MEMBACA HASIL SURVEI PILKADA SULSEL

SETAHUN TERAKHIR HIRUK PIKUK PILKADA Sulawesi Selatan kian terasa, tebaran baligho, iklan di TV, porsi pemberiataan di media cetak terlebih di media online setidaknya menjadi penanda dari hiruk pikuk tersebut. Beragam metode yang ditempuh kandidat dalam sosialisasinya, mulai dari memasang baliho ataupun spanduk, membuat acara diskusi warkop, pengajian,  kegiatan olah raga hingga pertemuan alumni. Kegiatan-kegiatan ini ada yang merupakan agenda dari kandidat/partai namun ada pula yang diinisiasi oleh sekelompok anggota masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentu tidak tanpa tujuan, salah satunya adalah memperkenalkan diri ke masyarakat. Dari sini diharapkan ada penerimaan masyarakat terhadap kandidat, syukur-syukur ada masyarakat yang tertarik menentukan pilihan politiknya pada kandidat tersebut. Dalam proses sosialisasi ini tentunya membutuhkan biaya yang besar—Biaya sosialisasi adalah salah satu topik yang menarik dikaji. Kegiatan-kegiatan sosialisasi ini juga memberi gambaran bahwa mobilisasi sumber daya (uang, manusia) sudah dilakukan jauh sebelum hajatan politik berlangsung.

Lalu, bagaimana mengevaluasi proses sosialisasi yang dilakukan kandidat dengan beragam metode tersebut? apakah kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap popularitas, aksebilitas serta elektabilitas sang kandidat?

Tentu banyak cara untuk melakukan hal tersebut, salah satu cara yang popular adalah dengan metode ilmiah yakni melakukan penelitian dengan metode Survei.

Survei dilakukan bukan hanya untuk membaca ketiga aspek yang disebutkan di atas, namun juga membaca bagaimana preferensi politik pemilih serta apa isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, bahkan ada juga yang menyertakan evaluasi kebijakan publik untuk membaca kinerja pemerintahan.

Terkait pilgub sulsel, sepengatahuan penulis belum banyak lembaga survei yang turun ataupun yang sudah mempresentasikan hasil surveinya ke publik. Baru pada minggu ini ada lembaga survei yang mempresentasekan hasil surveinya, yakni Poltraking Indonesia (survei medio 18-24 Mei 2017).

Menarik untuk membaca apa saja hasil survei dari lembaga tesebut, maka untuk itu penulis berusaha membaca (ulang) data yang ditampilkan dalam rilisnya (sumber data dari hasil rilis Poltracking Indonesia). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan pilgub sulsel sebagai ruang diskusi publik yang ilmiah tidak terjebak pada hal-hal negatif semisal Hoax, SARA dll. Dari upaya tersebut setiadaknya ada beberapa poin yang akan penulis urai sebagi berikut:

  • Metode penarikan sampel
  • Kinerja Gubernur /Pemerintahan
  • Kriteria Gubernur Sulsel ke depan.
  • Popularitas, Aksebilitas, elektabilitas.
  • Kualitas personal kandidat
  • Kemantapan pilhan

*

[1]

Metode penarikan sampel

DALAM SURVEI INI POLTRACKING Indonesia (selanjutnya di singkat PI) menggunakan teknik atau metode sampling yang “tidak biasa” dalam survei  yakni  Stratified Multistage Random Sampling (SMRS), umumnya survei menggunakan teknik Multistage random sampling (MRS) sebagai teknik samplingya. Dalam rilisnya PI tidak menjelaskan alasan kenapa teknik tersebut yang digunakan. Pada dasarnya teknik acak (random) dalam survei bertujuan memberi peluang yang sama bagi anggota populasi untuk terpilih menjadi responden, ini dilakukan mengingat ‘keinginan’ survei adalah membaca atau melingkupi keluasan serta keragaman dari populasi, maka dari itu semua anggota populasi harus memiliki peluang yang sama menjadi responden.

Teknik acak (1 tahap maupun 2 tahap atau lebih) sendiri terdiri dari beberapa teknik, yakni acak sederhana, acak sistematis, acak startifikasi (dibagi 2 lagi, yakni acak startifikasi proporsional dan non proporsional), acak klaster, dan acak wilayah. Untuk yang kedua terakhir biasa di lakukan acak 2 tahap atau lebih (Aropi, 2009. Merancang dan Membuat Survei Opini Publik). Nampaknya PI menggunakan teknik acak statifikasi proporsional dengan proses acak 2 tahap atau lebih. Acak Stratifikasi proporsional adalah acak stratifikasi di mana proporsi sampel dibuat seidentik mungkin dengan populasi.

Teknik ini terlebih dahulu melakukan pembagian populasi dalam strata tertentu, penstrataan tersebut biasanya berdasar jenis kelamin, etnis, agama, pendidikan, kelas sosial, besaran populasi, geopolitik  dll. Hal yang terpenting dari proses stratifikasi adalah apa pertimbangan (urgensi ilmiah) yang mendasar dari penstrataan tesebut, hal ini biasanya merujuk ke tujuan penelitian. Setelah proses strata dilakukan, kemudian sampel disesuaikan dengan proporsi populasi berdasar stratifikasi yang telah dibuat.  Jika dilihat dari table 10 (Perbandingan profil demografi dengan wilayah sampel) nampaknya PI menggunakan strata gender, agama dan wilayah. Untuk wilayah Jumlah responden di setiap kabupaten/kota diproporsikan berdasar jumlah populasi di setiap kabupaten/kota (berdasar DPT). Sayangnya PI tidak menampilkan jenis data yang berdasar strata yang telah di buat hingga kita dapat melihat ragam dan sebaran data/opini.

Terkait proses strata, hemat penulis, ada baiknya distrata berdasarkan geopolitik yang biasa muncul di setiap hajatan politik di Sulsel. Misalnya, wilah Bosowa, Luwu raya, Selatan-Selatan, Ajatappareng, dan Toraya. Walaupun pembagian ini sebenarnya cair secara sosial budaya akan tetapi pada momen politik mengental (lebih tepat di buat kental) dan biasanya signifikan dalam mempengaruhi preferensi masyarakat terutama dalam pilihan politik.

[2]

Kinerja Gubernur /Pemerintahan

Pada poin kenerja Gubernur sebesar 51% cukup puas, 17,65% sangat puas, 12,63% kurang puas, 2,96% sangat tidak puas, 14,96% TT/TJ. Sayangnya tidak ada tracking data pertahun hingga kita bisa membandingkan tren kepuasan ini naik ataukah turun. Angka 69,49% (cukup puas dan sangat puas) tinggi namun  angka kurang dan sangat tidak puas relative tinggi (15,59%) idealnya di bawah 10% mengingat pemerintahan sudah 2 periode (hampir 10 tahun). Spasi waktu yang lama dalam melaksanakan mandat masyarakat.

Untuk poin kinerja pemerintahan terkait aspek-aspek apa saja yang dianggap berhasil ataupun tidak berhasil, setidaknya untuk aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang angkanya berada di atas 50% sedangkan untuk aspek lapangan kerja, menurunkan pengangguran, serta pemberantasan korupsi justru lebih tinggi angka yang menyatakan tidak berhasil ketimbang menyatakan berhasil.

Nampaknya masyarakat menilai pemerintahan “Sayang” tidak terlalu berhasil dalam menciptakan sektor-sektor produktif baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu masyarakat menilai kinerja pemerintahan dianggap tidak berhasil dalam hal pemberantasan korupsi, tentu ini menjadi pertanyaan mengingat propinsi ini langganan status WTP—Wajar Tanpa Pengecualian—dari BPK, nampaknya masyarakat tidak melihat ini sebagai sesuatu yang korelatif.

Sejalan dengan itu pula, untuk poin hal apa yang harus diutamakan oleh gubernur 5 tahun ke depan. Aspek penciptaan lapangan kerja (16,11%) yang dianggap paling utama oleh masyarakat disusul hal mendasar lainnya seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan gratis, infrastruktur dll. Data ini konsisten dengan poin sebelumnya di mana aspek tenaga kerja dan pengangguran yang dianggap tidak berhasil diperbaiki oleh pemerintah sekarang. Dari data ini juga menunjukkan isu masyarakat masih sekitar isu-isu kebutuhan dasar hal ini setidaknya menunjukkan juga belum optimalnya kerja-kerja pemerintahan sebelumnya dalam menanggulangi kebutuhan dasar masyarakat  sehingga isu tersebut masih menjadi pengharapan di masa depan.

[3]

Kriteria Gubernur Sulsel ke depan.

Untuk kriteria gubernur ke depan masyarakat menilai sifat jujur (18,43%), Terbukti kinerjanya (17,27%), Merakyat (16,75%), Berpengalaman (16,49%), Berprestasi (5,03%) selebihnya di bawah 5% (alim, tegas, inovatif, pintar dll.

Dari data ini menunjukkan masyarakat mengutamakan kualitas pribadi kandidat sebagai kriterianya (jujur dan merakyat), lalu persoalan kinerja, pengalaman serta prestasi. Dengan kata lain Kualitas personal  (jujur dan merakyat) serta kapasitas kepemimpinan (pengalaman dan prestasi) menjadi kriteria utama dalam memilih calon gubernur. Dengan data di atas kita bisa menyimpulkan masyarakat rasional dalam memilih sekaligus meminggirkan isu-isu primordial dalam menetukan pilihannya.

 

[4]

Popularitas, Akseptabilitas, Elektabilitas.

Data popularitas, aksebilitas serta elektabilitas menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan akseptabilitas tidak selurus dengan tingkat elektabilitas. Setidaknya ini ditunjukkan oleh kandidat Nurdin Abdullah (NA) yang konsisten diurutan ke 4 (popularitas dan aksebilitas) namun konsisten unggul dalam elektabilitas (termasuk dalam simulasi calon). Akan tetapi bukan berarti popularitas dan aksebilitas tidak penting, justru sangat penting sebagai modal dasar dari keterpilihan.

Dari data simulasi kandidat NA juga konsisten tertinggi elektabilitasnya walaupun perlu diingat tingkat jawaban Tidak Tahu/Tidak jawab (belum memutuskan pilihan) masih sangat besar (40an % lebih). Celah yang sangat besar yang masih bisa di manfaatkan oleh semua kandidat.

Hal menarik lain adalah jika simulasi tidak melibatkan Ihsan Yasin Limpo (IYL) dan Nurdin Halid (NH), suara NA naik signifikan (hingga sekitar 20% lebih). Ini menggambarkan ada preferensi pilihan yang dekat antara kandidat-kandidat tersebut yang sementara merujuk positif ke NA. Namun jika simulasinya NA tidak diikutkan justru angka (suara) NH dan IYL tidak naik signifikan, malah kalah dari Agus Arifin Nu’mang/AAN). Begitupun jika Agus Arifin Nu’mang tidak dimasukkan dalam simulasi, nampaknya memberi dampak positif bagi IYL dan NH namun tidak signifikan. Sebagai catatan juga 10 tahun AAN menjadi wakil Gubernur, nampaknya tidak memberi poin positif yang signifikan akan angka elektabilitasnya.

Sebenarnya akan lebih menarik pembacaan data sekiranya ada data terkait distribusi suara perkabupaten/kota sebagaimana yang telah distratakan (boleh jadi tidak di tampilkan dalam rilis). Jika ada data disitribusi suara/dukungan perkabupaten/kota setidaknya kita bisa membaca peta dan distribusi suara/dukungan dari para kandidat serta di mana daerah yang menjadi basis dari para kandidat dan mana yang bukan basis dari para kandidat. Dari data ini juga bisa menjadi gambaran apakah geopolitik masih menjadi preferensi pemilih  ataukah tidak.

Pada poin alasan dalam memilih kandidat gubernur, berpengalaman menjadi penilaian tertinggi (19,33%), merakyat (13,14%), terbukti (8,38%), berprestasi (7,09%), jujur (5,54%, bijaksana (5,03%), pintar, ganteng, tegas, santun masing-masing 1% lebih (gambar 31). Data ini semakin menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan dengan pengalaman dan prestasi serta kualitas personal (jujur dan merakyat) menjadi alasan yang kuat bagi masyarakat dalam memilih kandidat gubernur. Dari data di atas memperlihatkan bahwa kandidat yang punya pengalaman di pemerintahan dengan segala prestasinya akan memiliki peluang besar untuk di pilih jika hal-hal tersebut di komodifikasi dengan baik.

 

[5]

Kualitas personal kandidat

Pada poin ini responden memberikan penilaian kepada kandidat terkait sifat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin (peduli/merakyat, jujur dan anti korupsi, berprestasi, berani dan tegas, mampu memimpin, kreatif dan inovatif, religious/alim, cerdas/pintar). Dari data memperlihatkan NA unggul dari kandidat lain dinsemua sifat-sifat tersebut, namun jika melihat angka TT/TJ masihlah sangat besar di semua kandidat (rata-rata di atas 50%). Hal ini menjelaskan semua kandidat sebenarnya belum benar-benar dikenal dengan baik oleh masyarakat. Data tersebut juga menunjukkan tantangan sekaligus peluang bagi semua kandidat untuk sedekat mungkin sosialisikan dirinya kepada masyarakat.

 

[6]

Kemantapan pilhan

Pada poin ini setidaknya ada 37,37% responden manjawab masih mungkin mengubah pilihan, 28,87% menjawab tidak akan berubah pilihan serta ada sekitar 33,76% tidak tahu/tidak memberi jawaban. Data ini menunjukkan cukup besar responden yang masih akan mengubah pilihannya.

Adapun yang menjadi alasan perubahan tersebut adalah karena Visi, misi dan program kerja dari para calon gubernur (48,11%), terpengaruh lingkungan (sahabat, keluarga, teman dll) sekitar 31,96%, faktor uang (vote buying) sekitar 3,09%.

Hal menariknya adalah tingginya responden yang akan mengubah pilihannya dikarenakan visi, misi serta program dari kandidat. Data ini setidaknya menunjukkan masyarakat masih sangat terbuka akan pilihan politiknya sepanjang ada kandidat yang mampu mensosialisaikan vis, misi dan programnya yang tentunya visi, misi dan program tersebut berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tantangan sekaligus peluang bagi para kandidat untuk lebih komprehensif dan detail dalam menangkap isu-isu yang menjadi kebutuhan riil masyarakat.

Hal menarik lainnya adalah terkait responden akan mengubah pilihannya jika di pengaruhi oleh keluarga/kerabat, teman dll. Data ini memberi gambaran bahwa kandidat yang memiliki jaringan hingga ke massa akar rumput berpotensi untuk mengekploitasi peluang ini. Jaringan-jaringan tersebut harus manpu memanfaatkan kedekatan emosional untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Selain itu kandidat yang memiliki jaringan patronase politik yang luas dan mengakar juga potensial memanfaatkan peluang ini. Kekuatan visi, misi dan program serta model-model pendekatan yang emosional (kebudayaan) berpeluang besar untuk meraup peluang tersebut.

Setidaknya ada 6 poin yang penulis dapat urai, boleh jadi masih belum mendalam. Besar harapan upaya ini dapat membuka diskusi lebih lanjut terkait proses-proses politik di pilkada terutama bagaimana hak dan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik di pilkada.

Sebagai penutup, terkait dengan masyarakat, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat menyikapi proses-proses politik dalam pilgub serta pilkada lainnya. Hemat penulis, setidaknya ada 2 hal yang penting dilakukan oleh masyarakat:

Pertama, perlu adanya konsolidasi antar masyarakat (lintas kelas, profesi, etnis dll) untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan bersama untuk didesakkan kepada seluruh kandidat dan menjadi komitmen politiknya beserta konsekwensi jika hal tersebut tidak di wujudkan.

Kedua, literasi politik perlu digalakkan untuk membangun pemilih kritis. Literasi politik yang di maksud adalah bagaimana masyarakat dapat kritis terhadap segala hal yang terkait proses-proses politik yang berlangsung agar tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan, terutama kritis terhadap segala informasi terkait kandidat (visi, misi, program,track record dll).

***

Penulis: Irawan Amiruddin, S.IP, MSi.

Peneliti Masalah Politik, Ikatan Alumni Politik Unhas

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *