Mengeliminasi Politik Uang Menuju Pilkada Berkualitas

Setelah kekuasaan otoritarianisme orde baru tumbang, gegap gempita melanda seluruh negeri menyambut era baru, suatu era yang disebut era reformasi. Tumbangnya rezim yang mencengkram dan mengungkung selama 32 tahun ini ditandai dengan kebebasan yang terjadi dalam segalah lini, mulai dari media massa yang tumbuh subur baik media cetak maupun media elektronik (Liberalisasi politik). LSM atau NGO juga mulai menjamur dari berbagai latar belakang kepentingan, begitupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik dari berbagai ideologi turut meramaikan kebebasan ini. Bangsa ini benar-benar masuk pada babak baru yang penuh dengan kejutan.

Di tingkat lokalpun turut mengkonsolidasikan wilayah (ekonomi dan politik) mereka masing-masing, hal ini diawali dengan terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang member keluasaan bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri (Undang-undang ini kemudian menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian hari menjadi 3 Undan-undang yakni Undang-Undang Tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014, serta UU Pilkada). Tentu ini merupakan kabar gembira untuk daerah diberbagai pelosok negeri untuk bisa mengatur dan mengelolah daerahnya masing-masing. Namun, ini juga menjadi awal petaka bagi  kelangsungan demokrasi kita. Otonomi daerah sebagai salah satu agenda reformasi malah tersandra oleh kepentingan elit tertentu, fenomena ini dapat dilihat dengan munculnya “raja-raja baru” di daerah.

Pemilukada merupakan sarana demokrasi bagi siapa saja yang siap memimpin dan mengelolah daerahnya. Pemilukada juga merupakan bentuk penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status untuk bisa menentukan sendiri kepada siapa yang layak untuk diberi amanah untuk memimpin mereka sejauh itu membawa kemajuan bagi daerah. Namun harapan dan tujuan baik dari penyelenggaraan pemilukada, masih saja dinodai dengan perilaku kotor para aktor politik. Salah satu praktek kotor tersebut adalah  praktek politik uang (money politic). Nampaknya politik uang bukan lagi hal yang tabu disetiap perhelatan pemilukada, seolah-olah sudah menjadi hal yang determinan di setiap pilkada. Jika pola ini terus berlangsung bukan hal yang mustahil demokrasi kita akan tercemar dan mengalami kebuntuan dalam perjalanannya. Dengan pemilukada yang syarat uang ini, pemilukada seakan hanya memberi ruang bagi elit yang bermodal yang boleh ikut dalam kompetisi pilkada. Sehingga orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas serta integritas yang baik terpaksa terpinggirkan dalam ruang politik pemilukada.

Indonesia sebagai bangsa yang sedang menapaki sistem demokrasi, tidak boleh larut dalam praktek buruk politik tersebut. Setiap pihak haruslah mampu keluar dan mencari solusi agar praktek buruk yang dapat merusak demokrasi dapat dieliminasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan nilai moral dan filosofis (ilmu) politik dalam setiap politik electoral, baik di level nasional maupun lokal.  Pemilukada merupakan salah satu penentu nasib bangsa kedepan. Dengan pemilukada diharapkan muncul sosok-sosok politisi baru dari setiap daerah di seluruh Indonesia, sosok politisi yang menapaki satu persatu jenjang politik, yang terlatih jiwa kepemimpinannya sejak awal, yang teruji nalar dan integritas politiknya di setiap proses politik yang dilaluinya. Tentu saja melahirkan sososk seperti itu tentunya tidak mudah, harapan itu bisa terwujud manakalah setiap elemen bangsa terutama para elit politik mau merenungi apa makna dan filosofi demokrasi dan politik itu sesungguhnya.  Mengutip pernyataan Anis Matta yang mengatakan bahwah politik adalah industri pemikiran. Pernyataan Anis Matta ini merupakan hal yang tepat dalam memaknai politik yang sesungguhnya, karena politik harus menjadi ruang untuk berpikir dan bereksperimen untuk melahirkan ide dan gagasan cerdas dalam yang dapat memberi arah bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemilukada harus menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin daerah yang cerdas dan berkualitas, maka dari itu pemilukada harus jauh dari intrik dan praktik politik yang curang dan culas seperti money politik.

Lalu langkah kongkrit seperti apa yang biasa dilakukan agar pemilukada yang bersih dapat diwujudkan ?. setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan, yakni ;

Pertama, Mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi yang baik sehingga mampu menyaring, menyeleksi serta mengorbitkan figure-figur yang memiliki rekam jejak yang baik secara social (modal social) dan politik untuk didorong pada suksesi politik. Partai politik harus mengedepankan aspek kualitas, kapasitas, integritas dalam merekruit figure-figur yang akan dimajukan pada sebuah kontestasi politik.  Dibeberapa daerah, kita disuguhkan sosok-sosok yang punya kapabilitas (modal sosial)  seperti Ridwan Kamil, kemudian Tri Rismaharini, hal ini merupakan praktek politik yang baik, dimana parpol mengedepankan aseak kapabilitas dan kualitas figur sebagai variable yang penting.

Kedua, Membangun kesadaran politik masyarakat, pendidikan politik mutlak perlu untuk masyarakat, setiap elemen harus mengambil peran menjadi corong peningkatan pendidikan politik masyarakat, hingga rakyat sebagai pemilik suara tak sekadar kumpulan orang-orang yang memiliki hak pilih namun kumpulan orang-orang yang memiliki nalar kritis, cerdas dan otonom dalam berpolitik. Masyarakat bukan lagi sekedar menjadi objek politik akan tetapi menjadi subjek politik. Ia dapat menentukan pilihan politiknya dengan segala preferensinya berdasarkan hak politik yang ia miliki sehingga tidak mudah diiming-imingi dengan uang ataupun barang. Tingkat kualitas pendidikan politik yang seperti itulah yang diharapkan dari masyarakat sehingga dapat memilih dan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Maka dari itu Pendidikan politik sangat urgen dalam sistem demokrasi karena sekaligus sebagai jaminan bagaimana kualitas demokrasi yang terbangun.

Kedua variabel diatas merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pemilukada yang bersih, pemilukada yang tidak dicemari oleh money politik. Memang semuanya tidak mudah untuk diwujudkan di tengah derasnya praktik politik uang namun semuanya tergantung bagaimana tekad kita semua untuk melahirkan pemimpin yang bersih dan amanah yang tentunya akan berdampak pada kemajuan bangsa ini, ekonomi maupun politik.

Penulis:

Apdal

Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama IAIN Palopo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *