DEMONSTRASI MAHASISWA ANTI HELM

IMG_3247

UJUNG PANDANG, Sabtu 31 Oktober 1987. Suasana jalan-jalan raya ramai mencekam. Ribuan mahasiswa dari 5 perguruan tinggi maupun warga di Ujung Pandang (kini bernama Makassar) menyuarakan protes kepada Presiden. Mereka menolak pemberlakuan kebijakan ‘wajib mengenakan HELM’ bagi pengendara motor dan tumpangannya. Jalan Raya Pettarani dipenuhi massa dan mereka siap mengobarkan semangat perlawanan.

Di tengah jalan, beberapa pendemo menghentikan motor-motor yang pengendaranya berhelm. Mereka menghentikan dengan cara halus maupun dengan paksa. Mereka juga meminta pengendara melepas helmnya dan bagi yang tidak mau akan dipaksa agar bersedia. Helm-helm itupun dibuang, dihancurkan atau bahkan dibakar massa.

Kerumunan di beberapa titik bergabung dan membentuk gelombang manusia yang semakin besar. Situasi semakin tak terkendali. Upaya pengamanan bukan lagi dilakukan oleh sekumpulan Polisi namun sudah turun pula tentara-tentara lengkap dengan kendaraan lapis baja. Saat itu, kuasa negara melalui rezim otoritarian Soeharto sedang di puncak kekuasaan dengan kekuatan tentara dalam genggamannya. Demonstrasi skala besar ini, terakhir kali terjadi di akhir dekade 1970-an, yakni saat mahasiswa menolak pemberlakuan kebijakan Menteri Pendidikan untuk me-Normalisasi Kehidupan Kampus melalui kebijakan NKK/BKK.

Dengan massa sebanyak itu dan tentara-tentara yang siap membubarkan barisan-barisan demonstran membuat keadaan menjadi ricuh. Tentara dan polisi pun bergerak membubarkan mereka. Kekacauan terjadi. Bentrokan fisik tak terhindarkan. Dalam peristiwa itu, ada 5 mahasiswa tewas dan ratusan mahasiswa dan mahasiswi luka-luka. Menurut beberapa media lokal dan nasional saat itu, pihak ABRI menggunakan beberapa tank lapis baja demi pembubaran paksa itu.

Rupanya, salah satu penggerak utama mahasiswa menolak kebijakan helm itu di sepanjang tahun hingga awal 1990-an saat itu adalah Busman Rahman. Ia mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 1984. Menurutnya, saat itu ia menjabat sebagai pengurus Presidium Senat Mahasiswa tingkat Unhas.

Demonstrasi ini sebenarnya bukan sekadar soal kebijakan Anti Helm. Di balik kebijakan ini ada sistem politik yang bekerja, di mana dominasi Jakarta terlalu dominan atas wilayah-wilayah lain yang jauh dari pusat kekuasaan Cendana. Kebijakan helm ini diambil secara otoriter dengan sistem pengelolaan pemerintahan top-down. Selain itu, kebijakan ini juga menyimpan muatan politik-ekonomi yang menguntungkan lingkaran keluarga Cendana. Adalah putri Presiden Soehato yang disapa Mbak Tutut saat itu menjadi pengusaha yang akan memonopoli produksi dan perdgangan pelindung kepala ini.

Setelah kejadian memilukan itu, Busman Rahman menjadi objek buruan polisi dan tentara. Ia bersembunyi menghindari penangkapan. Butuh waktu 15 hari tentara akhirnya berhasil menangkapnya. Ia bersembunyi di dalam sumur di rumahnya saat penangkapan berlangsung. Itupun atas permintaan kakeknya agar ia menyerahkan diri.

Implikasi dari penangkapan ini berdampak buruk baginya. Di kampus, tak ada dosen maupun pengurus mahasiswa yang mau membelanya. Ia nyaris melewati masa-masa tahanan itu tanpa banyak berkomunikasi dengan pihak luar.

Memang penahanan itu tak lama. Tetapi ia tahu, status tahanan politik alias tapol yang pernah disandangnya berarti ia tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil nantinya.

Pada masa-masa antara tahun 88-90, ia tidak leluasa bergerak di kampus. Kodam VII Wirabuana dengan sejumlah intel mengawasi aktivitasnya. Busman menyadari hal itu, pun kawan-kawan maupun dosen-dosen Unhas. Saat itu, Pangdam adalah Mayor Jenderal TNI Nana Narundana dan Kapolda Sulselra saat itu adalah Mayor Jenderal Polisi I Gusti Made Putera Astaman. Bahkan, saat ia akhirnya bisa KKN di salah satu desa di Sulawesi ia masih merasa diri terus menerus diawasi. Maklum, saat itu represi atas aktivis mahasiswa dan aktivis Islam berada dalam tekanan kuat saat Jenderal TNI LB Moerdani sebagai Panglima ABRI terkenal keras terhadap kelompok ini.

Sepulang KKN ia menyusun skripsinya yang berjudul ‘Pengaruh Fraksi PPP terhadap pengambilan keputusan di DPRD Sulawesi Selatan’. Begitu riset dan penulisan hasil peneitian usai ditulis, taka da dosen bersedia mengujinya. Nyaris saja ia berkelahi dengan ketua Jurusan Politik Pemerintahan saat itu, Drs. Andi Syamsuddin. Atas hambatan itu ia juga memprotes Ibu Haneng sebagai Pembantu Rektor saat itu.

Tekanan itu membuatnya menyepi ke Mandar, tepatnya di Balanipa, Majene. Dalam kegundahannya itu, ketua senat Fisip Saefuddin menelponnya dan mengabarkan bahwa ia diputuskan selesai menempuh pendidikannya di Unhas tanpa perlu diuji. Ia senang dengan keputusan itu.

Mengetahui keputusan itu, ia ke Makassar dan menraktir kawan-kawannya di kantin. Biaya 7 juta harus ia bayar. Karena tak punya uang ia pun ke pihak rektorat dan menyampaikan persoalan itu, Pihak rektorat, bagian keuangan mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Ia meneriman, sisanya ia berikan ke teman-temannya[].

Oleh : Tim Redaktur Ikapol Unhas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *