Sudahkah Mesjid Kita Ramah Difabel

Tidak ada seorangpun dimuka bumi ini mengharapkan diri dalam keterbatasan apalagi terdiskriminasi. Maka dari itu perjuangan untuk merebut hak serta jaminan perlindungan akan hak menjadi keniscayaan. Salah satu elemem masyarakat yang hingga hari ini yang masih melakukan ikhtiar dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kaum difabel. Istilah Difabel itu sendiri adalah istilah (wacana) yang “diperjuangan” untuk melahirkan konsep dan pemaknaan yang benar dan membebaskan terkait persoalan kaum difabel (Ishak Salim, 2015).

Sebagaimana diketahui beragam istilah yang hadir terkait kaum difabel bahkan menjadi bahasa resmi negara, semisal peyandang cacat, penyandang dissabilitas, kelompok berkebutuhan khusus dan lain lain. Istilah-istilah tersebut merujuk pada perspektif medis yang melihat tubuh yang tidak lengkap adalah sebuah kerusakan fisik atau fisiologis. Kerusakan tersebut yang disebut cacat, yang dalam medis bermakna sakit maka dari itu dibutuhkan tindakan medis baik dalam bentuk perawatan ataupun rehabilitasi. Intinya cara pandang ini melihat cacat adalah sakit. Cara pandang seperti inilah yang mempengaruhi cara pandang keumuman (mainstream) dalam melihat dan memposisikan kaum difabel. Kaum difabel dilihat sebagai kaum yang sakit yang patut dikasihani dan diberi bantuan. Hal ini berkonsekwensi pada lahirnya relasi yang tidak seimbang dimana sang pemberi bantuan posisinya akan lebih tinggi dibanding sang penerima bantuan. Dimana kemudian, disadari ataupun tidak, kondisi ini akan menciptakan kelas sosial yang mana kaum difabel diposisikan sebagai warga negara kelas dua, sebagai orang-rang yang dengan keterbatasannya maka ia harus dibantu dengan kata lain kelompok difabel hanya dilihat sebagai tempat menyimpan kredit sosial.  Perspektif ini pula banyak melandasi regulasi-regulasi yang terkait kaum difabel. Hingga melahirkan skema kebijakan yang memposisikan kaum difabel sebagai objek(an) bantuan karena dianggap sebagai kaum yang tidak mampu keluar dari masalahnya di kerenakan keterbatasan fisik maupun mental (Ishak Salim, 2015). Faktor lain dan (bahkan dominan ) adalah terkait persepsi, pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa difabel sebagai suatu aib, abnormal, penyakitan dan sebagainya, ada pula yang menganggapnya sebagai kutukan hingga kaum difabel harus disembunyikan dan dijauhkan dari realitas sosial. Banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga yang difabel merasa malu dan mengurungnya dari aktifitas sosial. Pandangan-pandangan seperti inilah yang meminggirkan aktifitas dan partisipasi kaum difabel dalam realitas sosial dan sekaligus “mengunci” kaum difabel dalam kepasrahan bahwa kaum difabel memang “layak” diperlakukan seperti itu.

Adapun perpektif lain dalam melihat difabel adalah perpektif sosial, perspektif ini menegaskan bahwa “kecacatatan atau disabilitas” adalah hasil pola pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan difabel dengan menempatkan sejumlah hambatan-hambatan sosial dalam cara mereka, yakni beraktifitas atau berpartisipasi. Difabel dalam perpektif ini adalah hasil dari bagaimana karateristik fisik dan mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan upaya pemungsian atas kapasitas yang mereka miliki (Thomas, 2009, Silver, 2000, dalam Ishak Salim 2015). Perpektif ini menekankan faktor eksternal (pengetahuan, kebijakan) yang tidak akomodatif tehadap kaum difabel hingga mereka tidak dapat mengoptimalkan kapasitas yang mereka miliki yang tentunya akan berpengaruh pada derajat kualitas aktifitas dan partisipasi mereka dalam ruang sosial. Bagi perspektif ini, “dissabilitas”-nya seseorang lebih dikarenakan oleh faktor lingkungan daripada faktor individunya (keterbatasan fisik). Perspektif ini melahirkan tuntutan akan skema kebijakan yang lebih mengedapkan keadilan pada pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam pemanfaatan fungsi kapasitasnya sebagai warga negara yang punya hak yang sama dengan warga negara lainnya. Misalnya kesamaan “akses” dalam pelayanan publik dan sosial.

Seperti yang diungkapkan diawal, istilah difabel adalah istilah (wacana) yang diperjuangkan, istilah ini merupakan akronim dari “differently able” yang kemudian disesuaikan katanya dari difable menjadi difabel. Asumsi dasar dari pengusung wacana ini adalah Tuhan maha sempurna mustahil menciptakan ketidaksempurnaan, manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan maka manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Perbedaannya pada bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Setiap orang dalam melakukan aktifitas pastilah membutuhkan alat bantu. Alat bantu tersebut disesuaikan bagian tubuh yang mengerjakannya misalnya jari untuk melukis, kaki untuk jalan, mata untuk membaca dan lain-lain. Persoalan akan muncul ketika seseorang melakukan aktifitas sosialnya, hal ini terkait dengan ketersediaan alat bantu yang mendukung aktifitas sosial dari seseorang tersebut. Ketiadaan alat bantu/akses tersebut akan berakibat pada terjadinya eksklusi terhadap kebutuhan dan hak dari kelompok tersebut. Dengan demikian ketersediaan fasilitas, akses atau alat bantu menjadi indikator apakah suatu sistem sosial ataupun negara mampu berlaku adil bagi semua warganya tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, suku, “kondisi fisik” dalam mendukung aktifitas dan partisipasi sosial dari warganya (Ishak Salim, 2015). Tata aturan tekait isu kaum difabel sebenarnya sudah ada, setidaknya sudah ada 17 undang-undang yang di buat dan di klaim untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak kaum difabel, yang antara lain adalah UU No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi undang-undang, aturan, atau apapun namanya adalah benda mati akan hidup jika digunakan (dimplementasikan, di monitoring, di evaluasi, serta di sempurnakan sesuai kebutuhan zamannya). Begitupun dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kota Makassar.

 

Masjid dan Difabel

Di negara yang demokratis ekpresi keagamaan adalah hak yang dijamin dan dilindungi. Semua warga negara dijamin dan dilindungi haknya untuk melaksanakan ajarannya sesuai dengan keyakinannya. Dalam prakteknya hal ini masih banyak menyisakan banyak persoalan terutama terkait kelompok minoritas termasuk kaum difabel.

Sebagaimana yang diketahui masjid adalah tempat ibadah bagi umat islam. Sangat banyak teks-teks suci yang menggambarkan keutamaan beribadah di Masjid. Hingga wajar apabila setiap orang “mewajibkan” dirinya untuk beribadah di Masjid. Namun persoalan yang muncul bukan hanya pada bagaimana beribadah itu dijamin kebebasannya dan dilindungi. Akan tetapi bagaimana jaminan dan perlindungan itu menciptakan ruang atau struktur kemudahan bagi siapapun untuk beribadah di rumah ibadah tersebut. Di sinilah letak persoalan besarnya, dari sebuah diskusi terkait kaum difabel salah satu hal yang paling menonjol adalah terkait dengan aksesibilitas kaum difabel untuk beribadah di masjid. Mulai dari akses masuk masjid, parkiran, Kloset hingga dari persoalan konstruksi masjid yang tinggi dan megah yang rata-rata tidak memiliki konstruksi tangga yang aksesibel bagi kaum difabel. Hal lainnya adalah tidak adanya fasilitas kitab alquran ataupun buku-buku keagamaan khusus buat difabel netra di masjid. Dan masih banyak hal lain lagi yang intinya masih terjadi ekslusi terhadap kaum difabel dalam melaksanakan akfitas keagamaannya di Masjid. Lalu untuk siapa Masjid-Masjid yang megah nan canggih itu di bangun? Apakah hanya untuk orang-orang “normal” saja ? Bukankah semua kita adalah sama di mata Tuhan kecuali kualitas ketaqwaannya ?.

Jika kita ingin konsisten dengan ajaran agama bahwa agama adalah rahmat bagi alam semesta, maka menciptakan masjid yang ramah dan aksesibel bagi semua, adalah suatu keharusan. Setidaknya empat prinsip aksesibilitas, prinsip ini yang merupakan alat untuk mengakseskan sebuah kota (UNISCAP, 1995), prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks menciptakan masjid yang ramah bagi kaum difabel, yakni :

  1. Kemudahan untuk mencapai sebuah tempat
  2. Kemudahan untuk masuk ke dalam tempat atau lingkungan tersebut
  3. Kemudahan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada
  4. Kemampuan untuk mencapai, masuk dan mempergunakan tanpa menjadi obyek belas kasihan.

Empat prinsip di atas dapat di jadikan nilai pemandu dalam menciptakan masjid ataupun fasilitas publik lainnya yang aksesibel baik kaum difabel.

Deni sukanto dan Hetyorini dalam risetnya terkait Peningkatan fungsi bangunan umum melalui upaya desain Accessibility dengan studi kasus di Masjid Baiturrahman semarang. Riset ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sarana aksesibilitas pada bangunan masjid dapat memfasilitasi kebutuhan dari kaum difabel. Riset ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil riset ini setidaknya dapat memberi gambaran hal apa saja atau titik mana saja perlu di perhatikan dalam menciptakan kondisi yang aksesibel bagi kaum difabel.

  1. Alur luar pejalan kaki dan parkir
  2. Jalur pejalan kaki : jalur pejalan kaki harus di rancang baik, sehingga orang yang menggunakan fasilitas tersebut nyaman, aman, dan mandiri. Penempatan tiang lampu, kotak surat, tempat sampah harus di luar lebar minimum yang di perlukan dari jalur trotoar atau pejalan kaki. Lebar minimum trotoar harus 1.500 mm.
  3. Parkir : area parker harus nyaman dan aman bagi pengguna kursi roda dan pejalan kaki, parker harus berada sedekat mungkin ke pintu utama dan dapat di akses untuk memberikan ruang yang cukup bagi keluar masuknya kendaraan. Harus ada penanda khusus (warna dan tektur lantai) pada jalan akses bagi difabel netra serta tanda akses bagi pengguna kursi roda.

 

  1. jalur Dalam
  2. Pintu Masuk : pintu masuk harus lebar hingga memudahkan akses bagi semua orang termasuk pengguna kursi roda.
  3. Tangga : tangga yang di buat harus memperhatikan ketuhan bagi pengguana hingga nyaman, aman dan mandiri. Pencahayaan, kontras warna, signage, indicator peringatan wajib ada untuk meningkatkan keselamatan.
  4. Railing (pegangan tangan) : ini fitur yang penting, kaum difabel menggunakannya sebagai pemandu dan menjaga keseimbangan.
  5. Toilet : Toilet harus muda di akses dan di tandai dengan jelas.
  6. Fasilitas baca (alqur’an dan buku) yang dapat di akses dan di baca oleh difabel netra*
  7. Lokasi shalat khusus buat difabel yang menggunakan kursi roda*
  8. Tempat wudhu yang memudahkan dengan fasilitas dan penanda yang jelas bagi kaum difabel*

Dari hasil penelitian di atas setidaknya beberapa gambaran teknis yang dapat di jadikan rujukan bagaimana menciptakan mesjid yang ramah difabel sebagai bentuk perwujudan hak kaum difabel untuk mendapatkan aksesibilitas yang mudah di dalam beribadah di Masjid.

Jika ada yang berpendapat bahwa hal ini sulit di wujudkan, itu sama halnya dengan mengunci rapat-rapat masjid dari suatu kaum dan mendorong keluar kaum tersebut dari Masjid dan hanya menjadi peminta-minta belas kasihan. Mahal? jika ada yang mengatakan hal-hal di atas  berbiaya mahal, lalu untuk apa setiap masjid berlomba mempermegah fisik tanpa fungsi yang jelas, bukankah itu perbuatan yang mubazir?. Mana lebih fungsionil dan bermamfaat jika hal itu dialihkan untuk membangun fasilitas untuk kaum difabel?. Akhir kata, Masjid adalah rumah Tuhan, harusnya juga menjadi rumah bagi semua ummat-Nya. Wasssalam.

*tambahan penulis

Penulis

Irawan Amiruddin, S.I.P,. M.Si

Peneliti Sosial Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *