Pendidikan dan Otsus di Papua

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat I memberikan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan menjadi aspek penting karena akan menentukan kapasitas manusia untuk melakukan suatu kreasi guna keberlangsungan hidup. Artinya, dengan adanya kapasitas sumber daya manusia  (SDM) yang berkualitas dan terjamin, maka akan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberdayakan penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus. Undang-Undang No. 21 tahun 2001 adalah kebijakan politik untuk menjawab permasalahan yang dimaksud. Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, memprioritaskan 4 (empat) sektor utama yang dijadikan sasaran dari pelaksanaan Otonomi Khusus, yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan pendidikan tertuang dalam isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Bab XVI pasal 56 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang berbunyi “Pertama: Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Kedua: Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi. Ketiga: Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Keempat: Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua. Kelima: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan. Keenam: Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi”[1].

Pendidikan di Provinsi Papua harus dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki derajat mutu dan mampu bersaing dengan pendidikan yang dilaksanakan di provinsi lain. Mengingat masih rendahnya mutu sumber daya manusia di Papua dan pentingnya mengejar kemajuan di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah berkewajiban membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra-putri asli papua pada semua jenjang pendidikan.

Sejak bergulir pada tahun 2001, beberapa pembangunan nyata memang telah direalisasikan. Akan tetapi, itu dirasa hanya merupakan kewajiban pemerintah semata. Kebijakan pemerintah dalam hal memajukan dan memberdayakan masyarakat masyarakat setempat belum sepenuhnya berjalan mulus. Masyarakat belum tahu apa itu otonomi khusus, bagaimana bentuknya dan apa saja bentuk nyata bagi masyarakat. Otonomi masih lebih banyak berputar pada mereka yang membuat kebijakan, mereka yang mengelola, bahkan berdampak pada adanya praktek KKN atas hak masyarakat tersebut. Warga lokal belum mendapat prioritas dalam pembangunan, sehingga dapat dikatakan warga lokal bahkan menjadi penonton atas apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagi warga lokal hanya sebatas fenomena yang biasa saja dan tidak menjadi sebuah maha karya yang seharusnya dinikmati. (E.Maturbongs.” sulitnya pendidikan-www.geogle.com, 30 September 2010).

Kebijakan pembangunan di Papua semestinya diarahkan pada sasaran yang tepat, sesuai potensi-potensi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya proses pengembangan pendidikan yang berkualitas, maka akan melengkapi siklus/kebutuhan masyarakat secara merata. Artinya, ketika masyarakat memiliki sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Demikian juga sebaliknya, aspek ekonomi dan kesehatan akan berimplikasi terhadap aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses dinamis, yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan secara terarah. Keterlibatan dan peran serta masyarakat akan melahirkan perubahan sosial untuk kemajuan dan kualitas hidup, yang pada akhirnya akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kegagalan dalam pembangunan pendidikan di Papua selama ini telah memberikan pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi Papua, agar senantiasa membenahi metode serta sistem perencanaan dalam implementasi program pembangunan secara berkelanjutan dan berkualitas. Pengejawantahan dari tujuan memajukan pendidikan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Papua. Maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua telah mengambil suatu langkah bijak dengan memberikan kemudahan terhadap masyarakat guna mengakses pendidikan secara baik. Kebijakan tersebut antara lain, kebijakan menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah serta adanya beasiswa bagi pendidikan Perguruan tinggi. Disamping itu, kualitas Pengajar (guru) ditingkatkan, kesejahteraan tenaga pengajar maupun fasilitas pendidikan juga turut ditingkatkan.

Setelah 16 Tahun ditetapkan, jumlah dana otsus Papua secara kumulatif sudah mencapai  45,3 triliun (Pusat data litbang Provinsi Papua). Harus diakui bahwa telah banyak perubahan di Papua, seperti berbagai posisi politik yang dipegang oleh orang Papua asli, mulai dari jabatan Gubernur, Bupati dan Camat di seluruh wilayah Papua. Secara fisik, pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan moderen, hotel dan jalan meningkat pesat. Selain itu, mobilitas orang dari dan ke Papua pun semakin meningkat juga. Daerah otonomi baru yang terbentuk atas dasar kepentingan rakyat. Namun tidak demikian dengan pendidikan, masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Dana otsus yang dikucurkan bagi pendidikan sekitar 30%, belum dapat menjawab ketertinggalan pendidikan di Papua. Pemenuhan hak atas pendidikan sebagai pintu peradaban justru semakin merosot. Penyediaan tenaga pengajar semakin sulit ditemukan di pedalaman dan daerah pesisir yang terpencil, sarana-prasarana amat memprihatinkan dan bahkan di berbagai kampung tidak tersedia gedung sekolah, bantuan pendidikan disalahgunakan, rendahnya angka kelulusan masyarakat asli Papua, hingga rendahnya mutu pendidikan masyarakat.

Beberapa faktor turut berperan dalam terciptanya kondisi tersebut, antara lain adalah faktor ekonomi yang kurang mendukung. Kolaborasi antara minimnya mengecap dunia pendidikan sangat berpengaruh kepada kurangnya perhatian mereka terhadap dunia pendidikan, pendidikan hanya menjadi sampingan semata disaat warga lebih memilih untuk mencari nafkah dengan berburu, nelayan, menanam untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah malah harus turut berpartisipasi bersama orang tua mereka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Ketika keadaan tersebut terjadi, akan muncul pertanyaan, kemana kebijakan pendidikan diarahkan dan sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Terutama kepada masyarakat Papua sebagai sasaran pelaksanaan otonomi khusus tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia dan pendidikan yang ada di Papua disebabkan beberapa faktor[2], antara lain:

  1. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sangat rendah.
  2. Keterbatasan membuat mereka yang tidak mempunyai biaya tidak dapat melanjutkan studi.
  3. Kurangnya tenaga pendidik yang benar-benar siap mengabdi.
  4. Faktor Kualitas Hasil Belajar Siswa di daerah-daerah terpencil yang cenderung rendah dan statis.
  5. Faktor Pemerataan Pelayanan Pendidikan bagi daerah-daerah terpencil yang cenderung terlupakan.
  6. Faktor budaya yang bersifat tertutup turut membuat masyarakat enggan melanjutkan studi.
  7. Angka putus sekolah yang sangat tinggi
  8. Akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat terbatas

Masalah muncul ketika sumber daya tidak tersedia karena masalah pendidikan yang terbelakang. Pemerintah daerah memegang peran yang penting dalam usaha memajukan atau mengembangkan pendidikan masyarakatnya, agar dapat menjawab tantangan pembangunan tersebut. Masalah di atas tentu menjadi sebuah pekerjaan berat bagi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Mengingat pendidikan memang menjadi sebuah masalah yang tidak ringan, apalagi dengan kondisi Papua yang sangat beraneka ragam. Umur otsus semakin hari semakin mendekati akhir masa ‘kontraknya’ di bumi Papua, dan terlihat pendidikan di Papua belum memberikan hasil yang signifikan, khususnya daera-daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua perlu membenahi kebijakan pendidikan di Papua, agar lebih efektif dan Pemerintah harus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas.

 

Penulis

Viktor Auparai

 

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

[1] Undang-Undang Otsus No. 21. Tahun 2001, hal 38

[2] Hasil riset Juni 2017 di kampung Insum Babi Kepulauan Aruri Kab. Supiori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *