MENGUKUR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI CALON KANDIDAT PEMILU DAN PILKADA: SEBUAH PERSPEKTIF DISABILITAS

Mengapa Difabel Protes?

SURAT KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 231/PL.03.1- Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari komunitas difabel di seluruh Indonesia. Keputusan ini terkait Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Di awali dari Kota Makassar, protes komunitas penggiat isu disabilitas kepada Misnah Attas, komisioner KPU Sulsel yang menyatakan bahwa jika seorang bakal calon teridentifikasi memiliki disabilitas-medik, maka pencalonannya dapat dibatalkan dan diganti oleh pihak pengusul.

“Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian,” ujar Misna Attas, Komisioner Devisi Teknis KPU Provinsi Sulsel di Private Care Centre RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sabtu (13/1/2018)”. https://kabar.news/kpu-kandidat-bisa-diganti-jika-alami-disabilitas-medik.

Pernyataan lain berbunyi, “Berpatokan pada aturan pemilihan, bila ada pasangan calon yang diketahui disabilitas (cacat medis), maka bersangkutan bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Sulsel, Misna M Attas, Sabtu (13/1/2018).” https://www.sulselsatu.com/2018/01/13/politik/kpu-bisa-anulir-pencalonan-kandidat-yang-cacat-medis.html

Pengurus PerDIK Sulawesi Selatan segera merespon pernyataan Komisioner KPU Sulsel dengan 3 hal: Pertama, Pernyataan komisioner KPU Sulsel itu bisa disamakan dengan “KPU menolak warga dengan disabilitas (difabel) menjadi calon kepala daerah” dan itu artinya KPU melanggar Hak Politik Difabel untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana diatur dalam UU. No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Komisioner memaknai disabilitas sebagai ‘orang sakit’ dan tidak cakap. Hal ini merupakan ‘prasangka’ terhadap difabel/penyandang disabilitas yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pejabat publik (komisioner).

Ketiga, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjamin hak-hak difabel (Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu). Artinya UU Pemilu ini menjamin hak penyandang disabilitas ketika memenuhi syarat, artinya bukan karena ia menyandang disabilitas lantas dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat diganti, sebagaimana diucapkan komisioner KPU Sulsel.”

Bagi Difabel, Keputusan KPU di atas, yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang masuk kategori ‘tidak mampu jasmani’, seperti jika bakal calon kepala daerah memiliki ‘Gangguan Penglihatan, seperti Buta/Low vision’, ‘Gangguan Pendengaran’, seperti Tuli atau Hard of Hearing (kesulitan mendengar) maupun ‘Gangguan Motorik’ (sehingga harus menggunakan kursi roda) serta ‘Gangguan-gangguan’ jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.

Aturan ini jelas berpotensi menghilangkan Hak Politik Difabel, mengingat semua kategori yang dapat dinyatakan sebagai tidak mampu jasmani dimiliki oleh difabel atau penyandang disabilitas jika menggunakan kategori medik tersebut. Aturan berisi Panduan bagi IDI, HIMPSI, dan BNN-P yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria Mampu Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkoba bisa dikatakan akan merugikan difabel jika hendak mencolonkan diri sebagai kepala daerah dan atau anggota legislatif maupun presiden.

Kekhawatiran yang berujung pada aksi protes ini semakin menguat ketika merujuk kepada ‘kesimpulan dalam aturan ini, yakni, jika Tim Medis melihat ada salah satu unsur “disabilitas medik” dalam aturan ini—seperti buta, tuli, disabilitas intelektual, dan kategori lainnya—maka tim akan memutuskan/menyatakan:

“… pada saat ini ditemukan disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota”.

Untuk itu, jika dikontekstualisasikan ke dalam contoh berikut ini, kita bisa menyatakan bahwa jika [seandainya] Jonna Damanik (PERTUNI) atau Joni Yulianto (SIGAB), Tolhas Damanik (GIZ) atau Abd. Rahman (PerDIK)–semuanya aktivis difabel, buta–sebagai bakal calon gubernur, bupati atau walikota, lalu diperiksa dan dia ternyata ketiganya buta (total, low vision yang masuk dalam kategori disabilitas medik versi WHO–sebagaimana diatur dalam keputusan ini), maka mereka jelas akan dianggap berdasarkan peraturan ini “kondisi jasmaninya dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya”.

Pun demikian dapat menimpa Dwi Ariyani (DRF), Risnawati Utami (OHANA), Juniati Effendi (GERKATIN), M Ismail (SIGAB), Mia Un (HWDI Sul-sel), Surya Sahetapy (GERKTIN), Bahrul Fuad (PUSKAPA-UI), Faisal Rusdi (JBFT), Cucu Saidah (JBFT), Nuning Suryatiningsih (CIQAL), dan kawan-kawan aktivis difabel yang lain dengan beragam jenis disabilitasnya, juga akan mengalami nasib sama dianggap sebagai tidak mampu secara jasmani.

“Mampu” Jasmani dan Rohani dalam Keputusan KPU terlalu medik, kurang sosial

PADA BAB II KEPUTUSAN INI, diatur mengenai Standar Mampu Secara Jasmani dan Rohani. Ada dua aspek yang mencakup standar kemampuan jasmani dan rohani. Pertama adalah Mampu dari Aspek Kesehatan Fisik – Psikiatri dan Kedua adalah Aspek Kesehatan Psikologi. Sebelum menjabarkan rincian dari kedua aspek tersebut, terlebih dulu dijelaskan terkait pengertian ‘Disabilitas Medik’ (DM), yakni keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.

Cakupan Aspek Kesehatan ‘Fisik – Psikiatri’ meliputi [1] Kesehatan Jiwa ([apakah sedang] mengidap psikosis, neurosis berat, retardasi mental dan gangguan intelektual berat, atau gangguan kepribadian) [2] Kesehatan Jasmani ([apakah sedang mengidap gangguan] Sistem saraf, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, bidang penglihatan (buta, low vision), bidang telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher (gangguan pendengaran/Tuli), disfonia, sendi rahang berat, kista rongga mulut, kelainan kongenital mulut, gusi dan langit-langit, phonetik berat, dan abses berat.

Cakupan Aspek Kesehatan ‘Psikologi’, meliputi: [1] memiliki intelejensia yang baik, [2] mampu mengendalikan diri dan emosinya (kecerdasan emosi, stabilitas emosi dan pengendalian diri, [3] memiliki harapan hidup dan kapasitas mencapai tujuan hidup (optimis, penerimaan diri, mandiri), [4] mampu memanfaatkan potensi untuk bekerja produktif, [5] mempunyai sikap hidup sesuai norma masyarakat (karakter moral, penyesuaian diri, kualitas hubungan dengan orang lain.

Kedua cakupan aspek sehat jasmani dan rohani di atas kemudian disosialisasikan ke bakal calon agar dapat mempersiapkan diri sebelum pemeriksaan oleh tim IDI dan HIMPSI dilakukan.

Selanjutnya diatur juga soal Standar Pemeriksaan Kesehatan dan Penyajian Laporan pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan kesehatan dan bebas penyalahgunaan narkotika, dalam keputusan itu tidak dicantumkan soal ketentuan penyajian laporan pemeriksaannya sebagaimana terdapat untuk pemeriksaan psikologi. Hal ini patut dipertanyakan pula soal mengapa format pelaporan pemeriksaannya tidak disediakan.

Keputusan KPU itu tampak “terlalu medik” dan abai pada perspektif ‘model sosial disabilitas’ (social model of disability). Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan adanya kelalaian dalam mencermati keberagaman warga negara, dalam hal ini adanya perbedaan kemampuan yang didasarkan kepada kondisi tubuh seseorang (difabel/penyandang disabilitas) dan ketidakaksesan mereka dalam berinteraksi dengan hal di luar dirinya baik secara fisik maupun non fisik. Ini jelas mengancam Hak Politik Difabel saat ini dan pada momen Pemilu mendatang.

Mencermati isi keputusan KPU RI ini, menunjukkan bahwa Komisioner KPU kurang memahami makna “kemampuan” bagi difabel. Cobalah perhatikan salah satu diktum dalam keputusan ini yang berbunyi:

“Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya. Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ‘kepala daerah’ dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas-medik.”

Perhatikan, aturan di atas ini menyebutkan bahwa ‘mampu’ tidak berarti harus terlepas dari impairment atau disfungsi tubuh/mental dan itu sudah benar, tetapi diakhir kalimat sebagai kesimpulan, disebutkan bahwa terbebas dari disabilitas – medik. Tampaknya, Komisioner tidak memahami arti disabilitas di atas. Ada dua regulasi terkait Disabilitas, yakni UU No 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penggunaan frase ‘Penyandang Disabilitas’ dalam kedua regulasi ini menunjukkan bahwa ‘disabilitas’ itu “melekat atau ada” dalam diri seseorang.

Namun, perlu diketahui oleh komisioner KPU yang terhormat bahwa pengertian ‘disabilitas’ itu sendiri bukan sekadar merujuk kepada diri-individu seseorang. Dalam berbagai literatur, ‘disabilitas’ memiliki makna sebagai ‘hasil interaksi antara kondisi tubuh seseorang (dengan beragam kemampuan) dengan lingkungan (desain sosial) yang [justru] menghambat aktivitas dan partisipasinya dalam lingkungan eksternalnya (sosial). Hambatan-hambatan inipun tidak tunggal melainkan berlapis-lapis di banyak sektor penghidupan masyarakat dan layanan publik negara. Sekali lagi, bukan karena kondisi tubuhnya, melainkan hambatan datang dari luar dirinya. Dampak dari disabilitas ini adalah difabel mengalami penidakmampuan, pengabaian, peminggiran, dan pemiskinan serta diskriminasi.

Jadi, kekeliruan memaknai “kemampuan jasmani dan rohani” bagi difabel akan terjadi jika keputusan ini tidak segera direvisi.

Memaknai “Kemampuan” Difabel sebagai Mampu Jasmani dan Rohani

DALAM BAHASA INGGRIS, ada 3 kata yang sama-sama bisa merujuk kepada pengertian ‘mampu’ atau ‘kemampuan’, yakni capacity (kapasitas), ability (abilitas), dan capability (kapabilitas).

Kata ‘kapasitas’ dan ‘abilitas’ walaupun sama-sama berarti kemampuan memiliki makna yang berbeda. Kapasitas merujuk pada kemampuan yang ada sejak lahir atau bakat. Sementara, abilitas yang juga berarti kemampuan merupakan kemampuan yang diperoleh dari proses belajar, berlatih dan praktik, atau dapat disebut ‘kecakapan’. Misalnya, seseorang punya kemampuan menyanyi sedari kecil (kapasitas, bakat) namun untuk mampu (abilitas, cakap) menjadi penyanyi profesional ia harus banyak belajar, berlatih, dan praktik. Sedangkan kapabilitas seringkali merujuk kepada kemampuan tingkat tinggi, seperti ‘terampil’ atau ‘piawai’ atau ‘maestro’. Misalnya, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki abilitas (kecakapan) untuk menulis dengan baik, saya akan bertanya apakah Anda memiliki kapabilitas (kemampuan) untuk menulis esai 10 halaman besok.

Contoh lain, saya bisa saja mengatakan bahwa saya memiliki abilitas (kemampuan) untuk menulis, tapi saya tidak memiliki kapabilitas (kemampuan) untuk menulis sebuah novel. Artinya, kapabilitas adalah kemampuan yang lebih, yang bisa jadi ditopang oleh sejumlah dukungan di luar dirinya, seperti ketersediaan alat bantu, kesanggupan finansial, pendidikan tinggi, jaringan kemitraan yang luas, dan dalam konteks difabel adalah bekerja dengan ketersediaan sarana aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Singkatnya, untuk tiba kepada posisi politik tingkat presiden, kepala daerah atau anggota parlemen, maka konteks kemampuan yang digunakan sedapat mungkin adalah capaian kondisi ‘Kapabilitas’-nya dan bukan sekadar ‘Kapasitas’.

Dalam kajian ilmu sosial, pendekatan Kapabilitas (capability approach) diperkenalkan oleh Amartya Zen dan Martha Nussbaum. Jika konsepsi kapabilitas Zen kini digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, maka konsep kapabilitas Nussbaum merupakan penyempurnaan dari konsepsi Zen terkait kapabilitas.

Konsep Kapabilitas ini diartikan sebagai serangkaian pilihan yang secara aktual bisa seseorang lakukan/akses atau capai. Atau apa saja yang dapat atau mampu seseorang lakukan dan ‘menjadi’ secara aktual. Untuk memperjelasnya, kedua ahli ini membedakan antara Kapabilitas (capabilities) dan Pemungsian (functioning) . Istilah belakangan ini berarti ‘bagaimana orang menjalani hidup secara riil, dengan memfungsikan kapabilitasnya’. Dengan demikian, Kapabilitas adalah potensi, sedangkan Pemungsian adalah capaian dari potensi tersebut[1].

Contoh, Kapabilitas seperti kesehatan, membuka pilihan bagi orang untuk dapat melakukan banyak hal dengan tubuhnya yang sehat, misalnya memfungsikan tubuhnya untuk belajar dan bekerja mencari nafkah yang memadai; atau kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sehingga, misalnya, orang bisa memfungsikan kebebasannya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang memengaruhi hidup mereka.

Dalam konteks ‘kapabilitas seorang difabel’, potensi dirinya dapat difungsikan secara maksimal jika desain sosial di lingkungan eksternalnya mendukung keunikan kemampuannya. Misalnya, kemampuan menulis seorang difabel netra hanya bisa difungsikan jika potensi atau kapabilitasnya bertemu dengan desain yang akses baginya untuk menulis serta ketersediaan akomodasi yang tepat baginya untuk bekerja/menulis. Semisal, Ia mampu menulis dengan menggunakan ‘laptop atau HP bicara’ di mana dengan aplikasi screen reader ia dapat menjalankan kerja penulisan seperti menyusun kerangka tulisan, menulis, mengedit dan mengeposkan tulisan di media daring.

Nussbaum (Op. Cit.) menyarankan agar ‘pendekatan Kapabilitas’ menghormati pilihan orang dari budaya tertentu yang bisa jadi kurang berterima di budaya lain. Contoh ‘difabel kinetik’ bergerak dengan kursi roda sehingga dengan pergerakan sehari-hari dan interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya (keluarga , komunitas, masyarakat) telah membentuk ‘budaya difabel’ di mana produk kebudayaannya berupa aneka kursi roda adaptif, desain rampa, desain pintu geser, desain lift, desain toilet akses sampai hadirnya seperangkat ‘etika disabilitas’ yang mengatur pola interaksi yang tepat antara difabel dengan non-difabel. Misalnya bagaimana etika mengobrol dengan difabel yang [sedang] memakai kursi roda dengan orang yang tidak berkursi roda, tata cara menawarkan bantuan, dst. Artinya, jika mengacu kepada hal ‘difabel memperjuangkan hak politiknya untuk dipilih sebagai kepala daerah’, maka keseluruhan proses pemilihan sampai pada saat ia bekerja setelah terpilih secara resmi, pihak penyelenggara pemilihan maupun pengelola kantor pemerintah daerah dan rumah jabatan kepala daerah harus menyesuaikan seluruh aspek yang memungkinkan kepala daerah difabel memungsikan kapabilitasnya, yang jika merujuk ke pendapat Nussbaum terdiri dari: [1] kemampuan hidup wajar, [2] kesehatan yang prima, [3] kekuasaan atas tubuh, [4] Sense, imajinasi dan pemikiran; [5] emosi/perasaan; [6] menalar; [7] berafiliasi; [8] hidup dengan spesies lain; [9] bermain [10] kontrol terhadap lingkungan politik dan material.

Seluruh kapabilitas ini penting ada secara bersamaan, dan tidak bisa mengutamakan yang satu dengan mengorbankan yang lain. Namun dua diantaranya sangat penting karena berpotensi menjamin keberadaan ‘kapabilitas’ yang lain, yaitu kemampuan menalar dan berafiliasi sebab keduanya mengorganisir dan mengisi seluruh kapabilitas yang lain, membuat pemenuhan keduanya bisa benar-benar memanusiakan (truly human). “Manusia harus berfungsi sebagai mahluk yang berpikir, bukan sekadar baut dalam mesin; dan harus bisa dilakukan bersama dan terhadap orang lain dengan melibatkan sikap saling menghargai.” (ibid., h. 82).

Menurut Nussbaum, kemampuan ini harus tersedia bagi seluruh individu, dan kerja sebuah masyarakat atau negara adalah menyediakan basis untuk kemampuan ini hingga setidaknya di batas minimum, yang di bawah batas ini diyakini bahwa manusia tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana layaknya manusia bermartabat (ibid., 5-6). Untuk sampai kepada kapabilitas maksimal, baik masyarakat maupun negara harus menyiapkan sebanyak mungkin sarana dan prasarana yang akses bagi seluruh warga negara, termasuk difabel. Jika ada segregasi (pemisahan) maupun diskriminasi (pembedaan perlakuan secara negatif) terhadap warga tertentu maka hal itu akan berimplikasi kepada besaran kapabilitas-nya sehingga berpengaruh pula pada pemungsian kapabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Menjadi kepala daerah tentu merupakan bagian dari upaya memungsikan diri dengan kapasitas, abilitas, dan kapabilitas yang dimiliki dan di sisi lain menjadi kepala daerah juga berarti adalah proses meningkatkan kapabilitas itu sendiri.

Dengan meneropong Kapabilitas, kita bisa melihat sejauhmana tingkat kesejahteraan (well-being) sebuah bangsa. (h.12) Seperti pelayanan kesehatan (agar sehat), pendidikan (agar mampu bernalar sehat dan berimajinasi), ruang terbuka (agar bisa mengakses kegiatan rekreatif), dan seterusnya. Karena itu, Nussbaum menyarankan agar Kapabilitas, dan bukan functioning, yang menjadi proyek politik, sebab mendorong pemungsian hanya merupakan hasil dari tersedianya Kapabilitas. Orang bisa bekerja mencari nafkah atau menjadi bupati karena tersedia layanan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan dirinya ‘sehat’ dan ‘mampu bernalar’ dengan baik. Orang bisa menikmati kegiatan rekreasional karena tersedia waktu luang dan ruang khusus untuk itu.

Sayangnya, dalam konteks difabel, seringkali proses menjadi cakap (abilitas) dan terampil (kapabilitas) tidak semudah non-difabel dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia. Ada banyak hambatan ditemui difabel untuk bersekolah di sekolah terbaik, menikmati fasilitas kesehatan terbaik, memperoleh alat-alat bantu aktivitas sehari-hari yang terbaik, beribadah secara nyaman, serta ketersediaan akomodasi layak terbaik di sekolah, kampus, kantor dan tempat publik/layanan publik lainnya.

Selanjutnya, Amartya Sen dkk. (2010) menyarankan bahwa pemerintah bisa berperan dalam menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan publik, dan masyarakat bisa menyumbang kepada perbaikan taraf hidup sebuah keluarga. Dalam kenyataannya, masih banyak layanan-layanan publik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat yang tidak akses bagi warga difabel sehingga peluang menjadi sejahtera menjadi tidak setara. Belum lagi pelabelan, penyematan stereotip, pemisahan bahkan diskriminasi kepada difabel telah membangun stigma yang memosisikan difabel sebagai marjinal, sub-ordinat, rentan, miskin, lemah (powerless). Sebagai contoh di bidang pendidikan, di mana kualitas pendidikan bagi difabel di SMA – Luar Biasa kebanyakan masih jauh di bawah kualitas jika difabel bersekolah di SMA umum. Perbedaan kualitas ini bukan hanya terkait kurikulum yang digunakan, tetapi lebih jauh dari itu, yakni sekolah umum lebih menawarkan difabel dapat berinteraksi dengan non-difabel dan saling memahami, dari pada difabel di SLB yang hanya berinteraksi sesama difabel yang bisa menambah eksklusivitas dan rasa inferior.

Kembali kepada konsepsi ‘Kemampuan’ dalam SK KPU 231 tersebut, maka sudah seharusnya tim penilai kemampuan jasmani maupun rohani itu tidak harus hanya terdiri dari para pakar medis (IDI, para dokter) maupun psikolog (HIMPSI) saja, melainkan harus melibatkan juga pakar disabilitas dan aktivis disabilitas dari koalisi organisasi-organisasi yang fokus ke isu disabilitas. Saat ini, dengan payung hukum yang kuat bagi warga difabel, maka tidak menutup kemungkinan, akan ada warga difabel mendaftarkan diri untuk menjadi kepala negara, kepala daerah maupun anggota parlemen dan jabatan publik lainnya.

Difabel dengan beragam jenis kemampuannya memiliki alat-alat bantu yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jika ‘bakal kandidat’ adalah seorang difabel netra, maka ia akan membutuhkan ‘tongkat putih’ untuk berjalan, magnifier untuk membaca teks (low vision tertentu), aplikasi pembaca layar pada HP atau laptopnya, bahan bacaan berhuruf taktil (braille), mesin cetak braille dan guiding block. Jika bakal calon itu adalah difabel kinetik, maka ia membutuhkan tongkat, atau kursi roda, kruk atau protese serta akomodasi yang spesifik untuknya berupa desain ruangan akses kursi roda saat bekerja . jika ia Tuli maka ia akan mengunakan alat bantu mendengar dan kemampuan berbahasa isyarat dan untuk itu membutuhkan ada penerjemah bahasa isyarat yang harus didatangkan sebagai persyaratan pemenuhan reasonable accomodation.

Jika keberagaman disabilitas itu tidak dipahami, maka jebakan cara pandang ‘normalisme’ (abled bodies) akan menjadi satu-satunya cara mengukur kemampuan para kandidat. Berkomunikasi dengan Tuli yang berbudaya isyarat akan sulit dinilai mampu ‘bertukar pikiran’ ketika penilai bersandar pada cara pandang ‘budaya bicara dan mendengar’. Pun demikian, jika penilai bersandar bahwa para kandidat semuanya berkaki dua dan bergerak tanpa alat bantu, maka ia akan keliru menilai kandidat berkursi roda yang dilihatnya akan mengalami banyak hambatan (dan kemudian dianggap tidak mampu) saat melakukan aktivitas gerak berpindah dari lantai satu ke lantai lainnya yang hanya tersedia anak-anak tangga. Jelas, para difabel akan dinilai tidak mampu jika perspektif ableism (abelisme/able bodies) tetap menjadi satu-satunya cara pandang mereka. Jika KPU tidak mengubah cara pandang kenormalan atau abelisme semacam ini, maka KPU adalah bagian dari kekuatan yang menggerakkan politik pencacatan/penidakmampuan di negeri ini[].

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) berkomitmen bersama ‘Koalisi Masyarakat Difabel/Penyandang Disabilitas’ untuk mendesak KPU agar:

Pertama, meninjau ulang materi Bab II dalam Lampiran Keputusan KPU sebagai Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2018, dengan tidak sekadar bersandar kepada pendekatan ‘model medik’ (medical model of disability) namun juga menggunakan ‘model sosial’ (social model of disability) dan pendekatan kapabilitas dengan mempertimbangkan aspek pemungsian (functioning) kapabilitas tersebut dalam menjalankan fungsi kepemerintahan.

Kedua, Melibatkan pakar kajian Disabilitas atau Aktivis Difabel/Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam satu organisasi Difabel/Penyandang Disabilitas dalam penilaian atau pengujian Kemampuan Jasmani dan Rohani bersama tim yang telah ditunjuk seperti IDI, HIMPSI, dan BNN-P.

Ketiga, Menjadikan hasil dari pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagai catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah terpilih dan menjalankan tugasnya;

Keempat, KPU segera melakukan revisi terhadap materi Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, khususnya pada Bab II, yang menafsirkan syarat “mampu jasmani dan rohani” sekadar dalam cara pandang medik paling lambat 12 Februari 2018, sebelum masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018; dan

Kelima, Melibatkan kelompok Difabel/Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan revisi terhadap standar kemampuan jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

 

Penulis

Ishak Salim, S.Ip., MA (Ketua Badan Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan – PerDIK, kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Staf Pengajar di Universitas Teknologi Sulawesi)

[1] Des Gasper (2002) ‘Is Sen’s Capability Approach An Adequate Basis for Considering Human Development?’ Review of Political Economy, Vol 14(4) ; Martha C. Nussbaum (2000) Woman and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge University Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *