ARTI PENTING SIPOL: CATATAN TERSISA

Sistem Informasi Partai Politik atau yang disingkat Sipol, bukanlah kali pertama diterapkan sebagai alat verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 yang akan datang. Sipol ternyata sudah ada sebagai alat bantu verifikasi partai politik sejak pemilu 2014 lalu. Yang membedakannya adalah bahwa Sipol untuk pemilu 2019 bersifat wajib berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2017 (Pasal 13 Ayat 1), sementara Sipol pada pemilu 2014 hanya sunnah.

Tulisan ini tidak sedang ingin membicarakan kerumitan teknis yang terjadi dan dialami partai politik terkait penggunaan aplikasi Sipol tersebut, dan tidak sedang pula membicarakan konflik yang terjadi diantara KPU dan Bawaslu terkait munculnya kebijakan soal itu. Melainkan bahwa tulisan ini hendak membawa kita semua untuk sepenuhnya fokus pada upaya serius dalam menata kehidupan partai politik, dengan hadirnya Sipol. Yang ujungnya kelak adalah terinstitusionalisasinya partai politik dalam sistem politik demokrasi.

Setidaknya ada 3 (tiga) poin penting yang harus dicapai untuk bisa sampai pada kesimpulan bahwa institusionalisasi partai telah ada.

Poin penting pertama: menata organisasi partai

Paling minimal dengan adanya Sipol adalah untuk menata organisasi dan kelembagaan partai politik secara lebih baik dari sisi keanggotaan partai: Siapa anggota partai itu? Di mana anggota partai itu? Dan darimana latar belakang anggota partai itu? Adalah tiga pertanyaan mendasar yang terjawab dengan keberadaan Sipol. Jika mengacu ke regulasi yang ada, baik UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun PKPU No. 11 Tahun 2017, keanggotaan partai politik itu setidaknya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota. Dan untuk diakui sebagai organisasi peserta pemilu, maka sebuah partai politik harus memiliki keanggotaan minimal sejumlah yang disebutkan di atas disetidaknya 75 % (tujuh puluh lima persen) Kabupaten/Kota di tiap Provinsi.

Kerja keras, tentu saja, dilakukan oleh elite dan aktifis partai dalam hal mencari orang (warga masyarakat) agar mau bergabung dan menjadi anggota partai. Di sini, kita membayangkan bahwa ada proses internalisasi dan sosialisasi menyangkut sebuah “ideologi” di antara elite dan aktifis partai bersama dengan warga masyarakat yang mau diajak bergabung ke dalam partai. Sehingga dalam prosesnya itu yang terjadi setelahnya adalah bukanlah sekadar tempelan semata, yang ditandai dengan kepemilikan KTA dan E-KTP atau Surat Keterangan atas diri warga masyarakat, yang bisa jadi, ada keanggotaan ganda partai. Melainkan adalah bagian dari proses “pengakaran partai” (party-rooting) di masyarakat.

Dengan Sipol juga, dinamika keanggotaan partai dapat diketahui. Berapa anggota partai yang masuk dan keluar di periode tertentu, dapat diketahui dan ditelusuri. Dan sekaligus bisa menjawab bahwa warga masyarakat yang telah menjadi anggota partai di saat verifikasi partai dilakukan: apakah akan tetap menjadi anggota partai ataukah telah keluar lebih dini dari yang dibayangkan? Artinya, Sipol bisa memberikan informasi terkini terkait keanggotaan partai. Dengan demikian, verifikasi partai tidak harus dilakukan setiap lima tahun menjelang pemilu, yang di saat yang sama bisa mengganggu proses tahapan pemilu lainnya.

Poin penting kedua: mengelola isu representasi

Warga masyarakat yang menjadi anggota partai dari setidaknya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota bukanlah sekadar angka statistik. Melainkan bahwa keanggotaan partai itu adalah mewakili aspirasi, sebuah kepentingan dan motif tertentu dari warga masyarakat. Sehingga partai politik menjadi organisasi yang di dalam dirinya berhimpun kemajemukan sosial yang membutuhkan saluran politik sebagai wadah perjuangan dari aspirasi, kepentingan dan motif para anggotanya.

Karena itu, partai politik harus bisa mengelola isu representasi kelompok di dalam dirinya agar tidak berefek buruk bagi keberlangsungan partai ke depannya. Faksionalisme (pengelompokan) adalah hal yang mungkin dan tak terhindarkan di dalam partai. Yang masalah jika pengelompokan politik yang ada tidak diakui keberadaannya di dalam partai, alih-alih diberi ruang berekspresi. Akibatnya adalah terjadi guncangan di tubuh partai yang dampak paling buruknya adalah bubarnya partai atau munculnya sempalan partai.

Poin penting ketiga: demokrasi internal partai

Keanggotaan partai politik yang berasal dari beragam individu di masyarakat adalah pra-kondisi bagi munculnya konflik di tubuh partai. Karena itu, partai politik harus membangun tradisi berdemokrasi agar konflik yang ada bisa dikelola secara baik. Tentu saja kita tidak membayangkan bahwa individu-individu masyarakat di dalam partai adalah konflik itu sendiri. Karenanya, keberadaan sebuah faksi di dalam partai adalah bentuk penyederhanaan dari beragamnya aspirasi, kepentingan dan motif dari individu yang menjadi anggota partai.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana partai politik membangun tradisi berdemokrasi di internal organisasinya? Jalur ke suksesi kekuasaan misalnya, entah itu jalur ke puncak kekuasaan tertinggi partai maupun jalur ke jabatan-jabatan publik (eksekutif dan legislatif), harus dibuatkan koridornya: Sejauhmana keanggotaan partai (dan faksi) memiliki peran signifikan dalam distribusi kekuasaan di partai dan publik? Dan memastikan bahwa pengambilan sebuah mekanisme demokrasi tertentu itu tidak meninggalkan residu di partai politik. Di mana semua kelompok yang ada di dalam partai merasa terjamin dengan pengambilan mekanisme demokrasi tersebut. Selain ke jalur suksesi, penting pula kiranya agar partai politik membuat sebuah mahkamah partai yang memastikan kelompok yang ada tidak terabaikan hak-haknya ketika terjadi sengketa politik di dalam partai.

Mapannya tradisi berdemokrasi di internal partai adalah pra-kondisi hadirnya “pelembagaan” (institusionalisasi) partai politik. Meminjam Huntington, institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu (Efriza, 2012). Dalam hal ini adalah ketika aspirasi, kepentingan dan motif anggota partai yang terwakili melalui faksi-faksi yang ada, telah diterima sebagai sebuah kenyataan politik di dalam partai, atau ketika perbedaan politik yang ada di dalam partai dianggap sebagai sebuah nilai yang harus dijunjung tinggi dan karena itu harus diakomodasi dalam praktek kekuasaan demokratis yang sudah disepakati sebagai sebuah pola baku. Di titik itulah kiranya kita bisa berkata bahwa pelembagaan partai politik itu ada.

Penulis

Risal Suaib, Peneliti Active Society Institute (AcSI) – Makassar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *