Wajah Pemilu Pasca Orde Baru

Tahun 1998 merupakan tahun titik balik sejarah bangsa ini. Di tahun ini menjadi tahun terakhir usia Orde baru, massa rakyat yang bersatu berhasil menumbangkan rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. Momentum tumbangnya orde baru membuka struktur kesempatan politik bagi negeri dan bangsa ini untuk merajut harapan dengan membangun sistem politik yang demokratis setelah sekian lama direpresi. Singkat kata, kerangka kenegaraan di tata ulang dan sistem demokrasi mulai dirangkai satu demi satu. Salah satu hal yang ditata ulang dan dirangkai adalah Pemilu, sebagai landasan melahirkan rezim baru yang legitimet.

Pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu indicator hidup atau tidaknya demokrasi dalam suatu Negara, melaluinya kekuasaan diperebutkan oleh oleh para kontestan (partai politik ataupun perorangan), hak warga Negara berserikat dipraktekkan, ide dan gagasan dipertarungkan, serta hak dipilih dan memilih dirayakan dalam momen ini.  Setidaknya, negeri sudah 4 kali melakukan pemilihan umum dengan segala cacat dan upaya-upaya perbaikannya. Berikut sekilas jejak pemilihan umum yang pernah dilalui bangsa ini pasca runtuhnya orde baru.

A. Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca runtuhnya orde baru. Pemilu 1999 disebut juga pemilu transisi, pemilu menjadi medium memasuki kerangka politik yang demokratis. Proses pemilu di sini menjadi pertaruhan apakah akan terus menjejak pada track demokratisasi ataukah justru akan berbalik arah sebaliknya. Menurut sigit pamungkas[1], pemilu 1999 merupakan pemilu anti-tesis dari pemilu sebelumnya (orde baru). Setidaknya ada 3 hal hingga disebut demikian ;

  1. Liberalisas politik yang melahirkan 48 peserta pemilu[2] menjadikan pemilu hampir diikuti oleh seluruh spectrum ideology yang pernah ada di pentas politik Indonesia, tanpa kecuali. Partai politik berbasis kelas seperti PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, PKD yang diharamkan selama orde baru berkuasa, muncul tanpa ada yang memepersoalkan apalagi mengkontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-benar mengejawantah dalam partai yang berkompetisi pada pemilu 1999.
  2. Pemilu berusaha dibangun atas dasar spirit baru, yaitu Luber plus jujur dan adil (Jurdil). Diketahui bahwa pemilu orde baru di bangun atas asa Luber (Langsung, umum, bebasa, dan rahasia) dengan dengan mengabaikan aspek Jurdil bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Pada masa orde baru, pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak memberikan ruang yang sama bagi kontestan. Golkar menjadi kontestan yang dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan dukungan politik sedangkan PPP dan PDI menjadi korban pemihakan pemerintah.
  3. Adanya netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama orde baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha dinetralisaskan untuk tidak memihak salah satu partai politik.

Tak dapat dipungkiri pemilu 1999 bukan hanya sekedar pemilu bagi bangsa ini, akan tetapi sekaligus semacam perayaan kebebasan, kemerdekaan berserikat dan lain-lain. Ada eforia yang di sambut dan dirayakan melalui pemilu. Tak ayal ada seratusan partai politik yang didirikan sebagai bentuk kebebasan berserikat yang telah lama diberangus. Menurut Dhakidae (dalam Sigit Pamungkas, 2011;182 secara kategoris partai politik peserta pemilu 1999 dapat dibagi dalam 3 kelompok, yakni ;

  1. Partai-partai yang memiliki garis asal usul yang bisa ditelusuri sampai ke partai angkatan pertama sebelum perang dan tahun 1980-an (15 partai);
  2. Partai-partai yang memiliki hubungan emosional dengan partai-partai terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandat untuk melanjutkan itu (8 partai);
  3. Partai-partai baru dari angkatan baru dengan pemikiran politik baru.

Dengan merujuk hal diatas, dapat dibaca ada kemerdekaan yang menyeruak dan mewujud menjadi ekspresi politik yang  beragam yang berusaha membaca kehendak zamannya.

Pemungutan suara Pemilu 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu yang sempat diperkirakan akan berlangsung penuh konflik dan gesekan tapi justru berlangsung secara aman. Hal ini menunjukkan bagaimana kedewasaan masyarakat (serta peserta pemilu) di awal-awal reformasi. Antusiasme masyarakat untuk hadir dalam  pemilu pun sangat besar, tercatat 117.738.682 pemilih yang terdaftar, angka partisipasinya mencapai 91,69%. Ini angka yang luar biasa, patut diduga tingginya partisipasi ini sebagai ungkapan kegembiraan rakyat atas lahirnya era baru, suatu era yang lebih memberikan pengakuan atas hak mereka sebagai warga negara sekaligus memberi ruang harapan untuk mewujudkan hak-hak politik dan ekonomi mereka.

Pemilu 1999 memakai sistem pemilu perwakilan berimbang (Proporsional repsentatif) daftar tertutup.  Adapun model penghitungan suara yang digunakan adalah memakai Kuota Hare (The Largest Remainder) dengan campuran stelsel daftar dan stembus Accord atau penggabungan suara antar partai dalam penghitungan kursi.  Akhirnya pemilu 1999 melahirkan hasil sebagaimana di tabel berikut ini[3] :

B. Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua pasca orde baru dan pemilu pertama pasca amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 membawa konsekwensi mendasar bagi kerangka berbangsa dan bernegara kita. Hal tersebut dapat dilihat dengan ; dihapusnya dwifungsi ABRI, lahirnya sistem pemilu yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Untuk Pemilu  Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pemilu 2004 juga ditandai dengan massifnya penggunaan metode ilmiah (survey dan quick count) dalam membaca perilaku politik, tingkat dukungan dan memprediksi hasil pemilu. Aktifitas itu dilakukan oleh berbagai lembaga antara lain; LSI, IFES dan LP3ES. Tak dapat dipungkiri Kehadiran lembaga-lembaga survey ini, selain membantu kinerja partia politik dalam kerja-kerja elektoralnya namun turut pula membantu mendorong lahirnya pemilu yang bersih dan fair. Hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut turut andil dalam mengawal proses pemilu hingga perhitungan suara.  Hasil quick count menjadi semacam pegangan public dalam melihat hasil pemilu, hal ini sekaligus menutup kemungkinan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi hasil pemilu karena hasilnya telah lebih awal dibaca oleh public melalui Quick count. Dengan itu pada pemilu 2004 menempatkan metode ilmiah menjadi variable penting dalam proses politik electoral di tanah air.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia dalam memilih langsung Presiden dan wakil presiden.  Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran, pada putaran pertama diikuti oleh 5 pasangan calon dan putaran kedua menyisakan 2 pasangan calon. Berikut hasil Pilpres Putaran Pertama :

Sumber : KPU

 

Hasil Pilpres Putaran kedua

Sumber : KPU

 

Pemilu 2004 diikuti oleh sebanyak 24 Partai politik , berbeda dengan pemilu sebelumnya pemilu kali ini tidak diikuti oleh partai-partai yang berbasis kelas praktis semua kontetstan adalah partai-partai berbasis murni aliran dan catch all party. Adapun hasil pemilu legislative pemilu 2004 adalah sebagai berikut ;

C. Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak yang didasarkan pada putusan MK No. 22-24/PPU-IV/2008 yang membatalkan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2004 (Pasal 214 huruf a hingga e) yang dipandang bertentangan dengan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakya/. Sedangkan untuk memilih Anggota DPD masih menggunakan system yang sama pada pemilu sebelumnya.

Ada beberapa catatan yang mewarnai pemilu 2009, salah satunya adalah diakui dan diikutsertakannya (Kembali) partai politik lokal dalam proses pemiludi Tanah Air. Partai politik lokal yang dimaksud adalah partai-partai lokal yang ada di Aceh sebagai salah satu konsekwensi hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM Aceh sebagai pengganti dari tuntutan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dalam kerangka ini format partai politik lokal di Aceh dirancanng menganut system politik lokal yang tertutup, yakni partai lokal aceh hanya mengikuti proses pemilihan di tingkat lokal (Pemilu anggota DPRD dan Pemilukada). Pada proses tersebut, partai-partai lokal Aceh tidak hanya bersaing dengan sesama partai okal akan tetapi juga bersaing dengan partai-partai nasional yang ada di Aceh. Menariknya hasil pemilu 2009 di Aceh melahirkan partai lokal sebagai pemenangnya (Partai Aceh) dengan meraup 46,91% suara. Survei yang dilakukan Australia Indonesia Governance Research partnership (Dalam Sigit pamungkas, 2011) memperlihatkan bahwa faktor kedaerahan (Karena partai orang Aceh 37%) menjadi argument utama pemilih dalam menentukan pilihannya. Ini menandakan adanya ikatan yang kuat antara partai politik lokal dengan masyarakatnya. Hal ini juga menunjukkan ada aspirasi yang kuat bagi rakyat Aceh untuk memandatkan perbaikan kehidupan mereka melalui partai lokal (atau oleh “orang-orang” mereka sendiri).

Catatan lain pemilu 2009 adalah maraknya kaum selebritas (artis) dan kerabat elit politik. Nampaknya, parpol dalam upaya meraih suara dari masyarakat maulai merekrut artis-artis untuk menjadi calon legislative mereka. Artis dianggap memiliki modal popularitas yang dapat menarik suara. Selain itu parpol menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan kekerabatan (hubungan darah) dengan elit-elit politik yang sedang berkuasa, baik di pemerintahan maupun di dalam partai ppolitik. Puan maharani, Muntaz Raiz, Dave Laksono, Edi Baskoro adalah sederet nama yang memiliki talian darah dengan elit-elit penguasa. Munculnya caleg dari 2 kalangan diatas memunculkan banyak kritikan dari publik, dari kalangan diragukan kapabilitanya sedangkan yang lahir dari “unsure kekerabatan” dikwatirkan akan membangkitkan dinasti politik yang dianggap berbahaya bagi masa depan parpol dan sistem politik yang sehat, akuntabel, terbuka dan fair (Sigit Pamungkas, 2011).

Pemilu 2009 diikuti oleh Partai di tingkat nasional dan partai lokal. Berikut hasil pemilu 2009 dimana Partai Demokrat menjadi partai pemenangnya.

Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 ini berlangsung hanya satu putaran saja, karena salah satu pasangan calon sudah memperoleh suara lebih dari 50%. Berikut hasil pilpres 2009.

Sumber : 2009

 

D. Pemilu 2014

Pemilu 2014 di atas payung hukum UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Secara garis besar, UU tersebut menyebutkan beberapa perubahan dari UU pemilu sebelumnya (UU No. 10 Tahun 2008). Perubahan tersebut antara lain: Pertama besaran Parlementary Threshold, sesuai dengan ketentuan pasal 208 besaran ambang batas adalah 3,5%. Kursi hanya diberikan pada parpol yang mencapai ambang batas 3,5% secara nasional dari suara sah. Angka ini naik cukup signifikan karena pemilu sebelumnya angkanya sebesar 2,5%[4].

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 merupakan pemilu keempat pasca reformasi. Pemilu 2014 yang berlangsung pada Rabu, 9 April 2014, diikuti oleh 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal Aceh. Pemilu untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional maupun nasional merupakan kegiatan kepemiluan paling rumit dan kompleks di dunia. Dapat dibayangkan terdapat 560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan. Di tingkat DPRD Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan. Kemudian 132 kursi dari 33 Provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika dihitung secara keseluruhan, kurang lebih terdapat 200 ribu calon legislatif (caleg) yang bertarung dalam pemilu legislatif 2014. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 187.852.992 jiwa dengan rincian: dalam negeri 185.827.987 dan luar negeri 2.025.005, yang tersebar di 546.301 TPS (baik di dalam dan luar negeri). Tidak mengherankan jika sedikitnya 145 tamu internasional dari 30 negara memantau jalannya pelaksanaan pemilu legislatif 2014[5].

Salah satu yang paling menonjol dari pemilu 2014 adalah pemilu presiden dan wakil presiden yang berlangsung sangat sengit dan panas. Pemilu 2014 yang diikuti oleh 2 kontestan membawa konsekwensi publik terpecah menjadi dua kubu dukungan. Ketegangan dua kubu pendudukung ini terasa hingga ke ruang-ruang paling privat sekalipun. Hal yang paling terasa dari adalah panasnya dunia maya (social media) akibat pertarungan ide, debat kusir maupun saling sindir antar kedua pasangan calon. Praktis pemilu pilpres 2014 berlangsung sangat panas bahkan menjurus brutal. Massifnya isu-isu SARA dan HOAX menambah runyamnya suasana politik.

Catatan lain dari pemilu 2014 adalah terlibat aktifnya media-media nasional dalam politik praktis. Hal ini terjadi karena pemilik-pemilik media tersebut adalah para politisi yang ikut berkonstestasi dalam pemilu.  Tak ayal kondisi ini membawa media larut dalam bandul politik para pemilik media. Banyak pengamat mengatakan, pemilu 2014 meruapakan titik nadir dari kerja  (independensi) jurnalisme nasional, semua tunduk pada kehendak politik sang pemilik.

Hal lain yang menjadi catatan adalah adanya perbedaan hasil survey dari lembaga-lembaga survey yang melakukan survey terkait hail akhir pilpres 2014. Kondisi ini membawa “keributan” tersendiri dari proses pemilu pilpres 2014. Kondisi ini membuat kredibilitas lembaga survey digugat bahakan diragaukan kapasitas kelembagaanya. Puncak dari situasi ini adalah lahirnya hasil penghitungan cepat yang berbeda dari berbagai lembaga hingga menimbulkan debat terbuka di ruang-ruang public maupun dunia maya. Bahkan situasi ini melahirkan Dewan Etik lembaga-lembaga survey untuk melakukan verifikasi kinerja lembaga-lembaga survey dalam melaksanakan survey ataupun hitung cepat. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah lembaga tersebut bekerja sesuai metodelogi/tahap-tahap atau prosedur ilmiah ataukah tidak. Berikut hasil hitungan cepat dari beberapa lembaga pada pemilu 2014[6].

Lembaga Survei                      Prabowo-Hatta                    Jokowi-Kalla

Lingkaran Survei Indonesia     46,70%                                    53,30%

Indikator Politik Indonesia      47,03%                                    52,97%

Radio Republik Indonesia       47,46%                                    52,54%

Kompas Research Dept           47,66%                                    52,34%

CSIS-Cyrus*                             48,11%                                    51,89%

LSI-SMRC                                 47,03%                                    52,97%

Populi Centre*                        49,05%                                    50,95%

Poltracking                              46,63%                                    53,37%

Indonesia Research Centre     51,11%                                    48,89%

Jaringan Survei Indonesia       50,16%                                    49,84%

Puskpatis                                 52,05%                                   47,95%

Lembaga Survei Nasional       50,56%                                    49,44%

*Hasil di luar 1 persen margin of error; Sumber: Hitung cepat malam setelah pemilu

 

Pemilu 2014 diikuti oleh 15 Parta politik dengan menggunakan sistem pemilu yang sama dengan pemilu sebelumnya begitupun dengan metode penghitungan suaranya (tanpa Stelsel Daftar dan Stembus Accord). Berikut hasi perolehan suara pemilu 2014 serta raihan kursinya.

Sedangkan Pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung sangat panas dan penuh ketegangan hasinya sebagai berikut  ;

Sumber : KPU

 

E. Pemilu 2019, partai apa yang akan menang ? 

Jika tidak ada halangan merintang, Tahun 2019 negeri akan melangsungkan Pemilihan umum yang kelima kali pasca jatuhnya orde baru. Setelah 20 tahun reformasi sepatutnya pemilu tahun 2019 nanti menjadi pemilu yang menunjukkan kematangan sebuah bangsa dalam berdemokrasi, demokrasi yang mengantarkan bangsa ini pada kesejahteraan.

Menarik dinantikan partai apa yang akan menjadi pemenang pada pemilu 2019 nanti. Apakah PDIP mampu kembali jadi kampium ataukah akan disalib oleh partai lain. Hal lain lagi, apakah pemilu 2019 nanti akan melahirkan partai baru di parlemen sebagaimana pemilu sebelumnya (Pemilu 1999 yang menghadirkan PAN dan PKB, Pemilu 2004 menghasilkan Partai Demokrat dan PKS, serta pemilu 2009 menghasilkan Hanura dan Gerindra) ataukah masih menghasilkan partai-partai yang sama sebagaimana pemilu sebelumnya.

Jauh-jauh hari beberapa lembaga Survei telah melakukan penjajakan awal untuk meneropong bagaimana tingkat keterterimaan dan kekuatan partai politik jelang pemilu 2019. Berikut ditampilkan beberapa hasil survey dari beberapa Lembaga survei yang dapat menjadi gambaran awal bagaimana kekuatan serta tingkat penerimaan publik terhadap partai-partai politik tersebut[7].

Tentunya saja masih banyak waktu bagi partai untuk mempersiapkan diri menyambut pemilu 2019. Partai-partai masih punya banyak waktu untuk memperlihatkan kenerja kepartaiannya hingga publik dapat menilainya dan meresponnya dengan sikap positif atau sebaliknya. Selamat bekerja !.

Penulis

Irawan Amiruddin, S.I.P, M.Si

Peneliti Sosial Politik

 

[1] Pamungkas, Sigit.Partai Politik teori dan praktek di Indonesia. Institute for democracy and welfarism (IDW). 2011

[2] Terdapat 141 parpol yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan setelah dilakukan verifikasi terdapat 48 yang lolos ikut pemilu.

[3] Modul pemilih pemula.KPU

[4] Buku Data dan Infografik Pemilu 2014. KPU

[5] Sumber data : Buku Data dan Infografik Pemilu 2014. KPU

[6] Laporan Akhir  Pemilu 2014 di Indonesia oleh Rumah Pemilu. Desember 2014

[7] Survey di atas dilakukan dalam periode waktu yang berbeda. Harap hal tersebut menjadi catatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *