimen, fase identifikasi sosialnya masih terbatas sehingga butuh persuasi yang lebih kreatif.

 

Menuju Sosialisasi Pemilu ala Aksi atau Gerakan Sosial

Ada beberapa model “aksi kolektif” atau “gerakan sosial” dalam membendung serangan praktik golput dan politik uang, yakni dilakukan bersama warga skala dusun atau desa dan aksi bersama di ranah sekolah. Pihak penyelenggara, baik KPU/D, Bawaslu/Panwaslu, dan pihak masyarakat politik maupun sipil lainnya bisa mempertimbangkan untuk dilakukan.

Pertama, melakukan perintisan suatu “gerakan dusun ‘anti golput’ dan ‘anti politik uang’”. Kerentanan terjadinya praktik politik uang dan golput yang massif di pedesaan maupun pinggiran kota merupakan legitimasi atas pentingnya mendorong model kampanye berbasis ‘gerakan sosial’ ini.

Pendidikan pemilih berintegritas sebatas seminar, penyuluhan, penyebaran leaflet tidak memberi efek signifikan pada standar moral pemilih. Sosialisasi dituntut berpadu dengan penajaman isu praktik politik uang, golput dan pengawasan praktik kampanye yang melampaui batas kewajaran dan mengancam kredibilitas suksesi. Tawaran menggiatkan aksi atau gerakan sosial penistaan segala bentuk praktik politik uang penting dirintis. Bagaimanapun ‘normalisasi’ praktik politik uang yang dalam kadar tertentu dianggap kewajaran dalam realitas politik membutuhkan ‘konsep tanding atau wacana tanding’, yakni ‘Anti praktik Politik Uang’ melalui kekuatan wacana tanding dan komunitas tandingan.

Saat ini, KPU tidak hanya menawarkan pendekatan hukum pemilu tapi juga pendekatan agama (teologi) dan pendekatan komunal sebagai senjata melawan praktik politik uang dan golput. ‘Agama’ dan ‘semangat kewargaaan’ berfungsi sebagai ‘pedoman hidup’ yang memiliki ikatan dan pengaruh kebatinan lebih mendalam pada pemilih pada umumnya. Benar bahwa prinsip pemilu OPOVOV (One Person, One Vote, One Value) penekananya pada otonomi pemilih secara individual, namun perang terhadap godaan mempraktikkan politik uang membutuhkan kekuatan komunal. Hal ini mengingat praktik politik uang digerakkan oleh aktor-aktor dominan, dilakukan secara terorganisir dari banyak orang dan bekerja secara terselubung. Motivasi idealisme individual pemilih tidak akan mampu membendung serangan politik seperti ini, selain membangun ‘gerakan komunal’ minimal di level dusun. Kekuatan gerakan ini adalah adanya rasa solidaritas dan komitmen kebersamaan, saling kenal, saling percaya, saling mengawasi dan saling melindungi dari tekanan pihak luar.

Kedua, model gerakan sosial pencerdasan pemilih pemula dengan melibatkan organisasi sekolah dan guru. Pelibatan membangun kesepahaman dan aksi bersama tentang arti Ilmu Politik dan Politisi Ideal kepada murid [calon] pemilih pemula. Warga Negara yang baik adalah yang bercita-cita menjadi pemimpin negaranya. Bagaimana mereka mau berbaik sangka apalagi berpartisipasi dalam pemilu jika lingkungan keluarga dan sekolah enggan menjelaskan pentingya menjadi pemilih cerdas. Pentingya bercita-cita menjadi politisi sebagai pekerjaan yang mulia seperti halnya menjadi dokter ataupun PNS.  Mereka diajari hormat pada Presiden tapi disaat yang sama dibodohi agar tidak bermimpi menjadi  politisi. Bukankah Presiden itu Politisi  sekaligus Pemimpin Negara?

Kiat sosialisasi inovatif juga bisa dengan merintis gerakan sosial pecinta film dikalangan aktivis dan kelompok pelajar. Mereka diajak menyalurkan aktivisme, bakat dan kegundahan politiknya melalui pembuatan film pendek. KPU Kab. Purbalingga pada Pilkada serentak 2015 memiliki anggaran sosialisasi yang sangat terbatas. Komisioner mencoba merancang model sosialisasi partisipatif. KPU kemudian mengajak organisasi guru dan siswa membuat program film pendek tentang pemilu ideal sebagai salah satu bentuk pembelajaran di sekolah dan masyarakat. Tidak disangka animo sekolah dan siswa cukup tinggi dan menghasilkan beberapa film kreatif. Film inilah yang diputar KPU dengan layar tancap di desa-desa yang ternyata mengundang daya tarik warga. Seni film karya anak-anak mereka sendiri mampu melahirkan daya tarik, kebanggan bahkan menciptakan spot keramaian massa yang sangat dibutuhkan saat sosialisasi. Apalagi warga desa mudah jenuh dengan sosialisasi model ceramah.

Di samping film pendek pelajar, segmen film selanjutnya bisa diisi dengan tema lokal Pilkada daerah bersangkutan. Isinya bisa berupa sejarah lahir daerah, sejarah pemimpin daerah, pesan-pesan moral kepemimpinan dari kearifan lokal, sejarah pemilu daerah tersebut disertai testimony tokoh local yang mengajak rakyat mensukseskan pilkada. Film terakhir bolehlah ditawari film box office sebagai bonus. Intinya sosialisasi pemilu itu baiknya gerakan komunal, kreatif, mendidik tapi santai[].

 

Penulis:  Andi Ali Said Akbar

Staf Pengajar Ilmu Politik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman

(Purwokerto, Jawa Tengah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *