Politik Pembangunan dan Konsolidasi Sumberdaya Era Pos-Neolibaralisme (Bagian Ketiga)

Pada tulisan sebelumnya penulis telah menceritakan tahapan persiapan yang dilakukan rezim neolib sebelum mendorong lahirnya MP3EI di Indonesia melalui sumber-sumber kekuasaan seperti pengatahuan (penelitian) dan kebijakan (deregulasi). Bagaimana kemudian politik pembangunan itu berjalan dalam konteks lokal, khususnya di Sulawesi Selatan, tentunya pada bagian tersebut masih ada banyak diskursus yang mewarnainya.

Di bagian terakhir tulisan ini, penulis tertarik untuk membahas apa yang sedang berjalan sehari-hari di lingkungan kita sebenarnya bukanlah sesuatu yang datang dari langit dan bebas nilai. Pembangunan yang berjalan saat ini di tanah Sulawesi sebelumnya telah melalui serangkaian perencanaan terselubung dari aktor-aktor tertentu, bahkan jauh sebelum media mencium jejaknya. Sebagaimana yang dikemukakan Winter, di mana institusi politik—termasuk struktur di dalamnya—telah tersusupi oleh korporasi untuk menjalankan pengerukan sumberdaya. Tentu tugas membuktikan itu bukan lah perkara mudah, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Melalui beberapa mega proyek MP3EI—yang sebenarnya masih ada sederetan menu proyek lainnya—penulis akan mengungkap agenda korporasi di balik narasi besar pembangunan ekonomi masyarakat yang sebagian besar hanyalah mitos belaka.

Sederet Mitos Pembangunan

Sejak penetapan MP3EI sebagai salah satu instrumen acuan di dalam perencanaan pembangunan Indonesia, muncul beragam tanggapan positif dan tidak sedikit pula yang mengkritisinya. Wajar saja, pasalnya Indonesia yang pada 2008 sempat terhindar dari petaka krisis sehingga menyebabkan sebagian orang abai terhadap agenda rezim neolib yang satu ini.[1] Sebagian lagi menganggap kritik terhadap pembangunan beserta kekhawatirannya terlalu berlebihan. Tidak jarang, mereka yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang berjalan saat ini dianggap ‘abnormal’, masih bersikap ‘tradisional’, anti perubahan dan konotasi terbelakang lainnya.

Untuk membedah pembangunan infrastruktur yang berjalan di Sulawesi Selatan, tulisan akan mengangkat beberapa kebohongan dan kekeliruan berfikir model pembangunan yang ada. Kebohongan yang sengaja disembunyikan untuk menutupi keserakahan korporasi global yang sudah sejak puluhan tahun lalu melakukan penghisapan di masyarakat. Berikut mitos dan kebohongan rezim neolib yang berbungkus kemegahan dan kemewahan pembangunan infrastruktur:

  1. Mitos Kebutuhan Masyarakat dan Membuka Lapangan Kerja

Propaganda pembangunan mega proyek MP3EI di Sulawesi Selatan mulai booming sejak 2013, ketika Direktur Pengembangan Wilayah BAPPENAS, Arifin Rudiyanto mengumumkan bahwa Pemerintah Nasional akan melakukan groundbreaking 17 proyek MP3EI di KTI (Kawasan Timur Indonesia) dengan nilai investasi 146,3 triliun rupiah. Dari empat koridor ekonomi yang berada di kawasan KTI, Sulawesi mendapatkan porsi investasi paling besar yakni 61 triliun rupiah—dengan dua proyek pada 2014 dan menyusul lima proyek pada 2017. Khusus di Sulawesi Selatan, ada tiga proyek yang ditargetkan, di antaranya yakni Pelabuhan Internasional Makassar New Port, Lintasan Kereta Api Makassar-Pare-Pare dan PLTU Takalar.[2]

Sekadar mengingatkan kembali, Koridor Sulawesi sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen MP3EI akan menjadi sentra bagi dua jenis komoditi unggulan yakni nikel dan kakao. Ini kebetulan atau bukan, di koridor Sulawesi sudah sejak lama bercokong dua korporasi raksasa dunia untuk kedua jenis komoditi tersebut yakni PT Vale dengan tambang nikelnya (1968)[3] dan PT MARS dengan perkebunan kakao dan pabrik pengolahannya (1996). Belakangan salah satu pengusaha lokal yang sukses memulai usahanya dari perdagangan otomotif pun turut ambil bagian di kedua komoditi sekaligus menjadi pesaing sementara kedua raksasa global tersebut.

Salah satu kebutuhan tambang nikel sekaligus konsekuensi dari Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yakni mengharuskan adanya pembangunan smelter.[4] Kabupaten Maros dan Pangkep awalnya menjadi calon kuat untuk menjadi tempat pembangunan smelter tersebut. Karena persoalan kesiapan, ditambah lagi posisi yang kurang strategis, rencana itu tertunda. Kabupaten lain yang juga cukup kuat memberitakan misinya membangun industri pengolahan sumberdaya alam melalui media-media lokal dan nasional adalah Bantaeng. Selain posisi yang strategis, Kepala Daerahnya pun cukup terbuka dengan segala jenis investasi, termasuk PMA (Penanaman Modal Asing).[5]

Di sini lah paradoks pertama pembangunan ala neoliberalisme bermerek MP3EI akan tampak. Alih-alih mengutamakan kebutuhan masyarakat banyak dan berdasarkan usulan dari ‘bawah’, Pemerintah Daerah justru berlomba untuk mengenjot pembangunan infrastruktur pendukung produksi korporasi. Masyarakat Bantaeng yang sebagian besar adalah masyarakat nelayan dan petani subsisten, tentunya di konteks sekarang belum terdesak untuk membangun industri sebagai penopang hasil pertanian dan perikanan mereka. Kabupaten yang sejak awal mencitrakan diri di media sebagai daerah unggulan di sektor pertanian dan perikanan kini harus ‘banting stir’ ke sektor jasa dan industri padat modal untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan MP3EI.[6]

Selain smelter, ada fakta bahwa energi menjadi faktor penting dalam membangun industri bermodal raksasa. Tidak terkecuali smelter nikel di Kawasan Industri Kabupaten Bantaeng—KIBA, membangun perluasan kawasan industri membutuhkan investasi di sektor pasokan energi yang cukup besar. Maka, sebagaimana yang telah diperkirakan banyak pihak, hanya sebagian smelter saja yang bisa beroperasi hingga saat ini karena kurangnya pasokan listrik yang tersedia.[7]

Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng, sebagaimana dilansir kontan.co.id mengatakan, jika akan mengoperasikan 6 unit smelter yang ada maka dibutuhkan pasokan listrik hingga 240 megawatt. Sementara, hingga saat ini, PLN maksimal hanya bisa menyediakan pasokan listrik 100 megawatt saja. Dengan fakta ini, lahirlah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lain yakni PLTA—Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara) Takalar[8] yang seolah untuk menyelesaikan krisis energi rakyat Sulawesi Selatan.[9]

Walaupun Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2015 lalu menyebutkan investasi pembangunan smelter nantinya akan menyerap tenaga kerja hingga 1.900 orang tenaga kerja, itu bukanlah tujuan sebenarnya. Hal yang penting untuk dipahami, lapangan kerja bukanlah tujuan dari rencana pembangunan infrastruktur seperti smelter dan PLTU, tapi itu adalah konsekuensi logis hadirnya industri yang membutuhkan tenaga kerja. [10]

Tidak mudah untuk melacak dokumen daerah terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara) Takalar di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Baik di RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Jeneponto, tidak menyebutkan secara spesifik proyek ini sebagai bentuk dukungan terhadap rencana tersebut. Hal ini mengesankan ketidak-jelasan posisi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Jeneponto, di dalam mega proyek MP3EI satu ini. Bukanlah hal baru adanya ketidakjelasan dokumen perencanaan di pembangunan a la neolib, apalagi mengingat kaburnya konsep di MP3EI sendiri yang menjadi kitab pembangunan di tingkat nasional. Sifat dokumen MP3EI  yang ‘fleksibel’ yang seolah mengikuti konteks kebutuhan daerah faktanya tidak dapat menjelaskan secara rinci hasil assessment mereka terhadap kebutuhan pasokan listrik di Sulawesi Selatan secara umum. Sekali lagi, dalih kebutuhan pasokan listrik masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, PLTU menjadi mantra ampuh konektifitas industri untuk mengeksploitasi sumberdaya di Sulawesi Selatan.

  1. Mitos Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan Kemudahan Akses Transportasi

Kaburnya makna ‘Pembangunan’ faktanya telah mengakar di sebagian besar masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat di desa. Hal ini tampak di dalam dokumen-dokumen RPJMDes yang daftarnya penuh dengan usulan pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak terjadi secara alami, tetapi memiliki akar sejarah yang telah berjalan puluhan tahun yang lalu. Sejak istilah pembangunan menjadi propaganda rezim Orde Baru, wacana ini kerap dikaitkan dengan infrastruktur. Eforia warga desa pun tidak lagi terbendung ketika akan dilakukan betonisasi di muka rumah mereka. Pegadaan irigasi, kantor desa, bendungan dan pembangunan infrastruktur lainnya kini menjadi acuan kemajuan suatu wilayah. Secara politis, model pemerintahan sentralistik berikut turunannya turut mengaburkan makna pembangunan yang sebenarnya.

Hal yang sama pun terjadi ketika rencana pembangunan Pelabuhan Internasional New Makassar Port dan jaringan rel kereta Makassar-Pare Pare mencuat di media. Eforia semakin tidak terbendung menyambut rencana tersebut tanpa peduli pada agenda besar korporasi yang berada di belakangnya. Bagi mereka yang mengkritik rencana tersebut, tidak jarang akan disebut sebagai ‘barisan anti pembangunan’. Padahal MP3EI bukanlah sesuatu yang bebas nilai mengingat sejarah dan latar kemunculannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penulis kembali ingin menegaskan bahwa duduk perkara ini bukan soal apakah pelabuhan dan rel kereta ini baik atau buruk, tapi seberapa besar kontrol warga di dalam memaksimalkan akses terhadap perencanaan di dalam MP3EI dan seberapa kuat warga dalam menentukan fungsi di kedua proyek pembangunannya.

Sebagaimana yang Yanuardy tegaskan bahwa ada dua konsep utama di dalam dokumen MP3EI yang penting untuk menjadi titik berangkat mengkritisinya yakni connectivity dan gap. Untuk mempermudah arus distribusi sumberdaya ke kantong-kantong industri milik korporasi global, dibutuhkan akses transportasi massiv yang bisa menjangkau sampai ke lahan-lahan milik petani. Maka dibutuhkan jalan yang cukup luas untuk kendaraan-kendaraan pengangkut hasil bumi hingga ke desa-desa penghasil. Selain jalan, jaringan rel kereta, bahkan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda, telah menjadi moda transportasi penting untuk mengangkut sumberdaya hingga ke stasiun pengumpul seperti pelabuhan.

Terlalu naif ketika menganggap bahwa betonisasi jalan-jalan desa, perluasan Jalan Trans Sulawesi, pembangunan rel kereta dan pelabuhan yang sedang diupayakan itu untuk mengangkut warga agar lebih mudah bersilaturahmi ke keluarga dan kerabat mereka atau untuk mengangkut sekarung gabah dan sepuluh ikat sayuran milik petani subsiten agar bisa terjual sampai ke pasar-pasar lokal. Bahkan commuter line di Jakarta sekalipun, hadir untuk mendukung pertumbuhan sektor bisnis dan jasa yang semakin pesat. Layanan itu ada untuk mengantar orang-orang penyedia jasa yang tinggal di pinggiran Kota Jakarta agar mudah dan tepat waktu memberikan pelayanan berikut keterampilan mereka kepada korporasi global yang sebagian besar berkantor di Jakarta.

Implikasi dari akses transportasi yang menghubungkan desa dan kota ini pun perlu mempertimbangkan implikasi lainnya seperti percepatan urbanisasi. Kota yang terus menjadi gemerlap dan menawarkan hiburan, kemudahan serta kemajuan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi muda-mudi untuk meninggalkan desa. Akses ini tentunya harus diikuti dengan pemerataan pembangunan di desa jika tidak ingin desa menjadi senyap dan hanya dihuni oleh kelompok lansia.

  1. Mitos Kepemilikan dan Ruang Usaha Bersama

Presiden Jokowi sebelumnya identik dengan istilah blusukan. Semakin ke depan, istilah blusukan ‘milik’’ Jokowi ini menjadi identik dengan kuis dan hadiah sepeda. Hal paling miris yakni pembagian sertifikat tanah gratis. Dua identik pertama bagi penulis bukanlah masalah. Tapi pembagian sertifikat tanah inilah yang hemat penulis menjadi salah satu kekeliruan Pemerintahan Jokowi dalam memaknai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960 dan semangat distribusi tanah untuk kemakmuran bersama yang ada di dalamnya.

Ada dua cerita, di dua tempat berbeda untuk menunjukkan kekeliruan memaknai kepemilikan pribadi sebagai tafsiran tunggal reforma agraria. Cerita pertama, ketika saya masih bertugas di Kabupaten Pangkep pada 2012. Di dalam sebuah penyelenggaraan dialog publik bersama jajaran Pemerintah Daerah dan beberapa anggota legislatif, dialog mengerucut pada persoalan serius tentang berkurangnya lahan pertanian kelas A karena telah beralih fungsi menjadi lahan pembangunan Ruko (Rumah Toko). Pihak SKPD terkait pertanian menganggap penting bagi forum dialog untuk mendorong regulasi perlindungan lahan pertanian. Bagi mereka, payung hukum sudah ada. Tinggal bagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten, Legislatif dan masyarakat untuk mewujudkan niat baik tersebut. Peserta saat itu bersepakat bahwa, sejak kemudahan yang masyarakat dapatkan untuk mensertifikatkan kepemilikan lahannya, penjualan lahan pertanian semakin meningkat. Walupun tudingan itu tidak didukung oleh ketersediaan data yang konkrit, peserta tampak begitu yakin dengan kesimpulan mereka.

Cerita kedua saya dapatkan dari seorang teman yang lahir dan besar di Pondok Cina, Kota Depok. Menurut dia, dulunya sebagian besar lingkungan tempat tinggalnya berupa hamparan perkebunan rakyat berisi aneka buah-buahan, palawija, padi ladang dan rawa dengan beberapa kolam ikan air tawar di sekitarnya. Seiring pertumbuhan kota, meningkatnya kebutuhan masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk melahirkan implikasi buruk terhadap alih fungsi lahan yakni mudahnya orang-orang untuk menjual tanah. Sebelumnya, masyarakat masih kesulitan untuk melakukan penjualan tanah karena persuratan yang tidak lengkap seperti sertifikat tanah. Warga masih menggunakan kesepakatan dengan pihak lain dalam menentukan tapal batas aset tanah mereka. Oleh karena persuratan yang sulit didapatkan, penjualan tanah sulit dilakukan. kalaupun ada, penjualan itu hanya terjadi di lingkar kerabat dekat saja. Namun, semua itu berubah sejak adanya kemudahan dalam pembuatan persuratan yang menunjukkan kepemilikan peribadi atas tanah. Warga kini bisa menjual tanah milik mereka dengan pihak luar, termasuk ke pemodal besar dan formal (kepastian hukum). Kurang dari 10 tahun saja, lingkungan tempat tinggalnya kini penuh dengan bangunan-bangunan seperti rumah-rumah kos, café, warung makan, apartemen, mall dan pusat perbelanjaan lainnya. Investor kini lebih mudah mendapatkan lahan yang cukup luas karena didukung dengan adanya persuratan yang lengkap milik warga. Konsolidasi sumberdaya lahan pun semakin mudah dilakukan oleh perusahaan bermodal besar untuk mengambil alih tanah warga dengan nilai yang menggiurkan. Sebelumnya, investor masih berfikir berkali-kali untuk membeli lahan di wilayah ini karena tidak adanya kepastian hukum kepemilikan tanah berupa persuratan sebagai jaminan. Berbeda dengan saat ini, sudah jauh lebih mudah melakukannya.

Dari kedua cerita di atas sebenarnya menunjukkan bahwa tidak serta-merta niat baik itu akan berujung pada tindakan yang tepat. Sama halnya yang Pemerintah lakukan saat ini dengan tafsiran reforma agrarianya. UUPA itu hanyalah regulasi pokok di sektor agraria sehingga masih dibutuhkan regulasi turunan untuk menguatkan tujuan dari reformasi agraria yang diupayakan. Reformasi agraria bukanlah membagi-bagikan sertifikat tanah, tapi lebih jauh dari itu yakni bagaimana negara mendistribusikan tanah ke masyarakat kemudian memastikan apa yang telah masyarakat miliki itu terjaga dengan baik, bukan kemudian beralih fungsi apalagi beralih tangan ke korporasi. Pada perjalanannya, pembagian sertifikat tanah menjadi jalan tol bagi investor untuk mengkonsolidasikan tanah-tanah bersertifikat milik warga untuk dapat dibeli sekaligus tanpa ada masalah hukum setelahnya.

Untuk konteks Kota Makassar jauh lebih unik lagi. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Babra dalam penelitian Disertasinya, ruang ekonomi bersama hanya menjadi dalih bagi Pemerintah-Pemerintah Daerah yang sedang ‘demam’ reklamasi alias latah memperindah kotanya dengan infrastruktur. Proyek reklamasi akhirnya hanya menjadi ajang konsolidasi sumberdaya bagi kelompok borjuasi. Sementara janji untuk mewujudkan ruang bersama bagi warga Makassar, sama sekali tidak pernah ada. Hanya mereka yang berdompet tebal saja lah kemudian yang bisa menikmati perumahan elit di kawasan Tanjung Bunga berikut fasilitas yang disediakan pengembang. Sementara cita-cita ruang ekonomi warga kini hanya menjadi ‘bumbu dapur’ pembangunan yang tidak pernah diketahui seperti apa rasanya.[11]

Merebut Kembali Demokrasi

Kapitalisme, neoliberalisme, globalisasi dan wacana sosial lain yang kerap diperbincangkan kini telah mencapai titik jenuhnya. Tema ini semakin kabur di antara ratusan tema yang mengisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Begitu banyaknya informasi yang masuk melalui media sosial menjadikan masyarakat bingung memilah informasi. Kini semakin sulit untuk mencari keterhubungan antara gejala sosial satu dengan gejala yang lain. Bahkan konsumen informasi semakin sulit melihat kaitan antara krisis yang terjadi di negara lain dengan apa yang berjalan di kehidupan sehari-harinya.

Hal yang sama pun terjadi dengan fenomena krisis 2008. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui pembangunan infrastruktur yang berjalan di lingkungan tempat tinggalnya berkaitan dengan krisis tersebut. Dan ketika ada yang coba mencari kaitan kerjadian yang terjadi dan menemukannya, tidak jarang akan dituding sebagai penganut fanatik teori konspirasi, mengada-ada, terlalu jauh mengandaikan dan yang sedang trend saat ini tudingan sebagai pengikut mazhab ‘cocok-logi’ a la Cak Lontong.

Namun dari semua fakta yang sudah dinarasikan di tulisan ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang berjalan di lingkungan kita tidak terlepas dari krisis dan rekonstruksi sistemik yang berjalan setelahnya. Kuasa pengetahuan dan regulasi rezim neoliberalisme lah yang mengatur arah perencanaan pembangunan. Lalu setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk merebut kembali perencanaan pembangunan? Berikut penulis menawarkan beberapa gagasan dalam upaya menegakkan demokratisasi di masyarakat dalam konteks pembangunan:

  • Belajar dari krisis 2008, razim neolib segera mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Connectivity menjadi kata kunci tahapan konsolidasi mereka. Di sini pentingnya mempelajari strategi apa yang ‘musuh’ jalankan kemudian mempergunakannya untuk melawan. Perlu bagi masyarakat sipil menjalin komunikasi lintas gerakan sembari saling belajar dari proses pengorganisasian masyarakat di berbagai tempat. Akses informasi menjadi penting agar gap antara gerakan sosial yang satu dengan yang lain bisa saling menguatkan.
  • Perlu menyelamatkan demokrasi dengan menyelenggarakan pendidikan politik di masyarakat. Hingga saat ini pendidikan politik masih sebatas jargon dalam kampanye-kampanye politik—atau sebatas KPU dan Bawaslu menjalankan mandatnya. Parahnya, sebagian orang hanya melihat pendidikan politik sebagai instrumen pendukung dari proses politik konvensional seperti ikut pemilu dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sejatinya, mendidik rakyat berpolitik harusnya diterjemahkan lebih luas ke ranah gerakan dan transformasi sosial untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Rakyat yang pintar, kritis dan sadar posisi, merupakan instrumen vital di dalam penegakan demokrasi.
  • Menguatkan negara bukan dengan menyerahkannya ke lingkar oligarki rezim neoliberalisme, terlebih lagi kepada rezim militerisme dan fasisme. Degradasi legitimasi rakyat terhadap peran-peran negara dewasa ini berbuntut pada kondisi gerakan sosial yang menjauhkan diri dari negara. Peluang itu dimanfaatkan baik oleh rezim neolib untuk menggunakan negara sebagai perangkat utama melaksanakan penghisapan sumberdaya. Maka perlu untuk memperkuat negara dan menguasainya untuk kepentingan bersama.
  • Mendefinisikan ulang makna kemerdekaan dengan memaknai kembali kalimat “menjaga wibawa bangsa”. Kata ini kerap keluar dari pemimpin negara ketika muncul opsi untuk menyatakan Indonesia tidak dapat lagi membayar utang luar negeri yang diwariskan sejak pemerintahan Hindia-Belanda. Utang luar negeri dan ketergantungan merupakan bentuk lain penjajahan negara-negara Barat terhadap negara Dunia Ketiga. Ketimbang menjaga wibawa bangsa, lebih baik berdaulat di tengah pengasingan, sebagaimana yang masyarakat Kuba contohkan pada dunia.
  • Perlu ada upaya serius untuk mendorong regulasi turunan dari UUPA seperti regulasi yang melindungi lahan-lahan kelas A di sektor pertanian dan perkebunan, atau mengatur jangka waktu kepemilikan lahan untuk bisa dijual ke pihak lain sehingga bisa mengukur nilai guna dari lahan oleh warga yang menjadi pemilik sah aset tanah.
  • Terakhir, tidak ada kata tidak untuk bersikap menolak intervensi negara-negara asing, aseng atau K-Pop di dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, apapun legalitas formal yang menyertainya—hasil riset, kesepakatan internasional dan sebagainya. Jika intervensi yang dibawa itu merugikan masyarakat, tentu wajib untuk ditolak. Sejatinya perencanaan pembangunan mampu menyerap kebutuhan dan usulan dari bawah, bukannya memaksakan kebijakan bermuatan investasi miliyaran dolar. Perencanaan harus di mulai dari tingkat desa yang kemudian dibawa ke tingkat nasional, memetakan potensi kelokalan di tiap wilayah dengan dasar kebutuhan masyarakat yang hidup di dalamnya. Maka syarat melaksanakan pendidikan politik sangat penting ketika masuk ke tahap ini.[]

[1] Lihat artikel Nurhady Sirimorok yang berjudul “Bagaimana Pemilihan Langsung Menyelamatkan Kita” di: https://nurhadysirimorok.wordpress.com/2017/02/25/bagaimana-pemilihan-langsung-menyelamatkan-kita/  diakses tanggal 11 Oktober 2017.

[2] https://ekbis.sindonews.com/read/798390/34/masuk-mp3ei-tiga-proyek-sulsel-jadi-prioritas-1382701126 (Diakses tanggal 14 Juli 2017)

[3] Eksplorasi sebenarnya sudah dimulai sejak 1920-an hingga masa Pemerintahan Soekarno. Barulah pada 1968, Pemerintah Indonesia memberikan Kontrak Karya kepada PT Vale (yang saat itu masih bernama PT International Nickel Indonesia) untuk melakukan penambangan. Kontrak Karya kemudian diperpanjang pada 1996 sehingga perusahaan ini mendapat izin penambangan hingga 2025 mendatang.

[4] Regulasi ini mengharuskan adanya peningkatan nilai dari sumber daya mineral dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebelum diekspor. Regulasi ini kemudian secara teknis diatur melalui Permen. Implikasi dari regulasi ini pun sempat membuat tutupnya beberapa pertambangan nikel di wilayah Sulawesi karena besarnya modal yang dibutuhkan untuk membangun smelter. Sebelumnya, hasil tambang nikel diekspor tampa dimurnikan sebelumnya—nikel dijual langsung ke produsen beserta tanah-tanah yang ada.

[5] Ada dua perusahaan yang menginvestasikan modalnya untuk pembangunan smelter di Bantaeng yakni PT Titan Mineral Utama (TMU) dan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNAI) dengan total investasi 6,4 triliun rupiah. TMU yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan HNAI berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi US$ 130 juta.

[6] Data statistik Kabupaten Bantaeng tidak pernah menyebutkan potensi maupun hasil di sektor pertambangan. Hanya ada potensi di tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Lebih lanjut lihat di: https://bantaengkab.bps.go.id/index.php (diakses tanggal 11 Oktober 2017).

[7] Di Morowali, Sulawesi Tengah pun pembangunan smelter nikel telah berjalan lebih awal melalui PT Sulawesi Mining Investment. Perusahaan ini merupakan gabungan perusahaan Bintang Delapan Group asal Indonesia dengan Tsingshang Group dari China yang dibentuk pada 2009 silam. Perusahaan sudah menargetkan nilai investasi mereka mencapai angka US$ 1.6 miliyar. Oleh karena rencana produksi yang lebih besar, smelter ini membutuhkan pasokan listrik yang lebih besar daripada Bantaeng yakni 450 megawatt sehingga  di sana pun dibangun pembangkit listrik untuk melayani sektor industri nikel tersebut. Lihat http://infotambang.com/pabrik-smelter-nikel-akan-segera-beroperasi-di-sulawesi-tengah-p653-1.htm (diakses tanggal 14 Juli 2017).

[8] Walaupun namanya PLTA Takalar, sebenarnya letak pembangunannya berada di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Jadi penamaan Takalar sebenarnya tidak merujuk pada lokasi pembangunan PLTA. Ini merupakan fakta tidak akuratnya data geospasial dalam MP3EI dengan data sebenarnya di lapangan.

[9] http://energitoday.com/id/2015/12/dua-smelter-di-bantaeng-beroperasi-tahun-2016/ (diakses tanggal 14 Juli 2017).

[10] Baca artikel Harry B. Priyono yang berjudul Buruh dan Negara: Tawanan Kaum Pemodal. “… karena mencampuradukkan antara ‘akibat’ dan ‘tujuan’. Tak ada pemodal yang berbisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis untuk mengejar laba dan akumulasi modal. Itulah motif utama dan ‘tujuannya’. Bahwa dalam mengejar tujuan itu, ratusan/ribuan lapangan kerja dibuka bukanlah tujuan, melainkan ‘akibat’ di luar tujuan utama. Istilahnya: an unintended consequence. Sedang laba dan akumulasi modal adalah the intended consequence (akibat yang dimaksud)”.

[11] Reklamasi  dan  Kerakusan Kapitalisme, Babra Kamal: http://ikapolunhas.com/2017/08/18/reklamasi-dan-krisis-kapitalisme/ (diakses tanggal 11 Oktober 2017).

 

Penulis

Agung Prabowo, S.IP

Peneliti INSIST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *