Mau kemana Gerakan #2019GantiPresiden ?

Jelang Pemilu 2019 kondisi politik tanah air kian memanas. Partai politik mulai ramai bermanuver mencari-cari kawan koalisi dan mulai mengelus kandidat capres mereka masing-masing. Selain Jokowi dan Prabowo Subianto, mulai muncul juga beberapa nama yang meramaikan bursa Capres 2019, antara lain mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo, Anis Matta (politisi PKS), Syahrul Yasin Limpo (Mantan Gubernur Sulsel), Zulkifli Hasan (Ketua umum PAN), Yusril Ihza Mahendra (ketua Umum PBB), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), TGB. Muhammad Zainul Majdi (Gubernur NTB), dan lain-lain. Selain itu ada juga beberapa nama yang diancar-ancar sebagai calon wakil presiden antara lain Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Mahmud MD (mantan Ketua MK), Anis Baswedan (Gubernur DKI), Muhammad Romaharmuziy (Ketua Umum PPP), serta beberapa kader PKS.

PKS salah satu partai yang cukup agresif bermanuver untuk Pilpres 2019, selain telah mendukung Prabowo sebagai calon presiden dan memasang 9 kadernya untuk mendampingi Prabowo, partai ini juga juga terus membuka komunikasi dengan beberapa partai politik maupun kandidat-kandidat Capres lainnya. Manuver yang paling kontroversial adalah gerakan hestek #2019GantiPresiden, gerakan ini sangat massif di social media. Gerakan ini diklaim kian membesar dan me-nasional bahkan merchandise ragam rupa pun dibuat sebagai bagian dari kampanye ini.

Di luar dari manuver elite politik maupun partai politik di atas, di lini masa kian panas dengan ragam isu yang silih berganti bersahutan. Petahana mulai disembur (lagi) dengan isu SARA, tuduhan komunis, antek asing, Pro-China dan lain-lain, bahkan ada beberapa isu yang menyasar pribadi Jokowi. Beberapa waktu lalu kepolisian membongkar kelompok Saracen dan MCA sebagai kelompok yang diduga menyebar isu SARA dan Hoax di Sosial Media. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian Kelompok-kelompok ini menggunakan Hoax sebagai senjata politik untuk menyerang pemerintah yang tujuan merongrong kredibilitas pemerintah agar kepercayaan masyarakat menjadi turun.

Lalu bagaimanakah dampak dari manuver tersebut di atas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Apakah tergerus ataukah justru tidak berpengaruh sama-sekali? Serta apakah Gerakan #2019GantiPresiden berhasil menggerus popularitas maupun elektabilitas Jokowi ataukah justru tidak?.

Mari menguji hal-hal tersebut di atas dengan merujuk pada hasil survei dari 2 lembaga yang baru-baru ini merilis hasil surveinya, yakni Cyrus Network (CN) dan Litbang Kompas. CN melaksanakan surveinya medio 27 Maret hingga 3 April 2018. Survei ini merupakan survei nasional pertama yang dilaksanakan oleh lembaga ini. Survei ini melibatkan responden sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia.  Survei ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 % dengan menggunakan metode multistage random sampling, sedangkan Margin of error  yang digunakan kurang lebih 3 %[1].

Survei lainnya adalah Survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada medio 21 Maret hingga 1 April 2018. Survei ini mewancarai sebanyak 1.200 responden secara periodik. Responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 % dengan margin of error plus minus 2,8%[2]. Berikut beberapa cuplikan hasil survey tersebut untuk menguji hal-hal di atas.

Tingkat kesukaan dan tingkat kepuasan kinerja

Merujuk pada hasil survei CN, Jokowi menempati urutan teratas terkait popularitas dan tingkat kesukaan masyarakat (likeabilitas). Setidaknya ada sebesar 90,3% responden menyukai figur Jokowi. Dari data ini dapat dibaca bahwa tingkat penerimaan terhadap Jokowi sangatlah tinggi, ia mengungguli beberapa nama yang disebutkan dalam survei. Tingkat kesukaan yang tinggi ini juga sekaligus memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk mengerus popularitas dan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Jokowi tidaklah “bekerja dengan baik”.

Sumber : Rilis surnas Cyrus Network

Sedangkan pada survei Litbang Kompas terkait kepuasan terhadap kinerja Pemerintah,  ada sekitar 72,2 % responden menyatakan puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Angka ini naik dari survei 6 bulan sebelumnya yang mana kepuasan terhadap pemerintah sebesar 70,8 %.  Data ini menunjukkan apresiasi positif masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Data ini juga dapat diartikan bahwa masyarakat merasakan dampak kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang positif bagi kehidupannya. Merujuk pada data ini pula, memberikan gambaran bahwa manuver beberapa partai ataupun kelompok untuk mendelegitimasi program dan kebijakan pemerintah ataupun pribadi Jokowi tidaklah berpengaruh bagi masyarakat. Faktanya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK justru meningkat. Hal ini dapat juga  dibaca sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-JK semakin besar.

Sumber : Litbang Kompas

Elektabilitas

Seiring dengan meningkatnya tingkat kepuasaan atas kinerja pemerintah, elektabilitas Jokowi pun meningkat  jika dibanding survei 6 bulan sebelumnya. Jika sebelumnya elektabilitas Jokowi masih sekitar 46,3 %, sekarang naik menjadi 55,9 %. Kondisi agak berbeda dengan calon penantangnya Prabowo Subianto yang justru menurun. Kalau 6 bulan yang lalu elektabilitasnya sebesar 18,2 % sekarang turun menjadi 14,1 %. Dinyatakan juga dalam rilis hasil survei tersebut, tren menurun bukan hanya terjadi pada Prabowo saja, namun juga terjadi pada Gatot Nurmantyo (6 bulan lalu sebesar 3,3 % sekarang tinggal 1,8 %) serta nama-nama lain yang juga turun hingga kurang dari 1 %. Tren naiknya elektabilitas Jokowi memberi gambaran bahwa gerakan #2019GantiPresiden tidak “mengganggu” tingkat elektabilitas Jokowi. Nampaknya gerakan ini tidak efektif menggiring opini masyarakat untuk menimbang dan mengganti pilihannya akan Jokowi.

Sumber : Litbang Kompas

Penutup

Sepertinya Partai-partai Politik maupun elite politik/kelompok penantang Petahana harus mengubah strategi politiknya, sebab apa yang telah dilakukan tidak mampu “mengganggu” tingkat kesukaan, elektabilitas Jokowi serta apresiasi masyarakat akan kinerja pemerintah. Boleh jadi masyarakat menginginkan hal yang lebih dari sekedar gerakan hestek dan lain-lain. Selayaknya kontestasi politik sebaik-baiknya berisi kontestasi gagasan, kebijakan ataupun program yang berbasis pada kebutuhan ekonomi dan politik masyarakat. Dengan itu masyarakat bisa menilai mana gagasan, kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain penantang Jokowi tidak hanya menawarkan ketidaksepakatan  atau penolakan atas kebijakan ataupun program pemerintah, akan tetapi juga menawarkan gagasan alternatif dari kebijakan tersebut sehingga masyarakat juga dapat melihat gagasan alternatif dari setiap persoalan yang ada, bukan tidak mungkin gagasan-gagasan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yang tentu dapat berimplikasi pada tingkat  elektoral dan lain-lain. Sebab jika “kritik” hanya muncul dalam bentuk hestek, meme, baju kaos, nyinyir dan Hoax, merujuk pada hasil survei di atas rasanya sudah tidak efektif dan sia-sia.

[1] Rilis Survei Nasional Cyrus Network

[2] https://nasional.kompas.com/read/2018/04/23/08051871/survei-kompas-jokowi-559-persen-prabowo-141-persen.

Penulis

Irawan Amiruddin, S.I.P, M.Si

Peneliti Sosial Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *