BERPRINSIP PANCASILA MERAYAKAN MAYDAY

Pancasila sebagai landasan dalam berkomunikasi politik di Indonesia, sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam pandangan Pancasila, kehidupan tidak berpusat kepada manusia (anthropocentrism), melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (theocentrism). Hal itu menjadi sumber rujukan dalam konseptualisasi hak asasi manusia (HAM). HAM yang berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, tidak dapat dipisahkan dengan sila Ketuhanan YME, sehingga HAM tidak akan bersifat sekuler. Demikan juga HAM Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sila Persatuan Indonesia sebagai tujuan perwujudan HAM. Jika ada perbedaan pendapat maka ketidaksamaan itu dimusyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat, dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru itu hak setiap individu maupun kelompok tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak yang bersifat sosial, sehingga setiap hak individu maupun kelompoknya terpaut pula dengan kewajiban sosialnya sebagai warga masyarakat sesuai eksistensinya sebagai makhluk sosial.

Merayakan Hari Buruh (May Day) di Indonesia seharusnya yang berposisi sebagai komunikator (source) maupun komunikan (receiver) berprinsip pancasila yang dilatarbelakangi oleh filsafat sosial Indonesia kolektivisme dan filsafat ekonomi Indonesia yaitu sosialisme. Sebab hal itu merupakan ciri umum masyarakat Timur yang membedakan dengan masyarakat Barat. Kolektivisme adalah paham yang mengunggulkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong-royong dan kebersamaan. Kolektivisme melahirkan filsafat ekonomi yaitu sosialisme atau keadilan sosial.

Para tokoh-tokoh kemerdekaan sejak masa perjuangan memakai istilah rakyat (ra’yat) yang berasal dari bahasa Arab: ra’iyyatun atau ra’aaya yang berkembang menjadi ar ra’iyyatun berarti “ternak yang merumput” atau “gembalaan” yang harus diurus, dilindungi dan diberi makan oleh “pengembalanya”. Maka rakyat sebagai warga yang harus diurus, dilindungi, dan diberi sandang pangan dan papan secara adil oleh negara. Dalam hal itu rakyat bersifat massal (tidak elitis) sehingga berbeda dengan istilah demos (Yunani) yang bersifat elitis. Mengingat identitas diri dalam kondisi bernegara yang masih dalam proses membangun adalah hal yang paling fundamental, sebab jika tidak akan terjadi ketimpangan informasi bersifat global yang dapat merusak keadaan sosial kultural dan sosial politik negara.

May Day yang lahir dari berbagai rentetan sejarah perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial, yang berawal karena terjadinya pemogokan pertama kelas pekerja di Amerika Serikat pada tahun 1860 seharusnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Jika representasi kedaulatan rakyat selalu berlandaskan asas bernegara yang telah disepakati yaitu Pancasila. Pancasila dipandang oleh para elit dan tokoh politik pendiri Indonesia sebagai “konsensus nasional” yang sudah final, selain Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun mungkin karena digiring dampak laten industrialisasi yaitu perubahan perilaku para tokoh negarawan menjadi pragmatisme dan monetizing. Mayoritas kepentingan kebijakan hanya fokus pada hasil akhir, tidak perduli pada kedalamaan isi, proses, dan kelanggengan prestasi, kemudian mendapat respon tuntutan dari rakyat yang seharusnya diurus, dilindungi diberi sandang pangan, dan papan secara adil oleh negara.

Filsafat pancasila tentunya berbeda dari filsafat liberal, filsafat otoritarian, dan filsafat komunis yang menekankan keunggulan akal pikiran manusia. Filsafat pancasila menegaskan bahwa akal pikiran itu mempunyai kemampuan yang terbatas, maka masih harus dibimbing oleh wahyu (petunjuk). Oleh karena itu, manusia tidak akan tergantung pada dirinya saja, tetapi juga harus bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk religius, yang berbudi dan berakhlak mulia, serta tidak hanya mengejar kepentingan material, melainkan juga kepentingan mental spiritual. Asas kehidupan manusia yang seutuhnya adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adanya konsep manusia yang berlandaskan pancasila demikian jelas menunjukkan perbedaan mendasar dengan konsep manusia menurut paham lainnya. Perbedaan ini tentunya akan melahirkan pula perbedaan dalam sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem komunikasi politik yang dianut oleh Indonesia dengan negara lainnya. Jika May Day masih dirayakan dengan berbagai tuntutan ketidakadilan, maka mencerminkan kekaburan asas Pancasila yang dianut Indonesia sebagai landasan bernegera. Ibarat sebuah huruf yang terangkai menjadi kalimat, ia butuh jeda untuk bermakna. Jika Indonesia terus mengalami perubahan tapi tanpa tumbuh, maka kita butuh refleksi untuk merenungkan arah perubahan.

Oleh : FAURIZAH, S.IP, PENELITI SOSIAL POLITIK, MAHASISWA PASCA SARJANA ILMU POLITIK UNHAS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *