Seberapa Sulit Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu di Desa?

kpps

TERDAPAT KESENJANGAN yang cukup lebar antara diskursus kerangka konstitusional Kepemiluan atau Undang-Undang Pemilu dengan kerangka operasional konstitusi sebagimana diterapkan KPU atau PKPU.

Saat ini, banyak pihak menghabiskan energi untuk mencermati logika UU Kepemiluan terutama pasal-pasal krusial seperti Sistem Pemilu, Ambang Batas (threshold), Syarat Pencalonan, Besaran Distrik dan seterusnya. Hal berbeda terjadi ketika mendiskusikan bagaimana kompleksitas tantangan yang dihadapi penyelenggara maupun peserta pemilu menjaga integritas pemilu melalui rangkaian aturan teknis kepemiluan. Tulisan ini berangkat dari pengalaman penulis membantu mitra kami di KPU melakukan evaluasi eksternal atas kinerja KPU dan Panwaslu mengawal Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Purbalingga dan Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Banjarnegara.

Terdapat 7 tahap penting dalam pilkada yaitu: [1] pembentukan badan penyelenggara, [2] sosialisasi, [3] pemutakhiran data pemilih, [4] Distribusi dan pemasangan alat peraga kampanye, [5] logistik dan keuangan, [6] pemungutan dan perhitungan suara, dan [7] Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Sebagai kontribusi awal, melalui tulisan ini, saya menawarkan gagasan tentang bagaimana pembentukan Badan Penyelenggara dilakukan.

 

Pembentukan Badan Penyelenggara

TPS adalah tempat terpenting bagi rakyat menyalurkan pilihan politiknya secara legal dan aman. Demi memastikan kemudahan dan kelancaran proses tersebut maka profesionalisme petugas TPS sangat menentukan. Petugas PPS dan KPPS diperhadapkan dengan kerentanan godaan politik menjelang pilkada. Mereka dituntut bersikap profesional khususnya menghadapi iming-iming pihak tertentu untuk berbuat kecurangan, menjunjung sikap kerelawanan dan keikhlasan dalam membantu kesuksesan pemilu walaupun dengan honor yang terbatas.

Hal lain yang cukup berat adalah tuntutan syarat aturan PKPU agar PPS/KPPS menjadi penyelenggara dengan penuh integritas. Di antara aturan yang memberatkan seperti PPS dan KPPS dibatasi dua periode, menyertakan KTP dan pernyataan bermaterai. Titik krusialnya adalah di desa-desa seperti di Jawa maupun provinsi yang padat penduduknya, maka setiap desanya setidaknya akan ada 7-11 TPS.  Dengan demikian, dibutuhkan tenaga professional yang banyak dengan kriteria yang berat.

Di saat yang sama terdapat ‘Keterbatasan Potensi Masyarakat Desa’ yang tertarik melibatkan diri dalam tekhnis kepemiluan. Jadinya, seringkali penyelenggara diisi orang-orang yang sama dari pemilu ke pemilu. Ini menjadi kesulitan KPU maupun Panwaslu dalam merekrut tim penyelenggara. Apalagi dengan waktu dan dana yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja dan resiko yang akan dihadapi KPPS/PPS. Inilah tantangan berat bagi KPU dan Panwaslu jika diminta melakukan penyegaran dan regenerasi anggota KPPS/PPS. Di saat yang sama penyelenggara di tingkat TPS atau desa inilah yang menjadi ujung tombak terjaganya legitimasi dan integritas pemilu.

Faktor selanjutnya adalah ‘Keterbatasan Teknis’. SDM yang tersedia di desa sangat terbatas, berbanding terbalik dengan banyaknya TPS dan luasnya wilayah. Kondisi tersebut juga diperparah oleh minimnya sarana kerja: seperti alat komunikasi, transportasi, alat dokumentasi sulit tersedia di daerah pedesaan. Rekruitmen penyelenggara Pemilu di desa yang tediri dari PPS, KPPS, PPL mayoritas berlatar belakang kelompok professional seperti guru dan perangkat desa.

Penyelenggara pemilu memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang lebih berat daripada proses pengawasan. Di saat yang sama SDM di desa memang terbatas. Berbeda dengan unsur pengawas pemilu PPL yang didominasi oleh tokoh masyarakat, ormas, pengusaha/pedagang di desa. SDM yang tersisa tinggal kelompok masyarakat tersebut di samping mereka juga memiliki pengaruh yang masih kuat bagi masyarakat.

Kelebihan dari rekruitmen ini adalah teknis pemilu membutuhkan pemahaman, ketelitian dan integritas yang tinggi. Pemutakhiran data pemilih, pengawasan kampanye, penyiapan TPS, mobilisasi pemilih, pemunggutan suara, perhitungan suara, pengisian dokumen, pengamanan surat suara adalah daftar proses pemilu yang rumit dan berisiko. Keberadaan kelompok professional dan tokoh desa ini akan mampu menyukseskan penyelenggaran pemilu nasional dan lokal dengan tingkat kesalahan yang minim. Ketokohan mereka jugat turut berpengaruh dalam mengendalikan potensi kerawanan pemilu yang bisa mengarah pada konflik. Kemampuan managemen konflik bagi warga sangat penting dalam memastikan proses pemilu tidak terganggu. Pengetahuan dan pengamalan mereka terlibat dari pemilu ke pemilu turut membnetuk kapasitas tersebut.

 

Merujuk Pengalaman Dari Negara Lain   

PROF. RAMLAN SURBAKTI mengutip inovasi kepemiluan di sejumlah negara Amerika Latin. Sejak awal beberapa negara Amerika Latin melakukan pendidikan politik kepada warga di tingkat lokal secara sistematis dan berkelanjutan. Dimulai dari penyiapan calon relawan sekitar 30 orang perdesa. Relawan ini mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai demokrasi dan pemilu, teknis kepemiluan, pengawasan, pemantauan, pendidikan politik dan sebagainya.  Mereka kelak diharapkan menjadi aktivis demokrasi di desa masing-masing, menjadi tenaga penyelenggara pemilu dan bersiap mengawal proses suksesi  yang berintegritas di desa.

Relawan ini menjadi sumberdaya yang dapat digunakan sebagai pelaksana pemilu di desa (PPS dan KPPS. PPL), pemantau, Pantarlih. Negara atau pemerintah dengan demikian dapat mengembangkan berbagai insentif kepada relawan ini demi menghargai partisipasinya pada pelaksanaan pemilu. Mulai dari insentif bantuan sosial, subsidi, keringanan pajak dan sebagainya.

Metode ini bisa mengurai kebuntuan klasik yang selama ini dialami oleh KPU dan Panwaslu yang sering tertatih-tatih melewati tahap rekruitmen PPS, KPPS dan PPL. Selain semakin sedikit yang tertarik mendaftar, kinerja mereka juga kerap diragukan banyak pihak. Keberadaan relawan demokrasi (relasi) yang sekarang ini dipraktikkan di Indonesia lebih berperan sebagai pemantau pemilu dan belum pada kapasistas sebagai penyelenggara. Perannya masih berada di ring luar ‘kader demokrasi desa’.

Berangkat dari kesulitan yang dihadapi KPU maupun Panwaslu terkait penyelenggara di tingkat desa dan pengalaman baik dari negara lain terkait model rekrutmen, maka sudah seharusnya isu ‘pelaku tingkat lapangan’ didorong sebagai isu utama untuk segera dipecahkan. Untuk itu, penyiapan kader demokrasi daerah bisa dilakukan jauh hari sebelum Pilkada. Kemudian, bisa juga diintegrasikan pada program pemerintah daerah seperti Kesbangpolingmas. Dan yang terpenting, ada program kaderisasi bagi generasi muda di setiap desa terkait pendidikan politik khususnya substansi maupun teknis kepemiluan dengan kurikulum terstruktur. Programnya bisa diintegrasikan dengan program kerja pemerintah desa, maupun KPUD dengan bekerjasama dengan pemerintah desa maupun pihak lain yang terkait.  Dengan demikian, setiap ada proses rekrutmen atau pemilihan tenaga relawan kepemiluan, orang-orang muda ini bisa diandalkan[].

Oleh: Andi Ali Said Akbar, MA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *