Redupnya “Dunia Rujukan”: Penuturan Sederhana dari Jalan Sunyi Filsafat Politik

 

Sumber Gambar: https://www.celesteprize.com/artwork/ido:289952/

 

“Sesungguhnya, kerancuan konsep, dan bukan semata niat jahat, dapat berperan besar dalam melahirkan kekacauan dan tindak tak beradab di sekitar kita.” Amartya Sen[1]

 

“Politik itu Jahat”—Dalam satu dekade terakhir tidak jarang dari kita masih mendengar asumsi yang lahir dari stigmatisasi Politik ini. Tingginya angka spesies Golput (Golongan Putih) pada momen-momen Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu wujud nyatanya. Berdasarkan metode penghitungan cepat dari CSIS dan lembaga survei Cyrus Network, tingkat golput pemilu tahun 2014 hampir menyentuh angka 25 persen.[2]

Bagaimana bisa Politik mendapatkan stigma tersebut? Hal yang mencolok adalah persoalan “dua alam”, yakni Politik dianggap memiliki alamnya sendiri yang dibedakan dengan alam masyarakat.[3] Masyarakat yang golput umumnya menganggap pendekatan yang terbangun ke masyarakat tidak menyentuh secara langsung realitas riilnya. Ketika menjelang pemilihan, calon yang akan mengisi alam Politik cenderung hanya mengandalkan spanduk dan baliho. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, korupsi, pembunuhan, ataupun hukum yang berat sebelah, yang sampai pada titik tertentu berdampak pada sifat pesimistik akut masyarakat. Kekecewaan yang teramat sangat menjadi tak terelakkan, dan Politik merupakan biang kerok. Dalam pandangan Kristie McClure kekecawaan ini hadir sebagai pengalaman langsung yang dirasakan, karena masyarakat merupakan pemilik hak yang rewel dan selalu curiga terhadap siapa pun yang mengaku berbicara atas nama mereka.[4] Stigma Politik pun yang “jahat” lambat laun pun bergeser menjadi bersifat “ideologis”.[5]

Selaras dengan kondisi stigma Politik yang “jahat”, harapan akan pemenuhan stok orang-orang “baik” untuk dijadikan representasi masyarakat tidak pernah luput. Namun harapan ini selalu merujuk pada titik moralitas yang berlaku secara universal: kemanusiaan. Dari Wijaya Herlambang kita dapat melihat kalau konsepsi tentang kemanusiaan (Humanisme Universal) dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebebasan-kebebasan individu (kebebasan intelektual, kebebasan ekspresi, dan kebebasan artistik), sekaligus melegitimasi penindasan manusia itu sendiri.[6] Ini menegaskan konsepsi tentang kemanusiaan juga “selalu setali tiga uang” dengan keadilan, kesejahteraan, dan juga kebaikan.

Jika kita melihat lebih jauh, Politik yang merujuk pada konsepsi kemanusiaan tersebut pada dirinya bersifat ambigu. Karekteristik ambiguitasnya dapat kita lihat secara struktur Semiologis yang oleh Roland Barthes disebut Mitos:

“Semiologi telah mengajarkan kita bahwa mitos memiliki tugas untuk memberikan maksud sejarah suatu justifikasi alami, dan menjadikan ketidakpastian tampak abadi. Kini proses ini justru merupakan proses ideologi borjuis. Jika masyarakat kita secara objektif merupakan lahan istimewa bagi pertandaan mistis, hal itu karena secara formal mitos adalah instrumen yang paling tepat bagi pembalikan ideologis yang mendefinisikan masyarakat.”[7]

Apa yang disebut Mitos merupakan sistem pertandaan (bahasa) yang disusun sedemikian rupa untuk membingkai dan menentukan standar ke-ideal-an pada suatu realitas (mungkin juga gerakan cebok kita sehabis berak juga ditentukan olehnya). Standarisasi ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu (konotatif). Pada gilirannya menjadi suatu realitas diskursif yang letaknya di kesadaran intersubjektif orang-orang, dan ketika ada pihak yang tidak mematuhi standarisasi tersebut, akan disingkirkan. Seperti yang disebutkan Wijaya Herlambang diatas: menyingkirkan manusia atas nama kemanusiaan.

Karena rujukan Politik bersifat ambigu, maka “baik” & “jahat”— juga “benar” & “salah” dan “indah” & “jelek”—relatif terhadap ruang dan waktu tertentu. Sebab indikator standarisasi tersebut diartikulasi oleh rezim makna tertentu melalui berbagai aparatusnya. Salah satu aparatus rezim makna yang paling efektif adalah media. Dengan akses internet sekarang, segala informasi tentang Politik dapat diakses di setiap sudut-sudut negara ini. Menjadi ironis lagi ketika referensi utama untuk membicarakan Politik besumber dari media tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa keriuhan informasi di berbagai media rentan oleh anasir-anasir hoax. Sebutan yang tepat atas fenomena ini oleh Yasraf A. Piliang disebut Imagologi Politik, dunia politik yang diubah ontologinya menjadi dunia citra-citra[8]. Suatu bingkai moralitas aktivitas Politik yang ditopang oleh kerapuhan tanpa berusaha memperkarakan ulang.[9] Akibatnya selain berdampak pada kondisi apatis-normatif (“ini baik” dan “itu jahat”) juga akan berdampak pada keberpihakan yang prematur.

***

Darisini kita lantas dapat memahami bahwa apa yang redup dari Politik adalah kebenaran atau hakikat Politik itu sendiri. Redupnya “dunia rujukan” berpolitik. Telah dipaparkan diatas bahwa konsepsi umum seperti ‘kemanusiaan’, belumlah tepat untuk dijadikan titik berangkat strategi berpolitik atas permasalahan kehidupan sosial. Karena kita tidak bisa menjadikan titik berangkat pada hal yang bersifat ambigu atau relatif. Konsekuensi atas landasan yang tidak jelas seperti itu akan menghasilkan tawaran yang tak jelas pula. Jarang lagi kita temukan pembicaraan yang serius dan memakan waktu lama membahas persoalan hakikat Politik, baik dalam ruang-ruang formal ataupun informal.

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana “dunia rujukan” atas Politik yang tepat tersebut ditemukan?. Di tengah perkembangan pasca-modernisme yang membawa asumsi kebenaran tidak pernah mutlak, usaha kita untuk menemukan hakikat atas Politik cukup berat. Tradisi pasca-modernisme dalam Ilmu Politik mengasumsikan bahwa aktivitas berpolitik itu bergantung pada budaya setempat. Bisa dibayangkan ketika kita melihat Indonesia yang berbeda-beda budayanya, betapa regulatornya harus kerja keras. Di lain sisi hal ini membuat kajian “politik lokal” lagi naik daun dalam satu dekade terkahir.[10]

Maka urgensi dari upaya penemuan “dunia rujukan” atas Politik yang tepat adalah untuk menghancurkan postulat-postulat “semua benar” yang dapat digunakan semena-mena untuk pembenaran setiap kepentingan ideologi Politik tertentu. Karena hal tersebut persoalan hakikat dari sesuatu, maka tidak ada “senjata” lain selain Filsafat.

[1] Amartya Sen – Identitas dan Kekerasan, Hal. xiii

[2] https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html

[3] “Kalau melihat data penyebab golput karena alasan ideologi seperti apolitis (tidak berminat pada politik) dan tidak menemukan calon yang sesuai,” kata Arya [Pengamat Politik dari Charta Politika] kepada wartawan, Jumat (6/9/2013). … pendekatannya pun dibuat berjarak dengan realitas yang ada di masyarakat kita saat ini. Khususnya di kalangan pemilih pemula dan pemilih muda” – Diakses: https://nasional.sindonews.com/read/780092/12/ini-penyebab-pemilih-pemula-golput-1378457837

[4] Mengutip dari buku Tania Murray Li – The Will to Improve (Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Indonesia), Hal. 3

[5] George Ritzer – Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi kedelapan 2012): Seperti halnya moralitas umum atau Nurani Kolektif dari Emile Durkheim yang dijelaskan oleh George Ritzer. “… Durkheim Menganggap nurani kolektif sebagai hal yang terjadi di seluruh masyarakat tertentu, ketika ia menulis “totalitas” kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen rakyat. … Meskipun dia menganut pandangan mengenai nurani kolektif yang demikian, Durkheim juga menulis mengenai “kesadaran atasnya” melalui kesadaran individual.”, Hal. 138

[6] Wijaya Herlambang – Kekerasan Budaya Pasca 1965: “Dalam studi ini saya hanya berfokus pada dua dari banyak produk kebudayaan itu, yang berkait erat dengan proses legitimasi atas kekerasan 1965-1966. Yang pertama adalah ideologi kebudayaan liberalisme, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal, dan yang kedua, versi resmi peristiwa 1965 yang menjadi narasi utama rezim Orde Baru. … Akibatnya, melalui dasar ideologis ini, kekerasan yang dialami oleh kaum yang dituduh komunis pada 1965-1966 dapat diterima sebagai sesuatu yang lumrah dan mudah dilupakan”, Hal. 5-7

[7] Roland Barthes – Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol, dan Representasi, Hal. XX

[8] Yasraf A. Piliang – Transpolitika (Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas): Yasraf mengatakan demikian dalam Prolognya mengenai Politik dan Problem Kebenaran, “… obrolan politik membenamkan manusia dalam keseharian, keseharian yang di dalamnya obrolan banal yang diperantarai oleh media menjadikan berbagai kepalsuan dan kesemuan menjadi bagian inheren dunia politik. Dunia politik yang jatuh dalam perangkap banalitas kesehariannya, menjauhkan politik dari alam perenungan ontologis yang mendalam.”, Hal. 33

[9] Yasraf A. Piliang – Transpolitika (Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas): Suatu gambaran tentang pembentukan suatu moralitas dalam era teknologi dewasa ini yang membuat suatu realitas dunia baru (virtual) yang pada gilirannya menentukan realitas riil. Realitas riil Politik dimasukkan pada realitas virtual dengan elemen-elemen kepalsuan. Ia menggunakan term Plato, yakni Semblance untuk menggambarkan kondisi ini.

[10] Dr. H. Abd. Halim, M.A. – Poltik Lokal; Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung): “Dari berbagai definisi [politik] terdapat benang merah bahwa politik merupakan seni mengatur kolektivitasnya, yang terdiiri ata beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. … Aturan-aturan yang diciptakan meruapakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama. … Pengertian politik [ini] memiliki relavansi dengan konsep politik lokal (lokal politics). … Membicarakan politik nasional tidak bisa lepas dari perbicangan tentang politik lokal sebagai tiang penyangganya. Kajian politik lokal (local politics studiesi) semakin menemukan momentumnya era belakangan ini, termasuk di Indonesia.”, Hal. 3-5

 

Penulis

Rury Ramadhan

Mahasiswa Ilmu Politif FISIP UNHAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *