Tak Ada Wiranggaleng di Sulawesi Selatan

Sumber: www.google.com

Tahukah Anda dengan sosok Wiranggaleng? Ia salah satu tokoh rekaan dari penulis ternama, Pramoedya Ananta Toer, dalam novel berjudul Arus Balik. Wiranggaleng digambarkan bertubuh kekar, kuat dalam bergulat, ia lahir dan besar di sebuah desa bernama Awis Krambil. Sebagai seorang anak petani, ia senang mendengar petuah dari seorang pengembara, Rama Cluring, tentang kebesaran nusantara, tentang arus yang berarak ke bumi bagian utara dan tentang kehebatan pemuda desa yang berhasil memimpin Majapahit: Gajah Mada.

Seiring waktu, nasib Wiranggaleng pun serupa cerita kesukaannya. Ia perlahan ikut terlibat dalam hiruk pikuk kekuasaan Kerajaan Tuban. Pemuda desa ini, perlahan, sedikit demi sedikit, berada di tampuk kekuasaan Tuban. Seorang anak petani yang tak memiliki latar belakang bangsawan dan harta kekayaan, tetiba menjadi orang berpengaruh di Bumi Tuban. Wiranggaleng mengacuhkan tradisi politik dinasti ala kerajaan, sebab ia bukan bagian dari keluarga adipati.

“Memang ada sesuatu yang hidup dalam jiwa si anak desa itu… Tetapi sang adipati cenderung mengingat-ingat akan mendesaknya Gajah Mada, si anak desa itu ke atas sehingga jadi Mahapatih Majapahit. Ia teringat juga pada anak desa lain, juga mendesak naik terus bukan saja jadi Patih, malah jadi raja. Dan anak desa itu adalah Ken Arok…” tulis Pramoedya di novel Arus Balik.

Sosok Wiranggaleng mugkin saja hadir di masa kini. Masa dengan sistem pemerintahan bukan lagi kerajaan, tetapi sebuah negara demokrasi yang memungkinkan setiap orang menjadi kepala daerah. Setelah konsep sentralisasi kepemimpinan di era Soeharto runtuh, muncullah konsep desentralisasi di setiap daerah. Dampaknya pun cukup besar, seperti adanya otonomi daerah dan kewenangan rakyat memilih kepala daerahnya sendiri (gubernur/bupati/walikota).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat membuat kesadaran politik di kalangan akar rumput semakin membaik. Terbangunnya sistem politik yang terbuka dan sehat menjadi tujuan dari Pilkada seperti itu. Namun terwujudnya tujuan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pilkada langsung oleh rakyat seringkali tidak berjalan sesuai yang diharapkan: yaitu semua kalangan bisa menjadi pemimpin. Peran ‘orang kuat’ di daerah tetap berlanjut dengan sistem ini, bahkan pengaruhnya menjadi lebih besar. Para calon kepala daerah yang memiliki keunggulan Latar belakang (keluarga, keagamaan, pekerjaan) dan kepemilikan atas sumber daya (uang, tanah, pekerja), akan tampak dominan dalam dunia perpolitikan.

Di era orde baru, politikus yang ‘kuat’ berada di kalangan militer. Mereka memegang hampir seluruh tampuk kekuasaan. Setelah runtuh, perlahan para ‘bos’ di luar militer seperti keturunan bangsawan, para pengusaha hingga ulama/kiai mulai manampakkan diri di dunia politik. Mereka semakin menancapkan pengaruh di ranah lokal, demi meraih jalan menuju sumber daya yang tidak dapat mereka rengkuh saat masih sebatas ‘bos kecil’.

Para ‘bos kecil’ itu menjadi calon kepala daerah demi menjadi ‘Bos’ yang seutuhnya. Berbagai strategi pun mereka lakukan, seperti yang dilakukan kalangan bangsawan, mereka menjual nama keluarga demi meraih suara. Sedangkan para pengusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka punya, mulai dari uang hingga ‘menyetir’ para pekerja yang ia miliki untuk memilih dirinya. Lain lagi dengan calon dari kalangan keagamaan, mereka telah mempunyai basis suara khususnya di lingkungan mereka sendiri. Tak lupa, kalangan birokrat pun kadang-kadang muncul memanfaatkan pengaruh mereka. Para birokrat seringkali menggunakan jabatan untuk mengerahkan suara bawahannya (biasanya aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil) di kontestasi Pilkada.

Kalangan pengusaha menjadi sosok yang paling berpotensi berubah haluan menjadi politisi. Keinginan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dan demi kelancaran usaha ialah salah dua sebabnya. Hal itu sesuai dengan penyampaian Vedy R Hadiz dalam buku Localising Power in Post Authorian Indonesia: A Southeast Asia Perspective yang berbunyi “Tuntutan kontestasi untuk merebut dan mengontrol pelbagai lembaga dan sumber daya lokal semakin mendorong para elite untuk terus menciptakan jejaring kekuasaan predatoris di level lokal”.

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, para calon gubernur dengan ragam latar belakang akan bertarung berebut suara. Beberapa yang sempat mengambil ancang-ancang bersosialisasi dan akhirnya mencadi calon, mulai dari kalangan militer/kepolisian, pengusaha, akademisi, keturunan penguasa/bangsawan dan masyarakat sipil biasa. Namun peluang terpilihnya gubernur dari masyarakat sipil biasa sepertinya sangat kecil. Mereka tidak diperhitungkan, sebab nilai ketokohan mereka tidak begitu kuat. Selain itu, jalur partai sepertinya telah dikuasai para ‘bos’ lokal.

Pentingnya nilai ketokohan bagi calon pemimpin itu juga telah dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan University of Oslo. Hasil survey itu menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengarah pada politik berbasis ketokohan, khususnya mereka yang menduduki posisi publik sebagai kepala daerah.

Melihat fenomena bossisme itu, maka sudah dipastikan tak ada pemuda desa atau pun masyarakat sipil yang mampu bertarung melawan para ‘bos’ penguasa partai. Pilkada saat ini hanya ajang untuk orang kuat lokal dan para ‘bos’ partai. Karena itu pula, sepertinya, tak akan ada sosok Wiranggaleng di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 nanti.

Penulis :

Musthain Asbar Hamsah

Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan UNHAS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *