KATAKAN TIDAK PADA POLITIK UANG !

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan kepala daerah sulit dipisahkan dengan politik uang. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu, ditunjukkan bahwa dari 101 daerah di Indonesia yang menggelar pilkada serentak pada 2017, ditemukan kurang lebih sekitar 600 kasus politik uang dalam prosesnya. Kasus politik uang ditemukan tersebar di setiap daerah yang melakukan pilkada serentak. Sebagai calon kepala daerah yang berkualitas, seharusnya mereka tidak boleh melakukan praktik politik uang. Begitu pula dengan rakyat, bagi rakyat yang cerdas seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh politik uang, dikarenakan pihak yang paling dirugikan dari adanya politik uang ialah rakyat sendiri.

Politik uang pada hakikatnya dapat merendahkan martabat rakyat yang menerima asupan politik uang, baik itu asupan berupa uang tunai atau dalam bentuk barang. Rakyat yang mengedepankan harga diri harusnya menolak secara keras adanya politik uang dalam bentuk apapun. Mereka yang menjaga harga dirinya harusnya malu jika hak untuk memilihnya mau dibeli dengan “murah” oleh para calon kepala daerah. Untuk 1 kepala, umumnya calon kepala daerah hanya merogoh kocek sekitar Rp.50.000,- hingga Rp.150.000,- namun kebanyakan rakyat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tetap menerima “sogokan” tersebut walaupun sebetulnya apa yang mereka terima tidak setimpal dengan hak yang mereka jual. Selain itu, manfaat dari politik uang yang dirasakan oleh rakyat hanyalah bersifat sementara. Uang atau barang yang diterima oleh rakyat itu jumlahnya sedikit, jadi hanya akan terasa di awal Pilkada. Sementara, jika seorang calon kepala daerah berhasil terpilih karena strategi politik uangnya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang lama yaitu selama 5 tahun. Kenikmatan 5 tahun itu jelas tidak dapat tertandingi dengan kenikmatan rakyat yang menerima asupan politik uang, yang bisa habis hanya dalam hitungan hari bahkan hitungan jam.

Umumnya, politik uang dapat berujung pada tindak korupsi. Para calon kepala daerah mengeluarkan banyak uang untuk “membeli” suara saat Pilkada. Pada saat mereka terpilih menjadi kepala daerah, jarang dari mereka yang memanfaatkan uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Justru sebaliknya, mereka malah menggunakan uang tersebut untuk kesejahteraan pribadi. Jadi, salah satu alasan utama mereka korupsi adalah sebagai ganti rugi dari banyaknya uang yang keluar saat Pilkada berlangsung. Hal ini dapat dihindari jika saat Pilkada mereka tidak merugi melalui tindak politik uang yang mereka lakukan, meskipun tentunya tidak mutlak menjadi jaminan. Jika tindak korupsi sudah terjadi, maka pihak yang paling dirugikan lagi-lagi adalah rakyat, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah, untuk dinikmati rakyat, dan untuk kesejahteraan bersama justru diambil dan dinikmati sepihak oleh kepala daerah yang korupsi saja. Jikalaupun ada yang ikut menikmati, tentu itu hanya kolega tertentu yang jumlahnya sangat sedikit.

Selain berdampak pada perekonomian, politik uang yang seringkali terjadi  pada Pilkada juga dapat berdampak buruk bagi pendidikan politik. Rakyat akan mengira bahwa politik uang merupakan suatu hal yang sah-sah saja untuk dilakukan karena eksistensi politik uang sendiri sudah membudaya saat masa kampanye. Dengan membudayakan politik uang, secara tidak langsung para calon kepala daerah juga mengajarkan rakyat untuk menjadi pribadi yang tak lagi memedulikan hak dan kewajiban mereka dalam persoalan politik, karena hak dan kewajiban mereka terhalangi oleh politik uang. Hal-hal yang seperti ini nantinya akan berujung pada hancurnya integritas bangsa karena dengan adanya politik uang, suatu bangsa tidak akan memiliki karakter yang kuat, mereka akan menjadi pribadi yang tidak jujur dan tidak konsisten.

Pada tingkatan yang paling parah, politik uang dapat membuat kepala daerah terpilih berpotensi untuk menciptakan fenomena bosiss. Kepala daerah terpilih akan bertindak seperti “bos” karena sang kepala daerah merasa sudah “berjasa” pada rakyat melalui politik uang yang diberikan semasa kampanye. Terkait hal ini, banyak kemungkinan buruk lainnya yang akan terjadi. Kepala daerah bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk membangun politik dinasti di daerah tersebut, seperti yang terjadi di Banten. Selain itu, kepala daerah bisa saja menggunakan “preman” alias memakai kekerasan untuk memaksa rakyat memilihnya lagi pada jabatan berikutnya hanya karena politik uang yang telah diberikan. Bila kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut terjadi, maka demokrasi sudah tak ada artinya lagi. Justru yang timbul adalah paham anti demokrasi.

Melakukan politik uang dalam Pilkada mungkin dianggap sebagai hal sepele, namun dampaknya begitu besar, baik bagi rakyat, bagi pemerintah, bagi daerah tersebut dan akhirnya akan berdampak buruk bagi negara. Bayangkan saja jika setiap Pilkada yang dilaksanakan di Indonesia, semua daerah dan setiap calon kepala daerahnya melakukan politik uang, dampaknya pasti akan sangat buruk bagi semua pihak. Bayangkan apabila semua dampak yang telah dijelaskan di atas terjadi, mulai dari harga diri rakyat yang dibeli, korupsi merajalela, pendidikan politik yang buruk, integritas bangsa yang hancur, hingga munculnya fenomena bosisme. Jika hal-hal seperti itu tidak dapat ditangani, maka citra bangsa Indonesia akan hancur di depan bangsa lain. Bukan hanya itu, Indonesia juga nantinya akan tetap menjadi negara berkembang, negaranya tidak akan maju, apalagi rakyatnya.

Maka dari itu, sebagai rakyat yang cerdas, kita harus berani mengatakan tidak pada politik uang. Bila rakyat melihat adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah saat Pilkada, maka  laporkanlah pada Bawaslu atau Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan sikap tak menerima politik uang dari sang calon, maka rakyat akan tetap bebas memilih sesuai dengan hak dan pilihannya tanpa ada rasa terikat oleh politik uang. Jika semua rakyat berhasil melakukan hal-hal di atas, maka efeknya akan sangat baik ke depannya, baik untuk rakyat, negara, dan semua pihak di dalamnya. Bayangkan saja bila seluruh rakyat berhasil melakukan hal-hal di atas dan bisa bekerjasama dengan pihak terkait, pasti calon kepala daerah yang melakukan politik uang tidak akan terpilih, mereka akan merugi, dan lebih parahnya mereka akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang ada. Dengan begitu, maka oknum-oknum “nakal” yang suka melakukan politik uang pastinya akan merasakan efek jera.

Penting juga untuk diingat bahwa tidak selamanya dalam memenangkan suatu Pilkada harus memakai strategi politik uang. Calon kepala daerah bisa menarik perhatian dan suara massa melalui rancangan program kerja yang menarik dan bisa memenuhi kepentingan serta kebutuhan semua pihak. Calon kepala daerah beserta calon wakilnya pun harus mengingatkan secara keras pada tim suksesnya agar tidak melakukan politik uang baik dengan atau tanpa sepengetahuan calon kepala daerah. Maka dari itu, kreativitas tim sukses lah yang dibutuhkan untuk memenangkan calon, bukan dengan strategi politik uang.

Intinya, sebagai rakyat yang cerdas, jangan mau terpengaruh oleh politik uang dalam bentuk apapun! Lebih baik rakyat menyesal karena tak menerima “sogokan” yang nilainya tak seberapa, daripada rakyat harus menyesal karena memilih calon yang tidak berkualitas dan harus dipimpinnya selama 5 tahun. Rakyat cerdas harus berani berkata TIDAK pada politik uang!

 

Penulis

Fedora Esperanza

Mahasiswi Ilmu Politik FISIP UNHAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *